200 Penenun dan Pengrajin di SBD jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

0
698

Sebanyak 200 penenun dan pengrajin di Kabupaten Sumba Barat Daya SBD terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan setelah mendapatkan sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan di aula Ratu Wulla Tallu (RWT) center, Jumat (13/3/2020). Sosialisasi dan pendaftaran ratusan penenun dan pengrajin ini difasilitasi oleh anggota Komisi IX DPR RI, Ratu Ngadu Bonu Wulla, ST.

Dalam sosialisasi kepada 200 penenun dan pengrajin yang berasal dari 11 kecamatan di Kabupaten SBD tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Ratu Ngadu Bonu Wulla menekankan pentingnya masyarakat menerima proteksi jaminan kesehatan. Ratu Wulla yang saat itu sedang menjaring aspirasi masyarakat di dapil mengajak para penenun yang merupakan para pekerja bukan penerima upah untuk sadar menggunakan proteksi dalam bekerja.

Ratu Wulla berharap semoga dengan terakomodirnya para pekerja bukan penerima upah dari para kelompok Tenun menjadi anggota BP-Jamsostek maka akan semakin meningkatkan keikutsertaan masyarakat tenaga kerja yang ada di SBD dengan begitu proteksi terhadap masyarakat bisa semakin baik ditambah dengan proteksi kesehatan oleh BPJS Kesehatan.

Baca Juga :  Bupati Markus Kembali Membagikan Alsintan Gratis Kepada Poktan

“Semua penenun akan masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena manfaatnya banyak. Bersyukur selama tiga bulan BPJS Ketenagakerjaan memberikan subsidi,” katanya.

Ratu Wulla menyebut dirinya bersama Anggota Komisi IX terus berupaya agar Pemerintah Pusat tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan khusus kelas III. Bahkan Ratu menyebut, dirinya meminta Kementerian Kesehatan agar merubah sistem pelayanan BPJS Kesehatan.

“Kita bukan mau hilangkan tetapi merubah mana kebijakan yang tidak berpihak harus di rubah. Mana yang tidak berpihak kepada rakyat kuta cari solusinya sehingga rakyat mendapat kemudahan. Ini yang sedang kami perjuangkan. Bersyukur BPJS Kesehatan sudah bersedia tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan khusus kelas III, keputusan ini sudah final dan mengikat,” tambahnya.

Di lain pihak Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Ardi Nugraha Harahap mengatakan BPJS Ketenagakerjaan sedang gencar mensosialisasikan perlindungan bagi pekerja formal dan informal.

‘’Kami berharap kegiatan sosialisasi, termasuk para pekerja bukan penerima upah (BPU) atau informal akan memberikan pemahaman pentingnya BPJS Ketenagakerjaan,’’ kata Ardi.

Menurutnya BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya penting bagi pekerja penerima upah, tetapi juga pekerja informal yang bukan penerima upah. Mengenal program BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja informal memiliki tantangan tersendiri sebab dituntut mampu menyadarkan masyarakat.

Baca Juga :  IKALSABDA Jabodetabek Salurkan Bantuan Untuk Anak Kurang Gizi Di SBD

“Sangat sulit tetapi sejauh ini masyarakat sangat antusias menyambut program ini,” imbuhnya.

Cukup dengan membayar Rp 16.800 per bulan, Kata Ardi, pekerja informal sudah terlindungi program jaminan kematian (JK) dan jaminan kecelakaan kerja (JKK).

Ardi juga menjelaskan, semua pekerja yang menghasilkan uang, baik penerima upah maupun bukan penerima upah memiliki hak yang sama untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, pada kesempatan tersebut Ardi bersama timnya langsung meminta para penenun dan pengrajin untuk mengumpulkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) untuk didaftarkan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

“Saat ini negara sedang memberikan stimulus untuk anggota BPJS Ketenagakerjaan selama tiga bulan. Jadi bapak/mama yang hari ini kami terima foto kopi KTP nya, akan langsung kami daftarkan dan iuran untuk tiga bulan pertama dibayarkan oleh negara. Jadi bapak/mama nanti silahkan lanjutkan di bulan keempat dan seterusnya, agar tetap mendapatkan manfaatnya. Kalau tidak ada kendala, minggu depan kartu anggotanya sudah bisa bapak/mama ambil di RWT center,” ajaknya.(alf)

Baca Juga :  Jurusan Keperawatan Waingapu Lakukan Pelatihan Jurnalistik

Comments

comments