Aktifkan Umbu Zaza, Kodi Mete Dinilai Langkahi Gubernur

0
5216

TAMBOLAKA, Kiblatntt.com — Kebijakan mengaktifkan kembali Antonius Umbu Zaza sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), oleh Bupati SBD, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kornelis Kodi Mete dinilai melampaui kewenangan gubernur. Pasalnya kewenangan pemberhentian dan pengangkatan Sekda kabupaten/kota merupakan kewenangan gubernur, atas usulan bupati/walikota, sehingga tidak bisa diangkat sendiri oleh bupati/walikota.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten SBD, Thomas Tanggu Dendo kepada media ini, Selasa (16/9/2019) siang. Menurut Thomas, pemberhentian dan pengangkatan jabatan Sekda kabupaten/kota merupakan kewenangan gubernur bukan bupati/wali kota.

“Bupati/wali kota hanya sebatas mengusulkan nama-nama calon Sekda, dan bukan sebagai pengambil keputusan dalam hal pemberhentian atau pengangkatan Sekda. Jika kita merujuk pada Keputusan Bupati Nomor: BKPP.821/145/SBD/IX/2019 tertanggal 10 September 2019 tentang pengangkatan kembali jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten SBD atas nama Antonius Umbu Zaza, itu keliru karena telah melanggar Keputusan Gubernur NTT yang tertuang dalam Keputusan Bupati MDT Nomor: BKPP.821/48/SBD/III/2019 pada tanggal 25 Maret 2019. Pak Nelis aktifkan kembali pak Sekda lama tanpa adanya surat rekomendasi dari Gubernur. Berarti kita di SBD saat ini mempunyai dua Sekda,” ungkap Thomas.

Baca Juga :  Kepsek Diduga Tilep Sejumlah Uang Pungutan Siswa

Lebih lanjut Thomas menjelaskan, masa jabatan Sekda sesuai aturan UU ASN No. 5/2014. Pasal 117 menyatakan bahwa ASN ditegaskan jabatan tingginya hanya bisa di duduki paling lama lima tahun. Kemudian dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja dan kesesuaian, kompetensi dan kebutuhan instansi yang telah mendapat persetujuan dinas kepegawaian dan dikoordinasikan dengan KSN.

“Saya bukan mengadu pemerintah sekarang maupun yang lalu, kami Nasdem optimis mendukung program tujuh jembatan emas apabila itu berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pak Antonius itu sudah habis masa jabatannya secara aturan, sudah melebihi batas masa jabatan Sekda sesuai UU ASN Nomor 5/2014 Pasal 117. Namun dirinya tidak pernah melakukan perpanjangan masa jabatannya. Bahkan dia telah kalah di PTUN setelah menggugat gubernur tentang surat pemberhentiannya Maret kemarin. Bupati Kodi Mete jangan mengeluarkan kebijakan yang menabrak aturan, apa lagi baru hari pertama masuk kantor,” pinta lelaki muda yang baru dilantik itu.

Terkait dengan diaktifkannya kembali mantan Sekda Antonius Umbu Zaza oleh Bupati Kornelis Kodi Mete, Thomas mengatakan aturan yang digunakan oleh Kodi Mete sangat lemah karena hanya mengacu pada ketentuan Pasal 71 Ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota menjadi UU, ketentuan Pasal 117 Ayat 2 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 133 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Baca Juga :  Dekranasda Gelar Kegiatan Pelatihan Pewarnaan Kain Tenun

“Acuannya cuman UU Pemilihan Umum Daerah. Tetapi Nelis telah kesampingkan Perpres No. 3 Tahun 2018 Pasal 5 ayat 2 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. Ayat kedua itu sudah jelas bahwa bupati/wali kota mengangkat Penjabat Sekda kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas Sekda setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Ini sudah jelas, sehingga saya katakan diaktifkannya kembali Sekda lama itu keliru karena tidak ada rekomendasi dari gubernur,” tegasnya.

Ia berharap kepemimpinan Kodi Mete-Christian Taka berjalan mulus tanpa menimbulkan gejolak perpecahan masyarakat hanya karena kepentingan sepihak oknum yang ingin berkuasa.

Anehnya, informasi yang dihimpun media ini, bahwa surat Keputusan Bupati Kodi Mete No. BKPP.821/145/SBD/IX/2019 tertanggal 10 September 2019 tentang pengangkatan kembali jabatan Sekretaris Daerah kabupaten SBD atas nama Antonius Umbu Zaza, tidak diketahui oleh Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Sumba Barat Daya, Yeremias Wunda Lero dan seluruh staf lingkup BKD. Diduga surat Keputusan tersebut dibuat di kediaman Kornelis Kodi Mete.

“Pak Sekretaris juga mengaku hanya diminta paraf tapi tidak diketahui itu surat yang diparaf dibuat dimana. Semestinya secara aturan yang mengikat, bupati dan wakil bupati baru harus menjabat selama enam bulan baru melakukan mutasi atau pengangkatan Sekda maupun Pimpinan OPD. Bahkan saya analisa, SK itu tidak diketahui oleh gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat,” katanya.
(alf/mal)

Baca Juga :  Diduga Judi Sabung Ayam, Polisi Amankan Sejumlah Barang Bukti

Comments

comments