Bawaslu SBD Masuk Angin?

0
628

Tambolaka — Masyarakat Sumba Barat Daya (SBD) menilai ada ketimpangan dari sejumlah kasus Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang di tangani Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya.

Sejumlah kasus yang ditangani Bawaslu SBD dari 5 Dapil di SBD telah didaftarkan di DKPP oleh masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Demokrasi (FPD) Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.

“Bukti-bukti laporan kami ke DKPP sudah rangkum dan bahkan kemarin gugatan kami sudah didaftar di DKPP yang didampingi oleh Yayasan Fatma di Jakarta,” ungkap Sekretaris FPD Hermanus Djakadana.

Hermanus Djakadana yang juga adalah Wakil Ketua II DPRD Sumba Barat Daya menuturkan keberadaan FPD di SBD karena melihat kondisi demokrasi yang di pincangi oleh kepentingan dari Bawaslu sendiri yang telah melanggar aturan yang berlaku.

“Kami melihat bahwa perjalanan demokrasi yang berjalan kemarin itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu contoh pada saat Pleno tingkat KPUD ada perbedaan DA1 yang dibaca namun di aminkan oleh KPU dan Bawaslu sendiri tidak mengeluarkan rekomendasi pembuktian untuk membuktikan lewat buka peti suara seperti kasus di Kecamatan Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Selatan sama juga kasus di Kodi Balaghar yang tidak menjalankan perintah KPU,” katanya.

Baca Juga :  MDT Hadiri Panen Raya Perdana Ikan Air Tawar

Herman mengaku melaporkan gugatan ke DKPP terhadap KPU dan Bawaslu SBD karena melihat ada pelanggaran etik dan ada mall administrasi yang terselubung.

“Jadi kami mengadu ke DKPP karena ini menyangkut kinerja. Seperti kasus pencoblosan dua kali oleh penyelenggara pemilu di Desa Pero yang sama halnya dengan kasus Oktavianus Oba Nata. Saya sendiri heran kenapa kinerja Bawaslu dan sentra Gakkumdu seperti itu menghentikan kasus Oktavianus sedangkan kasus di Pero mungkin sudah sampai ke tahap penyelidikan. Ini kasus yang sama mencoblos dua kali dan jelas ini kriminal pemilu, pidana pemilu, sebenarnya harus di lanjutkan,” tuturnya.

Disinggung apakah Bawaslu telah kemasukan angin, Herman mengatakan itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bisa membuktikannya.

“Hanya DKPP yang bisa buktikan masuk angin atau tidak. kami hanya membeberkan bahwa ada kesalahan prosedur yang terjadi disitu. Kita tidak bisa katakan masuk angin atau tidak, tetapi lambannya tindakan mereka dan menyalahi aturan itu yang kami bawa ke DKPP,” katanya.

Baca Juga :  Festival sandelwood 1001 kuda sebagai branding pariwisata sumba

Sedangkan Ketua Bawaslu SBD Nikodemus Kaleka menjawab secara gamblang terkait kasus pencoblosan dua kali di dua TPS yang berbeda di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat yang melibatkan salah satu Anggota DPRD terpilih Oktavianus Oba Nata.

“Ah nanti kita bertemu saja di kantor biar semuanya lebih jelas,” singkatnya, Jumat (31/6/2019) malam.

Sedangkan untuk kasus di Desa Pero, kata Niko, yang juga melibatkan penyelenggara pemilu melakukan pencoblosan dua kali telah sampai ke meja Pengadilan Negeri Kelas II Waikabubak.

“Sudah sampai ke pengadilan dan bahkan sudah di putuskan. Tetapi saya belum dapat informasi putusannya seperti apa,” katanya. (alf)

Comments

comments