DPMD Tekankan Seluruh Desa Wajib Memiliki Profil

0
737

Tambolaka — Rapat Koordinasi Penyusunan Profil Desa Di Kabupaten Sumba Barat Daya yang di gawai oleh DPMD bertujuan untuk mewajibkan seluruh desa di Sumba Barat Daya memilki profil desa.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kepala desa berkaitan dengan profil desa dan pengisian seluruh data administrasi desa. Karena untuk membuat suatu program desa harus berdasarkan data. Apa yang di butuhkan oleh desa itu berdasarkan himbauan pak Gubernur, OPD maupun seluruh desa. Jadi desa wajib mempunyai profil desa,” demikian di sampaikan oleh Kepala Dinas PMD, Alexander Samba Kodi kepada media ini, Jumat (2/11/2018) di Aula Resto dan Cafe Ro’o Luwa.

Menurutnya dari profil desa baru dapat di lihat kebutuhan yang di butuhkan oleh desa. Apalagi, lanjutnya setiap tahun anggaran untuk desa semakin meningkat. Jika datanya tidak lengkap maka programnya juga tidak jelas.

“Nanti dari profil desa itu baru kita lihat apa yang di butuhkan oleh desa. Sebab dana ini semakin besar, tiap tahun dia bertambah. Bukan program berdasarkan kebutuhan saja tetapi program berdasarkan keinginan tidak berdasarkan kebutuhan itu ada sehingga kita perlu menyesuaikan. Jadi kedepannya kita berharap pertanggungjawaban kepala desa mengelola ADD tepat sasaran sehingga perencanaan kedepannya lebih bagus lagi,” katanya.

Baca Juga :  Paket Damai Daftar ke Demokrat‎ ‎

Di lain pihak menurut Bupati Sumba Barat Daya, Markus Dairo Talu dalam sambutannya mengaku mewajibkan seluruh desa menyiapkan profil desa merupakan salah satu dari sekian program unggulan Gubernur NTT.

“Profil desa itu program pak Gubernur. Selain itu, kepala desa harus menyiapkan lahan dan anggaran untuk menanam pohon marungga (Kelor), pertanggungjawaban ADD oleh Kades, dan program pro rakyat. Itu semua bagian dari program pak Gubernur. Selain itu juga, pencanangan profil desa juga bagian dari keterbukaan informasi bagi masyarakat,” imbuh MDT.

Kesempatan itu, MDT sampaikan bahwa ada beberapa desa hasil temuan BPK yang sudah di pegangnya. Katanya, banyak Kepala Desa yang memberikan laporan pertanggungjawaban administrasi tidak sesuai dengan bukti fisik di lapangan.

“Hasil temuan BPK sudah ada di saya, saya temukan banyak hal. Ada banyak desa, kepala desanya tidak tahu komputer sehingga segala administrasinya di urus oleh istri, anak dan pihak-pihak lain. Laporan pertanggungjawaban administrasi pengelolaan ADD ada namun bukti fisik di lapangan tidak ada sama sekali. Ada desa yang lain ada bukti fisik namun laporan administrasinya tidak lengkap, mohon kepala desa memperhatikan itu,” pesannya. (alf/qi)

Baca Juga :  Setda SBD Terapkan Aplikasi Pengendalian Barang

Comments

comments