Kadis PMD : Dana Desa Bukan Anggaran Pribadi Kades

0
1539

Tambolaka — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumba Barat Daya (SBD), Alexander Samba Kodi meminta seluruh Kepala Desa dan aparatur desa paham tata cara pengelolaan dana desa sesuai peruntukannya.

Pasalnya, Kepala desa dan perangkatnya mempunyai tugas berat dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Saat ini, desa-desa di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dituntut mampu mengelola anggaran pemerintah yang nilainya cukup besar mencapai Rp 1 milyar lebih setiap tahunnya.

Sehingga Kades dan perangkatnya mesti lebih meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berbagai kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis (Bimtek).

Hal itu dikatakan Kadis PMD saat membuka kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Aparatur Desa se Sumba Barat Daya mewakili Bupati SBD, Markus Dairo Talu, di hall RWT Center, Taworara, Desa Wee Renna, Kecamatan Kota Tambolaka, Rabu (3/7/2019).

Alexander Samba Kodi mengatakan fakta lapangan selama ini di dalam pemerintah desa, ada dan tidaknya anggaran jelas akan menjadi sebuah permasalahan.

“Tidak ada uang kita ribut, ada uang kita ribut dan adanya uang justru lebih banyak masalah.
Tetapi kita lupa mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola,” katanya.

Baca Juga :  Kodi Mete Bertekad Tuntaskan Masalah Dalam 100 Hari Kepemimpinan

Terkait akan kegiatan tersebut, katanya sudah ada MOU Pemda SBD, Polri dan Kejaksaan. Menurutnya MOU itu bertujuan mengawasi dana desa yang ada. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mengelola dana desa sesuai dengan peruntukannya.

“Ada juga pemahaman yang salah bahwa dana desa menjadi milik pribadi Kades dan aparatnya. Asumsi itu kita harus rubah sehingga kita adakan pelatihan saat ini. Kita butuh pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa,” pintanya.

Lanjut Alex, dalam UU No. 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa desa diberikan kesempatan yang besar dalam mengurus tata pemerintahannya sendiri, apa lagi dengan bertambahnya jumlah dana desa, kedepannya diharapkan aparat desa wajib untuk meningkatkam kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

“Besarnya peran yang diterima aparat desa, tentu disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya dan disertai dengan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku,” imbuhnya.

Dirinya berharap kedepannya aparat desa didalam menyelenggarakan pemerintahan desa, terutama dalam menyusun anggaran desa, hendaknya dapat dilakukan secara terbuka atau transparansi baik kepada masyarakat maupun kepada anggota BPD.

Baca Juga :  Sengketa Tapal Batas SBD-SB Tuntas

“Desa harus wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes),” harapnya. (alf)

Comments

comments