Pembentukan DOB Amfoang Belum Pasti

0
568

KIBLATNTT.COM, KUPANG — Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Amfoang diyakini belum pasti terealisir dalam waktu dekat. Pasalnya pemerintah pusat saat ini masih berkonsentrasi untuk pemindahan ibukota negara, sehingga pencabutan moratorium pembentukan DOB oleh pemerintah pusat kemungkinan belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang, Oktovianus Dj. P. Laa menyampaikan hal ini saat ditemui media ini di Hotel Neo Aston Kupang, usai mengikuti kegiatan pembekalan anggota DPRD Kabupaten Kupang, Sabtu (19/10/2019). Diyakininya moratorium pembentukan DOB saat ini belum menjadi prioritas pemerintah pusat.

“Kalau untuk Amfoang jadi kabupaten saya kira itu belum akan terwujud dalam waktu dekat. Karena sekarang memang dokumen usulan sudah sampai di Jakarta tapi sekarang pemerintah pusat sedang berkonsentrasi persiapan pemindahan ibukota. Jadi kita berpikir secara logis dan rasional saja, ” jelas Octovianus

Menururnya, alasan belum akan terealisirnya DOB Amfoang karena beberapa alasan, terutama Presiden Jokowi saat ini lebih fokus kepada pemindahan Ibukota negara.

Baca Juga :  Festival Parade Kuda Sandlewood Dan Expo Tenun Ikat Kembali Digelar Di SBD

“Secara otomatis moratorium itu belum bisa di cabut itu. menurut saya pribadi. Kalau kedepan moratorium tidak dicabut maka kita orang Amfoang jangan bermimpi dulu kenapa saya bilang jangan mimpi dulu. Bisa saja terjadi di tahun 2023 atau tahun 2024 baru moratorium itu di cabut,” ujarnya.

Selanjutnya dari sisi kesiapan sumber daya manusia dan kesiapan infrastruktur pendukung. Menurutnya, pemerintah daerah Kabupaten Kupang belum melakukan pembangunan infrastruktur secara memadai dalam rangka persiapan pembentukan DOB Amfoang. Karena tentunya Pemerintah Kabupaten Amfoang nantinya tidak mungkin bisa menggunakan kantor camat saja sebagai pusat pemerintahan.

“Kalau dilihat dari sisi SDM berapa anak Amfoang yang sekarang menduduki jabatan eselon dua dan tiga. Itu juga menjadi pertimbangan rasional sehingga saya bilang kita berpikir secara rasional dan logis saja,” katanya.

Ia menjelaskan selain dilihat dari jumlah penduduk, Amfoang juga akan menjadi daerah transitnya untuk ke wilayah Timor bagian utara yaitu Distrik Oekusi dari negara Timor Leste. Dimana kedepan mau jadi daerah transit dan saat ini sudah ada kesepakatan untuk pembangunan Pos Lintas Batas (PLB) Oepoli. Kedepan diharapkan dengan pembangunan PLB itu didukung juga dengan pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, sehingga nantinya ketika ada pencabutan moratorium pembentukan DOB, Amfoang bisa segera berdiri sendiri, karena ada dukungan dari sisi infrastruktur yang sudah siap.

Baca Juga :  Demokrat Partai Ke Delapan MDT Mendaftar‎ ‎

“Jangan sampai nantinya OPD-OPD tingkat Kabupaten Amfoang saat DOB, harus menyewa rumah penduduk untuk dijadikan sebagai sarana perkantoran untuk melayani kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya pemerintah provinsi sudah memberikan dukungan nyata terkait lembentukan DOB Amfoang. Namun kewenangan pembentukan DOB ada pada pemerintah pusat. Karena itu sampai dengan saat ini dokumen usulan pembentukan DOB Amfoang masih berada di Dirjen Otonomi Daerah, dan belum masuk ke Komisi II DPR RI, agar nantinya dibahas bersama dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Selain itu, dipastikannya pasti akan ada kajian akademis dan juga kajian lingkungan, termasuk dengan analisis dampak lingkungannya. Dua kajian ini yang akan melahirkan semacam sertifikat untuk pemekaran DOB, termasuk DOB Amfoang.

“Saya pada prinsip setuju tapi pertama apakah kita orang Amfoang ini sudah siap menerima perubahan atau tidak itu yang paling pertama kalau misalnya saja DOB ini terjadi di tahun 2022 atau 2023 yang pasti kalau satu OPD ada tiga pegawai saja, ada 24 OPD maka tiga kali dua puluh empat ada berapa pegawai yang akan didistribusi ke arah yang notabene tidak satu warna, tidak satu agama dengan orang Amfoang siapkan kita orang Amfoang ini menerima perubahan ini atau tidak. Jangan kita berteriak mau mekar tapi kita tidak mau menerima perubahan,” tandas politisi Partai Golkar ini.

Baca Juga :  SMAN 1 Lobalain Butuh Perhatian

Penulis: Elya Djawa

Editor: Imanuel

Sumber: KIBLATNTT.COM

Comments

comments