Penegakan Hukum dan Peningkatan Ekonomi Harus Dikerjakan Sekaligus

0
48

KIBLATNTT.COM, OELAMASI — Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat lenegak hukum terhadap pelaku penebangan liar atau illegal logging yang dilakukan masyarakat harus dilakukan sekaligus dengan upaya perbaikan ekonomi masyarakat. Karena selama kehidupan ekonomi masyarakat belum ditingkatkan kualitasnya, masalah penebangan hutan masih akan sulit diatasi.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat menegaskan hal ini kepada wartawan usai mengikuti kegiatan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNP DAS) oleh Kementerian Lingkungan Hidup sekaligus pencanangan Desa Bolok, Kupang Barat, Kabupaten Kupang sebagai Desa Cendana, Selasa (26/11/2019).

Ditegaskannya, penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan perlu dikerjakan sekaligus dengan perbaikan struktur ekonomi masyarakat. Sebab selama pembangunan ekonomi masyarakat belum dioptimalkan, kasus ilegal logging, atau pengrusakan hutan dan alam di NTT masih akan terus terjadi.

Pria kelahiran Semau ini menegaskan, pengembangan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan harus mendapat perhatian pengembangan ekonominya dari sektor pertanian, peternakan himgga perkebunan yang berbasis ecotourism. Hal ini akan mendorong masyarakat sekitar kawasan hutan untuk menjaga hutan, karena hutan sudah menjadi sumber pendapatan masyarakat.

Baca Juga :  Jenasah PMI Terus Berdatangan, Pemprov NTT "Pasrah"

“Kalau tidak dibangun ekonomi masyarakat secara baik, pasti masyarakat akan merambah hutan. Ini teori dasar, karena itu ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan perlu dikembangkan baik pertanian, peternakan, perkebunannya, nantinya jadi kombinasi yang baik dalam menjaga hutan karena sudah menjadi tanggung jawab bersama,” ungkapnya.

Menurutnya, tindakan penangkapan terhadap pelaku penebangan liar tidak akan berhenti jika tidak diikuti dengan langkah-langkah perbaikan ekonomi masyarakat dengan pola ecotourism. Karena hanya dengan cara pemberdayaan ekonomi masyarakat, tindakan penebangan hutan bisa diatasi. “Ecotourism juga berperan di sana supaya masyarakat tidak akan merambah hutan. Kalau kita hanya menjaga dan melarang tapi kalau mereka tetap miskin mereka akan merambah hutan,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDAS HL), Hudoyo menyebut kegiatan skala nasional tersebut dilakukan untuk memulihkan alam dan lahan kritis di Indonesia yang saat ini mencapai 14 juta hekta are.

Menurutnya, pembaharuan lahan kritis ini nantinya tidak hanya akan menghasilkan perubahan produktifitas alam tapi juga dapat membuka kesempatan kerja dan mengatasi kemiskinan bila dikelola dengan baik secara bersama.
Hudoyo menguraikan, nantinya akan dipersiapkan persemaian modern skala besar yang di Jakarta, untuk mendukung empat persemaian di lokasi strategis yang ada saat ini yakni di Sumatera Utara, Labuan Bajo, Mandalika dan Sulawesi Utara.

Baca Juga :  Festival Tenun Ikat Perlu Dilestarikan

Menurutnya pola pengembangannya mengikuti program Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, untuk mendukung Provinsi NTT sebagai provinsi pariwisata.

“Kami laporkan pak gubernur, kami akan membangun persemaian seluas 30 hekta are di Labuan Bajo yang tujuannya untuk menyiapkan bibit dan tempat wisata sebelum wisatawan ke Pulau Komodo. Termasuk endemik lokal yakni pohon bidara hutan kami kembangkan disana,” ujarnya, sambil menambahkan pihaknya akan memberi bantuan kepada masyarakat guna membangun kebun bibit desa yang ditargetkan sebanyak 1000 kebun bibit desa di tahun 2019/2020.

Diuraikannya, saat ini NTT sudah memiliki persemaian permanen yang dapat menghasilkan 1 juta bibit dalam setahun. Pihaknya juga akan segera melakukan pengembangan sentra untuk cendana dan kelor. “Untuk di NTT kami punya satu persemaian permanen yang setahun memproduksi satu juta bibit. Pak Gubernur dikatakan mau membangun sentra-sentra cendana dan kelor, kami insya Allah kami sedang menyiapkannya dan mohon dukungan,” tandasnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Ferdy Kapitan, Ketua TP PKK Provinsi NTT, Julie Sutrisno Laiskodat, Wakil Bupati Kabupaten Kupang, Jeri Manafe, Wakil Wali Kota Kupang Herman Man, dan ratusan warga masyarakat Desa Bolok.(ara).

Baca Juga :  Memasuki Musim Tanam, MDT Imbau Masyarakat Persiapkan Lahan

Comments

comments