Ratu Wula Minta Perusahaan Bayar THR Karyawan

0
366

Anggota Komisi IX DPR RI, Ratu Ng. B. Wulla, ST mendesak para pelaku usaha (Perusahaan) untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan di masa pandemi Covid-19. Desakan itu disampaikan Ratu Wulla kepada Mentri Ketenagakerjaan RI dalam rapat dengar pendapat secara fisik dan virtual Komisi IX DPR RI, Rabu (6/5/2020) dini hari.

Politisi Partai Nasdem dari Pulau Sumba ini mengatakan, Menteri Ketenagakerjaan tidak perlu lagi mengeluarkan Surat Edaran yang berkaitan dengan kelonggaran-kelonggaran terhadap pembayaran THR.

“Sudah ada ketegasan dari Bapak Presiden dan Mentri Perekomomian bahwa sudah menjadi kewajiban untuk dilakukan pembagian THR bagi karyawan, apa lagi di tengah-tengah situasi pandemi Covid-19,” tegasnya.

Menurut Ratu Wulla, pemerintah sudah memberikan stimulus-stimulus yang banyak untuk dunia industri. Pemerintah telah Menerbitkan Perpu No 1 Tahun 2020 sebagai Payung Hukum untuk mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat dan luar biasa.

“Pemerintah telah memberikan stimulus kepada industri sebesar Rp. 70,1 Trilyun. Dan pemerintah juga memberikan dukungan kepada dunia usaha dalam upaya pemulihan ekonomi nasional termasuk untuk ultra mikro sebesar Rp. 150 Trilyun,” sebutnya.

Baca Juga :  Bupati dan Pimpinan OPD Periksa Kesehatan Bersama

Ratu Wulla menambahkan, dari paparan Kemenaker ini berarti sudah banyak stimulus yang telah diberikan pemerintah terhadap bantuan usaha, ia mendukung pemerintah untuk tidak mengeluarkan Surat Edaran yang memberikan kelonggaran kepada para pelaku usaha untuk melakukan pembayaran THR secara terbuka dan lain-lain.

“Jika dikeluarkan Surat Edaran dari pemerintah maka akan ada kontroversi dan menimbulkan masalah bagi pemerintah. Dan, jika itu dilakukan maka pemerintah menyediakan ruang bagi para pelaku usaha untuk tidak memberikan pembayan THR terhadap karyawan, ini yang kita tidak inginkan,” ungkapnya.

Kesempatan itu, Ratu Wulla mempertanyakan proyeksi mengatasi kepulangan PMI yang akan berakhir masa kontrak kerjanya pada bulan Mei hingga Juni 2020 kepada Direktur BP2MI. Pasalnya, dalam pemaparan materi BP2MI disebutkan bahwa terdapat 34.300 jiwa dari berbagai Propinsi di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur terdapat 293 jiwa PMI yang masa kontraknya akan berakhir.

“Seperti apa langkah BP2MI untuk mengatasi PMI yang masa kontraknya telah selesai. Dan dalam paparan materi BP2MI terdapat suatu Program Pemberdayaan PMI, tetapi di Tahun 2020 Program ini tidak ada, maka saya sarankan kepada BP2MI agar melakukan refoucusing anggaran yang dikhususkan untuk kegiatan pemberdayaan dalam rangka penanganan purna PMI yang tidak akan diperpanjang lagi kontrak kerjanya,” sebut Ratu Wulla.

Baca Juga :  Rote Nusak Termanu Siap Kembangkan Pariwisata

Ia menambahkan ada penjelasan program BP2MI terhadap Pekerja Migran Indonesia yang terdampak Covid -19, baik bagi PMI yang gagal berangkat, PMI yang kembali ke Indonesia dan yang masih tertahan di negara penempatan, terutama di Malaysia dan Arab Saudi. Juga terobosan kerja sama yang dilakukan dengan instansi lainnya dalam rangka menciptakan PMI menjadi enterpreneur baru. Dan, penjelasan Direktur Eksekutif Manejemen Pelaksanaan Program Kartu Prakerja terhadap Pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Untuk diketahui, raker antara Komisi IX DRR RI bersama Kemenaker RI dan BP2MI itu beragendakan Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan RI terkait masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara (Konawe) atau di daerah lain di tengah pandemi Covid -19, kesiapan Kementerian Ketenagakerjaan RI terhadap kepastian pembayaran THR Idul Fitri 1441 H kepada pekerja di tengah pandemi Covid – 19 dan Penjelasan BP2MI terkait antisipasi arus kepulangan PMI menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H. (Rolly-TA)

Comments

comments