SBD Kembali Miliki Dua Penjabat Sekda

0
7846

Fransiskus Adi Lalo (Foto Alfred)

 

KIBLATNTT.COM, TAMBOLAKA — Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kembali memiliki dua penjabat Sekretaris Daerah (Sekda). Hal ini terjadi setelah Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat kembali mengangkat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Fransiskus Adi Lalo sebagai penjabat Sekda SBD, melalui SK Nomor BKD.013.1/1/278/PK-JS/X/2019, tertanggal 10 Oktober 2019.

Pengangkatan Fransiskus Adi Lalo sebagai Pj. Sekda SBD dengan diktum pemberlakuan hingga adanya Sekda SBD defenitif ini menjadikan Kabupaten SBD kini memiliki dua penjabat Sekda, setelah sebelumnya Bupati SBD, Kornelis Kodi Mete melantik Antonius Umbu Zaza sebagai Sekda, setelah beberapa hari dilantik menjadi Bupati SBD.

Fransiskus Adi Lalo kepada media ini di Tambolaka, mengatakan kedatangan dirinya hari ini di Kantor Bupati sementara guna mengantar Surat Keputusan Gubernur tentang pengangkatan dirinya sebagai Pj. Sekda SBD. Ia mengaku dirinya belum berhasil menemui bupati SBD, Kornelis Kodi Mete, karena sedang tugas keluar daerah.

“Jadi saya mau lapor diri di pak bupati, hanya saya tidak menjumpai bupati karena beliau sedang tugas luar. Tadi saya cuman bertemu dengan pak wakil bupati. Pak wakil sarankan saya untuk bertemu bupati. Saya akan menunggu bupati pulang untuk lapor diri,” katanya kepada awak media, Senin (21/10/2019) siang.

Baca Juga :  Pacuan Kuda jadi Pembuka Festival Termanu 2019

Lebih lanjut Adi Lalo mengaku dirinya menghormati segala proses yang terjadi di SBD dan apapun keputusan Bupati SBD tentu menjadi dasar untuk melapor ke Gubernur NTT.

“Saya akan menghormati apapun keputusan Bupati Kornelis Kodi Mete. Jawaban pak bupati nantinya menjadi dasar saya untuk membuat laporan ke bapak gubernur. Jika bupati menerima saya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SK Gubernur, saya siap melaksanakannya dan apabila menolak saya akan laporkan ke bapak gubernur bahwa saya ditolak,” katanya.

Ia mengatakan isu dualisme kepemimpinan Sekda di SBD belum dapat dijawab hari ini. Oleh karena itu, menurutnya yang hadir saat ini tidak terprovokasi dengan situasi apapun yang dapat menyebabkan konflik horisontal di masyarakat.

“Isu dualisme Sekda belum terjawab hari ini. Kita tunggu pak bupati ada baru bisa ada jawaban resmi apakah saya sebagai Penjabat Sekda sesuai SK Gubernur atau Antonius Umbu Zaza versi bupati,” pintanya.

Sedangkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem, Ananias Bulu mengatakan pada prinsipnya Sekda ini haknya bupati, tetapi pemerintah SBD tidak menganut sistem kerajaan sehingga Bupati Kornelis Kodi Mete bukanlah raja.

Baca Juga :  Divonis Bersalah, Nasib AOM Segera Ditentukan

“Semua diatur oleh aturan dan regulasi yang ada. Kalau memang aturannya mengatakan SK Gubernur perlu dihormati ya dihormati. Karena kami di DPRD sedang menanti dalam pembahasan anggaran nanti siapa yang bertanggungjawab terhadap anggaran di SBD tahun 2020. Kami akan pertanyaan siapa Sekda yang sesungguhnya apakah Adi Lalo atau Toni Umbu Zaza. Tetapi mana yang benar menurut aturan,” ungkapnya.

Menurut Ananias Bulu, Bupati Kornelis Kodi Mete harus fokus terhadap program 100 hari kerja bukan fokus terhadap kepentingan elit.

“Kalau kita merujuk pada program 100 hari pak Bupati, kami DPRD menilai sampai dengan saat ini belum ada perubahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bupati hanya mengurus masalah para elit. Ini berimbas pada tidak ada sinergitas antara Pemda SBD, provinsi maupun pusat. Kapan kita mau membangun kalau masih dendam politik yang dipelihara, jadi harapan kami masalah dualisme Sekda cepat diselesaikan sehingga program 100 hari kerja berjalan dengan baik,” pintanya.

Kepala BKD, Yeremias Wunda Lero mengatakan masalah ini berakibat pada pertanggungjawaban Anggaran tahun 2020. Ia mengaku akan berkonsultasi dengan Bupati SBD setelah Bupati Kornelis Kodi Mete kembali ke Tambolaka.

Baca Juga :  Lomba Jambore Kader PKK Diharapkan Menjadi Pionir Bagi Keluarga

“SK Pj. Sekda sudah ada dan saya akan antar ke pak bupati, sekaligus berkonsultasi. Masalah Sekda di SBD harus selesai karena ini berakibat pada pertanggungjawaban anggaran tahun 2020,” tandasnya.(red)

Comments

comments