Sengketa Tapal Batas SBD-SB Tuntas

0
892

Tambolaka — Persoalan tapal batas Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dan Kabupaten Sumba Barat di Nusa Tenggara Timur sudah ada titik terangnya.
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat hadir di Desa Karang Indah untuk bertemu warga guna menyelesaikan tapal batas administrasi Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Sumba Barat di wilayah Selatan Sumba Barat Daya, Kamis (20/6).

Persoalan batas ini yang melibatkan Desa Karang Indah, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten SBD dan Desa Wetana, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat awalnya menuai kritik dari masyarakat karena selama ini belum ada sosialisasi dari pemerintah Provinsi maupun dua Kabupaten.

Masyarakat dan sejumlah tokoh masyarakat Desa Karang Indah di hadapan Gubernur NTT Victor Laiskodat, Bupati Sumba Barat Daya Markus Dairo Talu dan Bupati Sumba Barat Agustinus Niga Dapawole menolak dengan tegas bergabung dengan Kabupaten Sumba Barat.

“Kami menolak bergabung dengan Sumba Barat. Indonesia sudah puluhan tahun merdeka, kenapa kami masih dalam penjajahan. Kami minta Gubernur NTT dengan bijak menetapkan batas wilayah dengan pertimbangan bahwa kami tidak ingin bergabung dengan Kabupaten Sumba Barat. Coba kita bayangkan anak kecil yang baru di sole dari ibunya, itu akan susah di urus dengan baik,” ungkap salah satu tokoh masyarakat Desa Karang Indah, Lukas Leko Rihi.

Baca Juga :  MDT Berharap Semua Tanah Di SBD Bersertifikat

Bupati Sumba Barat Agustinus Niga Dapawole meminta agar Desa Karang Indah menjadi bagian dari Kabupaten Sumba Barat. Permintaan Niga Dapawole itu di barengi dengan janji akan memperlakukan masyarakat Desa Karang Indah sama dengan masyarakat Sumba Barat pada umumnya.

“Desa Karang Indah akan indah pula, kita akan meletakkan batas persaudaraan guna tercapainya pembangunan yang merata. Kita hanya di batasi oleh garis administrasi, tetapi garis persaudaraan tidak bisa di batasi karena kita telah lama tumbuh bersama. Saudaraku di desa karang indah, kalian adalah bagian utuh dari kami namun bukan orang asing,” kata Niga Dapawole.

Bupati Sumba Barat Daya Markus Dairo Talu mengaku dirinya mengikuti UU No. 16 tahun 2017 dengan batas wilayah di kali Pola Pare. Namun, MDT meminta Gubernur mengambil langkah tanpa menyebabkan adanya pertumpahan darah masyarakat kecil dua Kabupaten ini.

“Bapak Gubernur, di Desa Karang Indah ini yang selalu kita perbincangkan antara Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Barat hari ini bapak boleh melihat langsung situasinya saat ini. Desa Karang Indah ini adalah bagian dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Dulu pemekaran Sumba Barat menjadi Sumba Barat Daya batas UU yang di bahas oleh Komisi II dan Kemendagri adalah Kali Pola Pare. Batas ini yang menjadi perbincangan antara kedua Kabupaten ini,” katanya.

Baca Juga :  Tim Satgas Pencegahan Covid -19 Jemput PMI di Bandara El Tari

Warga Desa Karang Indah berharap Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten mengambil kebijakan batas wilayah bagian selatan Sumba Barat Daya bukan di Kali Pola Pare melainkan di perbatasan lokasi PT. Mitra Niaga.

Gubernur NTT, Victor Laiskodat usai bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat Karang Indah mengambil kesimpulan batas wilayah administrasi Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya di perbatasan perumahan warga.

“Titik koordinatnya sudah ada, saya minta tidak ada lagi masalah dan tidak boleh ada lagi provokator. Ini hanya batas administrasi, semua hak kepemilikan tanah akan tetap menjadi hak warga. Kalau tidak ada batas administrasi hari ini, bagaimana saya bisa melayani masyarakat disini. Nanti orang bilang saya korupsi lagi. Ingat ini batas administrasi,” tegas Viktor.

Dari 4 dusun yang ada di Desa Karang Indah, hasil keputusan bersama satu dusun masuk menjadi lokasi Sumba Barat. Penyelesaian tapal batas itu di tandai dengan penyembelihan hewan kurban seperti kerbau dan babi. (alf)

Comments

comments