Tenaga GGD Bukan Rancangan Pemerintah Daerah

453
4047

Tambolaka — Terkait penempatan tenaga kerja Guru Garis Depan (GGD) di Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT, Bupati Sumba Barat Daya Markus Dairo Talu membenarkan hal itu.

Menurutnya program GGD merupakan strategi dan upaya Pemerintah Pusat memeratakan akses pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik di daerah 3T.

“Program tersebut dicanangkan akan bergulir hingga tahun depan. Namun program itu dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk di tempatkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” jelas Bupati yang akrab di sapa MDT, saat tatap muka dengan pemuda Loura di Roo Luwa Resto, (18/1/2018).

Dikatakannya bahwa Pemda SBD tidak berperan aktif dalam perekrutan tenaga GGD. Menurutnya, perekrutan tenaga GGD adalah hak mutlak dari Kemendikbud.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berhak merekrut tenaga GGD. Bahkan perekrutan dan tesnya dilakukan online dan langsung dihendel oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud,” jelasnya.

Selain itu, MDT juga menjelaskan bahwa dirinya telah meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar GGD angkatan kedua nantinya memprioritaskan anak daerah Kabupaten SBD.

Baca Juga :  Toilet Di Kantor Pemerintahan SBD Tidak Layak Pakai

“Saya sudah berbicara dengan pak Menteri Pendidikan untuk penerimaan tenaga GGD nantinya memprioritaskan anak daerah SBD. Dan pak Menteri menyetujui. Namun, syaratnya adalah calon tenaga GGD harus yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru,” jelasnya.

Kesempatan itu, MDT menghimbau kepada seluruh tenaga honorer yang telah lulus Sarjana untuk melanjutkan pendidikannya selama satu tahun guna mengambil sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai persyaratan mengikuti seleksi GGD. (red/qi)

Comments

comments