VBL : Tapal Batas Bukan Tembok Pemisah Tetapi Pemersatu

0
1007

Tambolaka — Persoalan tapal batas masih menjadi salah satu sumber sengketa antarwarga, di dua wilayah berbeda. Fenomena keributan yang dipicu tapal batas kerap terjadi baik antar desa, antar Kecamatan bahkan Kabupaten dan Provinsi.

Akibat sengketa yang berkepanjangan dan kerap terjadinya keributan, maka Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat usai meresmikan RSUD Pratama Radabolo di Desa Watukawula, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat Daya mengadakan rapat tertutup bersama dengan Bupati Sumba Barat Daya (SBD) dan Bupati Kabupaten Sumba Barat (SB) serta tokoh masyarakat yang adalah tokoh pemekaran Kabupaten Sumba Barat Daya dari Sumba Barat, Rabu (27/2/2019) di ruang rapat RSUD.

Menurut Gubernur Victor Bungtilu Laiskodat, persoalan batas wilayah sebenarnya bukan untuk memisahkan. Melainkan sebagai pemersatu di antara warga yang bertetangga.

”Yang terpenting, batas wilayah tersebut bukan dijadikan jurang pemisah tetapi pemersatu. Batas ini hanya batas administrasi, tetapi hak kepemilikan tetap menjadi hak warga. Bukan bangun bendungan, bangun tembok untuk tidak melihat satu sama lain lagi, namanya batas, batas Sumba Barat dan Batas Sumba Barat Daya warga Negara Indonesia,” ungkap Victor dalam sambutannya.

Baca Juga :  Rubah Citra Sabung Ayam, Pemda Sumba Barat Gelar Kontes Rutin‎

Victor Bungtilu Laiskodat mengaku, mengenai perbatasan dirinya yang mengetahui seperti apa batas wilayah yang menjadi permasalahan dua kabupaten ini.

“Dua Kabupaten ini saya yang mengurus, saya yang mengeluarkan uang pribadi, saya yang duduk dan merapatkan, saya yang memutuskan, jadi saya juga yang tahu batasnya dimana. Jadi kalau ada orang yang mengaku sembarangan batas, saya doakan satu keluarga mati semua,” tegas Gubernur.

Terpisah, usai rapat penyelesaian permasalahan tapal batas antar wilayah Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya, kepada awak media Victor mengatakan telah di sepakati bahwa batas administrasi antara Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya adalah kali Pola Pare.

“Batas itu di kali Pola Pare yang sudah di Undang-Undang kan, jadi seluruh sertifikat yang di timbulkan sebelum adanya kesepakan ini akan di tinjau kembali. Jadi sertifikat yang keluar tidak berdasarkan aturan, Pemerintah Desa tidak tahu, tokoh adatnya tidak tahu maka akan di sebut ilegal. Saat ini sudah tidak masalah karena itu hanya batas adat bukan batas Pemerintahan, batas adat dimanapun tetap ada, tidak hilang yang berlaku secara adat. Selama ini yang di persoalkan adalah batas pemerintahan di jadikan batas adat. Persoalan kedua, ada tanah yang di jual dan di akui pemerintah Sumba Barat itu milik masyarakat Kodi, masyarakat Karang Indah. Nah, sekarang kita mau kembalikan jika dia keluarkan sertifikat tidak melalui tokoh-tokoh Karang Indah, maka itu tidak sah,” jelasnya.

Baca Juga :  Berkunjung Ke RSUD, MDT Di Beri Ayam Jantan Oleh Pemilik Wilayah

Gubernur juga mengatakan bukan hanya masalah batas wilayah di Karang Indah, Kecamatan Kodi Balaghar, tetapi semua batas yang menjadi persoalan akan di selesaikan kedepannya.

Bupati Sumba Barat Daya Markus Dairo Talu mengakui menerima keputusan tersebut sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya yang berada di Kali Pola Pare.

“Kami mendukung karena sesuai dengan UU pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya,” katanya singkat.

Adapun dalam rapat tersebut, telah di tetapkan lima bulir poin penting di antaranya :

1. Batas administrasi pada sub segmen Karang Indah – Weetana (Bagian Selatan) sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu berada di Kali Pola Pare.

2. Peninjauan lokasi pada sub segmen Karang Indah – Weetana (Bagian Selatan) akan dilaksanakan pada 06 Mei 2019 oleh Gubernur NTT bersama Bupati SBD dan SB.

3. Tanggal 06 Mei 2019 akan di adakan penyerahan Desa Karang Indah bersama seluruh aset di dalamnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Baca Juga :  DPRD Kabupaten SBD Lantik PAW Dari Partai NasDem

4. Batas wilayah administrasi pemerintah antara Kabupaten SBD dan Kabupaten SB tidak menghilangkan sejarah kepemilikan atas tanah/lahan baik hak privat maupun komunal (adat) budaya orang kodi di Kabupaten Sumba Barat.

5. Sertifkat tanah yang sudah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat atas kepemilikan tanah di Karang Indah yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku tidak di akui dan akan di verifikasi kembali sesuai dengan sejarah kepemilikan tanah dengan dukungan data para tokoh masyarakat di Desa Karang Indah. (alf/qi)

Comments

comments