Kajati NTT Segera Expos Kasus Dugaan Penjualan Tanah di Rote Ndao

0
5525

Kupang — Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) dalam waktu dekat akan mengexpos kasus dugaan korupsi pembelian tanah di Kabupaten Rote Ndao seluas 4 hektar dan segera menetapkan calon tersangka.

“Saat ini Kejaksaan Tinggi NTT telah membentuk tim penyidik yang segera mengexpos penanganan kasus dugaan korupsi tersebut dan menetapkan calon tersangkanya,” ungkap sumber yang tidak ingin disebutkan namanya kepada kiblatntt.com di Kupang, Jumat (9/3/2018).

Tim yang telah dibentuk itu saat ini sedang mempelajari secara detail kronologis kasus dugaan korupsi jual beli tanah dimaksud, sambil mendalami Peraturan Bupati (Perbup) Rote Ndao tentang penjualan tanah pada tahun 2016 seluas 4 hektar seharga Rp 7.428.617.037.

Lebih lanjut sumber tersebut mengatakan, jika anggaran untuk membeli tanah diduga dari kas daerah melalui APBD yang pembayarannya didasarkan pada Peraturan Bupati, maka harus ditelusuri dasar penggunaan anggaran dan apakah DPRD setempat telah menyetujui atau tidak.

“Diduga juga telah terjadi mark up anggaran dalam pembelian tanah tersebut sehingga berpotensi merugikan negara dan memperkaya diri serta orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut,” tegasnya.

Baca Juga :  Lagi, Polisi Tangkap Dua Pelaku Pemerkosa PRM

Berdasarkan informasi yang dihimpun kiblatntt.com, lokasi atau lahan tanah seluas 4 hektar yang diduga bermasalah dalam proses jual beli tersebut berada di desa Oehandi yang saat ini telah dijadikan sebagai ibu Kota Kecamatan Rote Barat Daya yang ditandai dengan pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Rote Barat Daya.

Pemindahan ibu Kota Kecamatan beserta pembangunan sarana dan prasarana Kecamatan ke Oehandi inilah yang diduga penyebab terjadinya proses jual beli tanah antara pemerintah daerah Rote Ndao dan pemilik tanah.

Berdasarkan informasi dari salah seorang sumber menyebutkan, pemilik tanah menjual tanah seluas 4 hektar ke Pemerintah Daerah dengan harga Rp 150.000 per meter, namun DPRD Rote Ndao tidak menyetujui pembelian tanah tersebut. Meski mendapat penolakan dari DPRD, tetapi pemerintah tetap melakukan pembayaran atas tanah seluas 4 hektar itu senilai Rp 7.428.617.037 dengan menggunakan anggaran pemerintah yang bersumber dari APBD.

“Ironisnya, setelah dilakukan pembayaran baru pemerintah mengusulkan besarnya anggaran itu ke DPRD untuk dibahas dan disetujui. Alhasil DPRD menolak,” jelasnya.

Baca Juga :  Sembilan Pelaku Pengrusakan Baliho MDT-GTD di Bekuk

Sesuai dengan hasil survei tim negosiasi pengadaan tanah maka Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di lokasi tersebut pada tahun 2016, tidak mencapai Rp 150.000 per meter, tetapi hanya sebesar Rp 17.000 per meter sesuai NJOP. (ndy/qi)

Comments

comments