Kejari Waikabubak Komitmen Berantas Kasus Korupsi di Tiga Kabupaten di Pulau Sumba

429
5724

Waikabubak — Kejaksaan Negeri Waikabubak berkomitmen memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi di tiga kabupaten yakni Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah. 

Demikian di sampaikan Kasi Intel, Iswan Noor, Kamis (12/10/2017) kepada media ini di ruang kerjanya.

Iswan menjelaskan bila ada kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri yang memiliki fungsi dan berhak menyelidiki karena mempunyai hukum. Tetapi kejaksaan juga akan melihat dan mengambil sisi lain apakah menghambat arus pembangunan di daerah atau tidak.

“Bukan hanya itu, kita juga selalu memberikan pendampingan, makanya ada yang namanya TP4D. Apa bila kita sudah kawal dari awal sampai akhir, kita sebagai lembaga hukum, kita akan berikan pandangan hukumnya,” jelasnya.

Dikatakannya, dengan adanya Tim Pengawal, Pengaman, Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D) dapat meminimalisir terjadinya suatu indikasi KKN. Tetapi kalau masih ada embel-embelnya, mau tidak mau kejaksaan tetap akan menegakkan supermasi hukum.

Bicara menyangkut keterlambatan penegakan hukum oleh pihak kejaksaan, Iswan Noor menjelaskan bahwa tidak mudah lembaga kejaksaan dengan semena-mena memvonis dan mencabut hak kemerdekaan seseorang, tanpa di sertai dengan alat bukti yang akurat.

Baca Juga :  MDT Jentel Hadiri Sidang, Berakhir Adem

“Tetapi kalau memang itu nyata, dan perbuatan itu menimbulkan kerugian negara yang besar, maka kejaksaan akan bekerja keras namun tidak mudah membalikkan telapak tangan, karena masih harus melewati beberapa proses dan butuh waktu,” katanya.

Menurutnya bahwa kasus korupsi tidak sama dengan tindak pidana pencurian yang dapat tangkap langsung di proses. ‎

Iswan membenarkan bahwa banyak opini yang beredar di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa kejaksaan takut dalam menyelesaikan kasus. Namun ia mengatakan bahwa itu adalah paradigma masyarakat.

“Apabila suatu kasus yang konteksnya dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah daerah, jelas kejaksaan perlu mengumpulkan alat bukti yang mendukung dan akurat. Jika alat buktinya telah terkumpul, maka kita dengan mudah dapat mendakwah seseorang. Seperti yang sudah kita tuntaskan tahun lalu, kasus Alkes, dana desa, dan pengadaan tanah yang saat ini sedang dalam persidangan,” tuturnya. (red)

Comments

comments