Kekerasan Seksual Meninggalkan Trauma Seumur Hidup bagi Korban

0
125

KIBLATTT.COM, KUPANG — Kekerasan seksual menempati urutan kedua dalam kasus kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2019, menurut catatan Rumah Perempuan Kupang. Walau demikian, kekerasan Seksual menjadi perhatian rumah perempuan, karena selalu meninggalkan trauma seumur hidup bagi korban.

Demikian dikatakan Kepala Rumah Perempuan Kupang (RPK) Libby Sinlailoe, Jumat (20/12/2019) saat jumpa pers dengan wartawan di Kantor RPK. Ia mengatakan secara keseluruhan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang didampingi tahun 2019 sebanyak 196 kasus dengan rincian KDRT 79 kasus (40%), kasus kekerasan seksual 65 kasus (33%) trafficking satu kasus (1%) penganiayaan 31 kasus (16%) anak 6 kasus (3%) kekerasan lainnya 14 kasus (7%).

“wilayah sebaran 93 kasus (49%)dan 83 (42%) di Kabupaten Kupang sedangkan 17 kasus (9%) tersebar di kabupaten lain. Laki-laki pelaku KDRT yang mendapat konseling sebanyak 5 kasus dari 79 kasus KDRT, “katanya.

Menurutnya, Jumlah kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 98 kasus (50%) kasus yang didampingi oleh RPK tahun 2019 korbannya anak dengan rincian 40 (41%) terjadi pada anak laki-laki dan 58 (59%) terjadi pada anak perempuan
Upaya penyajian informasi tentang isu perempuan dibuat dalam bentuk kampanye penyebaran informasi dengan menggandeng media cetak, online, medsos, RRI Kupang, leaflet, spanduk Spot iklan tentang perempuan dan pemilu

Baca Juga :  Dandim 1604/Kupang Saksikan Penandatanganan Janji Kinerja Kejari Kota Kupang

“penguatan kapasitas melakukan penguatan komunitas peduli perempuan dan anak KPPA di desa Oebelo, Baumata, Baumata Barat, Nunsaen.
mengadakan seminar, lokakarya, training tentang isu perempuan dan anak. Menjadi sumber informasi bagi Mahasiswa magang dan penelitian mahasiswa S1 dan S2 dari undana, Unwira, Unkris, UPG 1945, “ungkapnya.

Ia juga menyelamatkan Rumah perempuan Kupang bermitra dengan peningkatan kapasitas masyarakat untuk pencegahan dan penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan kesehatan reproduksi BFDW. program penguatan orang muda kelompok perempuan dan komunitas korban dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan yang inklusif untuk mendorong perubahan kebijakan lembaga agama dan perempuan yang sensitif perdamaian dengan aliansi damai di Timur. Program pencegahan dan penanganan TPPO- Kementerian pemberdayaan perempuan dan anak (KPPA-RI). Program Kementerian Sosial (Kemensos-RI). Program perlindungan purna PMI asal Malaysia (Kemensos-RI)

“peluang dukungan dari para pihak dalam pemenuhan hak korban kekerasan yang meliputi lima jenis pelayanannya yakni penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial,.penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial dengan menganut prinsip HAM kesetaraan gender dan kepentingan yang terbaik untuk perempuan dan anak. Tersedianya perangkat hukum berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pekerja migran trafficking serta anak berhadapan dengan hukum, “ujarnya.

Baca Juga :  Polsek Kodi Bangedo Ungkap Pelaku Lain Pemerkosa PRM

tantangan potret Wilayah kerja belum terdokumentasi secara baik sehingga Ada kesenjangan program antara wilayah. Sektoral dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dukungan dari keluarga dan masyarakat terhadap kasus pekerja migran trafficking dan KDRT belum optimal. Dukungan dana yang terbatas untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam lima jenis layanan. Mendorong keterlibatan laki-laki dalam kampanye anti kekerasan terhadap Perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Mendorong pemerintah, lembaga non pemerintah serta donatur untuk memberikan perhatian khusus terhadap program-program pemberdayaan ekonomi perempuan dan masyarakat miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Meningkatkan koordinasi lintas sektor bagi lambang bagi lembaga penyedia layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Mendorong berbagai pihak untuk melakukan kampanye kesehatan reproduksi kepada semua kalangan masyarakat. Mendorong inisiatif semua pihak dalam melakukan kampanye kekerasan seksual dan mendapat respon pemerintah dalam bentuk regulasi dengan mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual d menjadi undang-undang.(lya)

Baca Juga :  Entah Kenapa, Yosia Lau Minta Jabatannya Tak Ditulis Wartawan

Comments

comments