Kepala BNNP NTT Coffee Morning bersama Instansi Terkait

0
253

KIBLATNTT.COM, KUPANG — Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (BNNP NTT) Brigjen Pol Teguh Iman Wahyudi melakukan coffee morning bersama instansi penegak hukum terkait. Coffee morning ini dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba khususnya dalam penerapan pasal 127 UU 35 tentang Narkotika serta menindaklanjuti pertemuan Kepala BNN RI Komjend. Drs. Heru Winarko,SH dengan Kapolda NTT, Kejati NTT, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, dan Danrem 161/WS Kupang, pada Rabu (30/10/2019) lalu.

Kepala BNNP NTT, Brigjen. Pol. Teguh Iman Wahyudi, melalui surat undangan Nomor B/528/XI/Ka./BU.00/20/2019/BNNP-NTT tanggal (7/11/2019) perihal Undangan Coffee Morning mengundang instansi terkait (Direktorat Narkoba Polda NTT, Bidang Dokes Polda NTT, RST. Wirasakti Kupang, Kejati NTT, Kadiv. Pemasyarakatan Kemen. Hukum & HAM Provinsi NTT, Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dan Kasie Narkotika & Bahan Adiktif Kejati NTT sedangkan dari internal BNNP NTT di hadiri oleh Kabid, Rehabilitasi BNNP NTT, Kabid, Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP NTT, Kasie. Penyidikan BNNP NTT, Kasie. Penguatan Lembaga Rehabilitasi BNNP NTT dan Kasi Pencegahan BNNP NTT untuk menghadiri acara tersebut.

Baca Juga :  Diduga Konstruksi Jalan Tutukarlain-Lekunik Bermasalah, Kejati Turun Cek Fisik

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat lantai 1 kantor BNNP NTT di buka oleh Kepala BNNP NTT yang dalam sambutan beliau mengharapkan kepedulian kita semua dalam permasalahan Narkoba terutama implementasi Inpres No. 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2018 – 2019.

“Ada empat Point penting yang harus dilakukan dan dilaporkan ke masing-masing kementerian/lembaga yaitu, melakukan sosialisasi, pembuatan regulasi, pembentukan Satgas anti Narkoba dan tes urine dan disampaikan juga bahwa Inpres ini akan dilanjutkan pada tahun 2020-2024,” katanya.

Selanjutnya disampaikan juga tentang penanganan kasus tindak pidana Narkotika dalam kaitan dengan penerapan pasal 127 (Penyalahguna Narkotika) karena penyalahguna narkotika juga adalah korban atau dibuktikan dan terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka wajib menjalani rehabilitasi medis tetapi tidak menghilangkan proses hukum tindak pidananya sehingga diharapkan ada upaya bersama dan pemahaman yang sama dalam penanganan para penyalahguna narkotika yang tertangkap maupun yang sedang menjalani hukuman untuk dilakukan rehabilitasi.

Baca Juga :  Terdakwa Camat RBL Di Kursi Pesakitan

Tanggapan dari semua peserta terhadap Inpres no 6 / 2018 akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti pada instansi masing masing selanjutnya mengenai penanganan penyalahguna narkotika atau korban penyalahguna narkotika yang terlibat atau tertangkap menggunakan narkotika untuk menjalani proses rehabilitasi akan dilihat penanganannya sesuai SOP yang berlaku di masing-masing institusi.

“Misalnya Pengadilan Tinggi, akan melakukan penanganan atau penerapan pasal 127 sesuai SEMA Nomor 4 tahun 2010 dapat diputuskan jalani rehabilitasi sesuai dengan tempat yang ditetapkan atau direkomendasikan,” urainya.

Kadiv. Pas Kemenkumham NTT, Budi Situngkir mengatakan, saat ini terdapat hampir 100 orang Narapidana Narkotika yang tersebar di seluruh Lapas/Rutan se-Provinsi NTT, sehingga sangat diharapkan adanya dukungan dana dalam menjalani proses rehabilitasi medis mengingat di Kemenhukum dan HAM juga terkendala keterbatasan anggaran, serta banyak juga yang tidak mempunyai BPJS sehingga berdampak bagi pelayanan dan klaim pembiayaan.

“Bila ada warga binaan yang ada di Lapas/Rutan dalam menjalani rehabilitasi apakah harus ada rekomendasi dari BNN termasuk biaya perawatan sedangkan di Lapas ada SOP dan mempunyai Kewenangan sendiri dalam penangan perawatan tersangka maka oleh Kepala BNNP disarankan untuk di konsultasi ke Kemenkes atau Dinkes,” katanya.

Baca Juga :  PN Ende Perintahkan Polres Lanjutkan Proses Hukum Oknum Anggota DPRD

Selanjutnya Perlu membangun kerjasama dengan BPJS/Kemenkes dalam hal pembiayaan perawatan oleh narapidana narkotika dalam rawat jalan atau rawat inap. Terhadap permasalahan-pwrmasalahan yang dikemukakan oleh instansi-instansi yang hadir, Kepala BNNP NTT mengatakan agar semua tetap berpedoman pada aturan yang berlaku terhadap tatacara penanganan/proses Rehabilitasi korban penyalahguna narkotika/penyalahguna narkotika.

“Jadi intinya semua korban penyalahguna narkotika atau penyalahguna narkotika harus dilakukan asesmen guna mendapat proses rehabilitasi atau proses penyembuhan dari masalah ketergantungan narkotika baik itu tersangka, terdakwa maupun narapidana sehingga tidak terjerumus lagi dalam masalah narkotika saat selesai menjalani proses hukum termasuk para tersangka dengan tidak menghilangkan proses tindak pidananya,” ungkapnya.

Diakhir kegiatan Kepala BNNP NTT dan semua undangan berkomitmen untuk mendukung proses rehabilitasi guna mengurangi angka prevalensi penyalahguna narkotika dan mengurangi dampak buruk narkotika bagi korban penyalahguna/penyalahguna narkotika. Kegiatan diakhiri dengan foto Bersama seluruh undangan.(lya)
#STOPNARKOBA

Comments

comments