Polisi Dinilai Arogan Menetapkan Kadis Dan Kabid PMD SBD Tersangka

0
3007

Tambolaka — Polres Sumba Barat telah mengklarifikasi penahanan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya, Alexander Samba Kodi dan Kabid Pemdes, Rinto Danggaloma bukan karena OTT (Operasi Tangkap Tangan) tetapi berdasarkan laporan anggota Kepolisian Resort Sumba Barat.

“Saat ini sidang praperadilan sedang berjalan. Kebetulan sekali hari ini agendanya mendengarkan jawaban termohon dalam hal ini Polres Sumba Barat. Kemarin itu dalam agenda mendengarkan permohonan kami sebagai penggugat, kami bertanya bermula kasus ini kan OTT lalu dimana pemberi dan penerima, maka di jawaban mereka bahwa kasus ini bukan OTT. Mereka sudah mengklarifikasi itu,” ungkap kuasa hukum kedua tersangka, Mikhael Feka, S.H.,M.H, di Hotel Sinar Tambolaka, Kamis (25/7/2019) malam.

Mikhael menilai bahwa penahanan Kadis PMD dan Kabid Pemdes SBD, Polres Sumba Barat tidak memenuhi alat bukti permulaan yang cukup hingga menetapkan kedua kliennya sebagai tersangka.

“Terkait dengan alat bukti, kami menilai sebagai penasihat hukum bahwa Polres Sumba Barat belum memenuhi bukti permulaan yang cukup. Karena dalam bukti permulaan yang cukup itu di tafsir dalam putusan Mahkamah Konstitusi minimal harus memenuhi dua alat bukti yang cukup. Karena kita meyakini bahwa Polres Sumba Barat tidak memenuhi dua alat bukti permulaan yang cukup maka kami mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Waikabubak. Dan besok (26/7) dilanjutkan sidang pembuktian,” jelas Mikhael.

Baca Juga :  Kepala BNNP NTT Coffee Morning bersama Instansi Terkait

Lebih lanjut Mikhael Feka menjelaskan bahwa pada prinsipnya dalam jawaban Polres Sumba Barat menerangkan kasus ini bukan karena OTT, tetapi melainkan berdasarkan laporan dari anggota Kepolisian.

“Polres menerangkan Kasus ini bukan OTT tetapi berdasarkan laporan polisi sehingga klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Dan menurut kami, penetapan tersangka terhadap klien kami bukan berdasarkan bukti tetapi kesewenang-wenangan Polres Sumba Barat. Oleh karena itu kami mengajukan praperadilan ini agar pengadilan menilai apakah penetapan tersangka ini berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup atau tidak,” katanya.

Menurut Polres Sumba Barat yang disampaikan Mikhael Feka, penetapan tersangka terhadap Kadis PMD dan Kabid Pemdes SBD telah memenuhi bukti permulaan yang cukup. Katanya, Polres Sumba Barat telah mengantongi empat alat bukti.

“Keterangan dari pihak Polres dalam persidangan itu, mereka katakan bahwa penetapan tersangka telah melebihi bukti permulaan yang cukup, itu versi mereka. Dan besok agenda pembuktian kita akan lihat, apakah bukti-bukti yang di disampaikan telah memenuhi bukti permulaan yang cukup oleh Polres atau tidak. Kami melihat dalam jawaban mereka bukti-bukti yang di maksud itu keterangan saksi, petunjuk, keterangan tersangka dan surat. Ini besok yang kita ingin lihat, apakah empat alat bukti itu dapat dibuktikan tidak besok di pengadilan,” bebernya.

Baca Juga :  Ini Kronologis Dugaan Anggota DPRD Hamili Siswi SMA

Seperti yang diketahui, Kepala Dinas PMD dan Kabid Pemdes SBD ditersangkakan dalam dugaan tindak pidana korupsi oleh Polres Sumba Barat pada kegiatan bimbingan teknis yang di selenggarakan di Jakarta oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2019. (alf)

Comments

comments