Tim DPRD NTT Kunjungi Bupati Kupang

0
56

KIBLATNTT.COM, OELAMASI — Tim DPRD NTT menggunjungi Bupati Kabupaten Kupang dalam rangka pelaksanaan dialog rancangan peraturan daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) tentang rencana pembangunan industri NTT tahun 2020–2040 dan retribusi ijin usaha perikanan di NTT. kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan yang baik ini untuk menyerap aspirasi dan pendapat rakyat guna kesempurnaan Rancangan peraturan daerah tersebut.

Kegiatan yang juga merupakan bentuk pelaksanaan dari amanah ketentuan pasal 96 undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang menekan tentang hak masyarakat dalam memberikan masukan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Demikian dikatakan Bupati Kupang, Korinus Masneno, saat membuka dialog Ranperda NTT tentang rencana pembangunan industri NTT tahun 2020–2040 dan retribusi ijin usaha perikanan di NTT, di Aula Kantor Bupati Kupang, Senin (27/7/2020).

“Untuk itu atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kupang saya perlu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD NTT yang telah melaksankan kegiatan ini di kabupaten Kupang, “katanya.

Menurutnya, rancangan peraturan daerah tentang rencana industri propinsi di NTT 2020–2040 sebagai rancangan peraturan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengindustrian yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan industri bagi masyarakat daerah NTT serta para pelaku pengusaha industri NTT dalam melaksanakan pembangunan industri dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Selain dari pada itu Ranperda ini ke depan akan menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam industri rancangan pembangunan serta pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri NTT, sehingga dapat mewujudkan industri daerah yang mandiri, maju dan berdaya saing di Kabupaten Kupang khususnya NTT pada umumnya.

Baca Juga :  Korem 161/WS Kupang Gelar Sertibaj

“Sebagaimana ketentuan-ketentuan daerah terkait peraturan menteri dalam negeri no 113 tentang evaluasi Ranperda tentang rencana pembangunan industri daerah propinsi dan kabupaten/kota maka Ranperda ini adalah salah satu ruang lingkup yang sangat membutuhkan pendapat serta kontribusinya positif dari kita sebagai pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kupang. Ruang lingkup di maksud adalah menyangkut industri unggulan daerah yang adalah merupakan suatu barang atau jasa yang di miliki dan dikuasai oleh daerah. Mempunyai nilai ekonomis dan daya seni tinggi serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan di produksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis, talenta masyarakat kemampuan sumber daya manusia dukungan infrastruktur dan kondisi sosial budaya setempat yang berkembang, “ujarnya.

Hal tersebut menjadi tujuan dari Ranperda pembangunan industri NTT di tahun 2020–2040 yang salah satunya akan menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten Kupang

“Kita berharap ketika rancangan telah di tetapkan menjadi peraturan daerah akan kita mulai merancang kabupaten Kupang yang tentunya akan kita bangun koordinasi yang baik sehingga apa yang telah di tetapkan oleh propinsi menjadi rujukan bagi kami Kabupaten Kupang dalam menyikapi persoalan-persoalan pembangunan industri, “ungkapnya.

Selain Ranperda tentang rencana pembangunan industri NTT tahun 2020–2040. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga akan dilakukan dialog kaitannya Ranperda propinsi NTT tentang retribusi ijin usaha perikanan sebagai kita ketahui sesuai undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah maka dalam penyelenggaraan urusan bidang kelautan dan perikanan khususnya dalam ijin usaha perikanan tangkap serta penerbit ijin pengadaan kapal penangkap dan pengambilan ikan di atas 5-30 GT adalah merupakan kewenangan propinsi NTT. Hal inilah yang mendorong penuh untuk di lakukan penyesuaian mengingat peraturan daerah provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2009 tentang retribusi sudah tidak lagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga :  Tenaga GGD Bukan Rancangan Pemerintah Daerah

Selain dari pada itu kita tentu mengetahui bahwa provinsi perikanan, provinsi NTT termasuk Kabupaten Kupang merupakan potensi daerah yang dapat menjadi objek retribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah baik propinsi maupun Kabupaten Kupang sebagai pemerintah daerah kami tentu berharap Ranperda tentang retribusi izin usaha perikanan ini dapat menjadi payung hukum bagi usaha perikanan provinsi NTT sehingga dapat menentukan kegiatan usaha perikanan sesuai dengan kesenangan dan prasarana yang disediakan bagi pembangunan perikanan.

Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan potensi positif terhadap kedua Ranperda NTT yang di prakarsai oleh DPRD NTT sehingga bersama kita dapat mewujudkan masyarakat NTT yang semakin berkualitas sejahtera dan demokratis dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia.

Ketua Tim DPRD NTT, Yulius Ully mengatakan kami akan langsung memprestase terhadap dua rancangan peraturan daerah kehadiran kami di sini sebagaimana yang telah kami informasikan kepada Bupati dalam rangka public hearing terhadap dua rancangan peraturan daerah yang merupakan rancangan inisiatif DPRD NTT yang bermuara dari komisi II dan komisi III.

Baca Juga :  Lomba Dansa Warnai Hari Lanjut Usia di Kota Kupang

“Sebelum kami datang kesini tentu mekanisme pembahasan sudah kami lalui bahkan yang terakhir melalui paripurna internal di jajaran DPRD NTT tanggal 22 sudah kami sepakat bahwa ini di angkat menjadi Randperda NTT, “katanya.

Karena sudah di sepakati di jajaran kami sendiri secara internal maka kami masuk pada tahap yang berikut untuk menyambut sosialisasi atau publik hearing ini. Dalam sosialisasi tentu yang pertama kami mohon melalui Bupati, pimpinan DPRD kabupaten Kupang, Sekda dan jajarannya agar kami mendapat masukan yang sangat berharga apakah saran, pendapat, apakah itu catatan-catatan kritis sekalipun bisa disampaikan secara lisan atau tertulis karena menurut pandangan kami dari DPRD NTT bahwa perda ini merupakan instrumen dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan juga merupakan aspirasi masyarakat dan juga sebagai alat penggerak pembangunan.

“Mudah-mudahan dua Ranperda ini sendiri terutama perda soal pembangunan industri sendiri itu bisa kita hasilkan pemetaan terhadap industri-industri unggulan yang bervariatif di setiap kabupaten/kota yang ada di NTT sehingga dengan ada pemetaan dan lain sebaginya kami harapkan pada satu ketika melalui kemenangan dari pada Bupati dan jajarannya ada pembangunan infrastruktur bidang industri di masing-masing sesuai dengan keunggulan yang ada, “ungkapnya.(lya)

Comments

comments