Golkar Yakini Pelaksanaan Pemilukada di Tengah Pandemi Tetap Dapat Berjalan Baik

0
36

KIBLATNTT.COM, JAKARTA – Partai Golkar tetap optimis bahwa Pemilukada serentak 2020 bakal terwujud secara demokratis dan aman meski dalam situasi pandemi global Covid-19.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengatakan itu untuk memberikan keyakinan kepada publik bahwa penyelenggaraan pemilu di tengah pandemik bisa berjalan baik.

“KPU, dan pemerintah sangat concern dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sehingga menimbulkan perasaan aman. Selanjutnya diharapkan partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik. Dan, Partai Golkar akan menjadi Partai terdepan dalam penerapan protokol kesehatan dalam upaya penanggulangan Covid-19 dalam Pilkada Serentak 2020,” sebut Melki dalam keterangan tertulisnya yang diterima kiblatntt.com Rabu (16/9/2020).

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT ini meminta agar perlu adanya persiapan yang baik agar Pilkada 2020 tidak menciptakan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Ia menyatakan, penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di Pilkada sehingga nantinya tidak menimbulkan cluster baru atau gelombang baru dari Covid yang kontraproduktif

Baca Juga :  Tito Karnavian Lantik Pejabat Lingkup Kemendagri

“Penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik dan kandidat peserta pilkada, serta masyarakat sipil, sudah harus berkoordinasi secara kolektif untuk mengantisipasi potensi permasalahan kesehatan yang akan terjadi,” ungkap Melki.

Dalam pelaksanaan pendaftaran Pilkada 2020, diakui sempat ada beberapa persoalan yang muncul. Namu saat ini Kemendagri juga sudah melayangkan teguran kepada 72 bacalon petahana. Sanksi tegas harus diberikan jika ada planggaran.

Bekas aktifis PMKRI ini mengatakan, berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan dipersiapkan pengaturan sanksi bagi kepala daerah yang terpilih namun didapati ada pelanggaran protokol kesehatan saat tahapan pilkada berlangsung, pertama penundaan pelantikan selama 6 bulan bagi kepala daerah pemenang yang melakukan pelanggaran pilkada.
Selain itu, bakal disiapkannya Penjabat sementara (Pjs) kepala daerah langsung dari pemerintah pusat.

“Kesetaraan kompetisi antarkandidat, pemenuhan hak pilih dan penyelenggaraan pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat harus kita jaga dengan seimbang,” kata Melki.

Pelaksanaan pemilihan umum di Korsel yang sukses dalam kondisi pandemic pada 15 April 2020 bisa mejadi ujukan. Kala itu tahapan pemilu di Korsel sudah dimulai sejak Januari – Maret dimana saat itu adalah puncak pandemic di Sana.
Kini Korsel bisa menjadi rujukan best practice untuk pemilu serentak 2020 di Indonesia untuk melakukan sejumlah langkah pencegahan agar tidak muncul klaster baru yang disebabkan oleh pelaksanaan pemilu.
Melki menambahkan, sudah mejadi tugas bersama bagi semua pihak terkiat untuk menyingkirkan keraguan publik bahwa penyelenggaraan pemilu di tengah pandemik aka mejadi ancaman. Namun tetap bisa berjalan baik.

Baca Juga :  Wali Kota Kupang Terima 5000 Paket Sembako dari Presiden Jokowi

“Partai Golkar akan yang menjadi bagian dalam upaya penanggulangan covid-19 terutama di masa pilkada ini, sehingga kita bisa menjadi teladan yang baik bagi iklim perpolitikan di Indonesia,” pungkasnya. (*/lya)

Comments

comments