Bagian Hukum Setda Kota Kupang Lakukan Bimtek Jaringan dan Informasi Hukum

0
85

KIBLATNTT.COM, KUPANG — Bagian Hukum Setda Kota Kupang menggandeng Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melaksanakan Bimbingan teknis (Bimtek) jaringan dan informasi hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup pemerintah Kota Kupang. Bimtek ini dilaksanakan untuk mensinergikan sistem pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat di semua instansi pemerintah lingkup Pemkot Kupang.

Demikian dikatakan Kasubag Dokumentasi dan Hukum Setda Kota Kupang Max F. Reke, Rabu (16/10/2019) di Hotel On The Rock Kupang. Dalam laporan panitianya Ia mengatakan dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk melakukan pembinaan hukum di Indonesia. Hal ini menjadi pemikiran mengenai pentingnya keberadaan suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Program pembangunan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum terus berkembang maka pada tahun 2012 pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

“JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumentasi hukum secara tertib terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pembinaan pelayanan dokumentasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wilayah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang selalu diperbaharui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dokumentasi terhadap sebuah produk hukum yang jadi kewenangan setiap instansi pemerintah dengan pihak swasta maupun antar instansi juga perlu saling terintegrasi dalam memberikan informasi hukum yang benar,” katanya.

Baca Juga :  Para Kades Diminta Sosialisasikan Visi, Misi Gubernur Terpilih

Ia menjelaskan, tujuan dari JDIHN adalah menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan instansi lainnya menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antara sesama anggota jaringan dalam rangka menjadi penyediaan dokumentasi dan informasi hukum meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Meningkatkan kemampuan dan pemahaman para pengelola JDIH sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, sehingga dapat diakses oleh masyarakat ataupun semua stakeholder yang membutuhkan.

Memberikan pemahaman kepada ASN lingkup pemerintah Kota Kupang betapa pentingnya jaringan dokumentasi dan informasi hukum terkait dengan kebutuhan akan informasi hukum baik undang-undang maupun produk hukum daerah lainnya.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 50 orang terdiri dari ASN lingkup Pemerintah Kota Kupang. Kegiatan Bimtek berlangsung selama dua hari mulai dari tanggal 16-17 Oktober 2019

Baca Juga :  Sinar Mas Mengaji: Khatam Al Quran dan Doakan Kelestarian Lingkungan

Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Nasional, Yasmon mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada Wali Kota Kupang beserta jajaran yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dan juga mengundang pihaknya untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Kupang atas terselenggaranya kegiatan ini. Tentu saja Wali Kota dengan semangat mencetuskan kota Kupang sebagai smart city tentu saja pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara online akan menjadi salah satu bagian yang sangat penting,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk itulah pihaknya dari Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan dukungan semaksimal mungkin, sehingga Kota Kupang menjadi bagian dari sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional dan dimana nantinya seluruh produk hukum yang ada di kota Kupang menjadi bagian dari basis data nasional, sehingga menjadi kebanggaan bersama. Diharapkannya, kegiatan ini betul-betul bisa memberikan manfaat untuk semua peserta.

Plt Sekda Kota Kupang, Elvianus Wairata dalam sambutannya mengatakan JDIH merupakan wadah dalam rangka pendayagunaan bersama dokumentasi hukum baik antar instansi dengan instansi gambar pusat maupun kabupaten, provinsi dan nasional.

Baca Juga :  Wakil Wali Kota Kupang Lantik Pengurus Karang Taruna Kota Kupang

“Wadah ini tentunya akan memberikan kemudahan buat kita sekalian dalam mengakses berbagai produk hukum. Jadi ini akan menjadi wadah secara terintegrasi karena kita tahu bersama bahwa semua informasi bisa di akses oleh siapa saja nantinya. Semua informasi itu aksesnya gampang dan gampang dibuka dan bisa dibuka oleh siapa saja. Berkaitan dengan itu l, tentunya keberadaan JDIH harus sesuai dengan apa yang sudah di sampaikan kepala pusat tadi,” urainya.

Untuk itu, kepada  para peserta ditegaskannya untuk mengikuti setiap materi dengan baik, sehingga nantinya bisa mengelola semua sistim dan produk hukum yang ada dengan sistem yang sudah di tetapkan oleh Hukum dan HAM. Karenanya, pemerintah memberi tugas dan fungsi dalam melakukan pembinaan dan juga fungsinya JDIH guna untuk memberikan kemudahan akses yang lebih baik dan juga bisa memberikan informasi hukum kepada masyarakat, terutama di perkembangan digitalisasi yang makin maju saat ini.(lya)

Comments

comments