BKD Kota Kupang Sosialisasikan Pajak Daerah Bagi Wajib Pajak

0
67

KIBLATNTT.COM, KUPANG —Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang mengadakan sosialisasi daerah tentang pajak daerah bagi wajib pajak di Kota Kupang.

Asisten Administrasi umum Setda Kota Kupang Jhon Pelt, Kamis (27/11/2019) di Hotel Slyvia Kupang, menegaskan komponen pembangunan itu bukan hanya pemerintah stakeholder terkuat justru ada pada Bapak Ibu sekalian kita melihat bahwa Kota Kupang ini dalam beberapa tahun terakhir ada banyak perubahan.
kalau keluar daerah 3–4 tahun dia kembali ke Kupang pasti dia kaget bahwa pembangunan di kota Kupang begitu pesat justru pembangunan pada sektor ekonomi.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi bapak ibu telah merubah wajah Kota Kupang menjadi lebih baik. pemerintah juga tidak jago-jago untuk membangun kota ini tentu kita tetap membutuhkan bantuan partisipasi dari bapak ibu pihak swasta yang telah membangun kota, “katanya.

Menurutnya, tugas pemerintah itu ada tiga pemerintah daerah khususnya dalam rangka penerapan otonomi daerah itu yaitu peningkatan pelayanan publik dengan menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat khusus untuk kota itu tidak hanya untuk penduduk kota Kupang tetapi infrastruktur itu disiapkan untuk semua yang beraktivitas di Koya Kupang termasuk yang dari kabupaten lain sementara bekerja di sini itu kewajiban pemerintah untuk menyiapkan. Tugas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan meningkatkan daya saing daerah

“pada poin-poin ketiga inilah saya kira kegiatan hari ini ada hubungannya.
kalau kita berbicara tentang pajak tentu ada hubungan dengan geliat perekonomian di kota Kupang. Perlu saya informasikan bahwa Kota Kupang ini mempunyai pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia kita pada tahun 2019 itu mencapai 6,8 lebih persen dan diprediksi pada tahun 2020 nanti mencapai 7, 13% dan itu bukan hanya di NTT tertinggi di Indonesia. Saya kira itu bukan siapa-siapa bukan peran pemerintah justru ada pada bapak ibu yang hadir pada saat ini para pelaku ekonomi yang telah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Kupang. Selain indikator ekonomi pertumbuhan itu juga inflasi, “katanya.

Baca Juga :  Ratu Wulla Talu Sabet Award Tokoh Indonesia 2016-2017

Ia menjelaskan inflasi di kota Kupang itu juga termasuk yang terendah di Indonesia di bawah 3% jadi inilah indikator-indikator yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perkembangan dari semua usaha yang ada di kota Kupang itu meningkat pesat dari waktu ke waktu.

“Sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa itu bukan karena pemerintah itu karena peran dari pada stakeholder sekalian termasuk di dalamnya bapak, ibu yang hadir pada kesempatan ini. Bahwa definisi pajak itu adalah kontribusi wajib dari setiap badan usaha maupun perorangan terhadap negara. kepercayaan Bapak Ibu untuk memberikan pajaknya kepada pemerintah untuk dikelola menjadi peningkatan fungsi dan peran 4 fungsi tadi, baik fungsi anggaran yang disiapkan untuk pembangunan, ada fungsi mengatur yang juga diberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengaturnya jadi ada pajak untuk Miras situ dikasih tinggi pajaknya supaya tidak semua orang mengkonsumsi itu fungsi mengatur dari pada pajak, kemudian fungsi stabilitas kebijakan-kebijakan pemerintah daerah bagaimana menekan inflasi, bagaimana menekan deflasi, meningkat bdeflasi dan sebagainya dan yang terakhir adalah fungsi distribusi pendapatan. Jadi bapak,ibu berikan kepercayaan kepada kita untuk mengatur fungsi-fungsi pajak itu karena Bapak Ibu tidak menerima secara langsung. apa yang diberikan itu yang dikembalikan oleh pemerintah itu tidak diterima secara langsung yang diterima adalah bentuk-bentuk infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah.

Baca Juga :  Wagub Harap Adanya Integritas Dalam Pelayanan Publik

“Saya menggambarkan sedikit tentang kontribusi pajak. Pajak di daerah ini ada sekitar 54% dari 186 miliar rupiah Pendapatan asli daerah jadi 54% itu dari 186 itu datang dari pajak sisanya retribusi dan pendapatan lainnya yaitu menggambarkan bahwa pajak itu cukup besar kontribusinya terhadap pembangunan di kota Kupang. tetapi dilain pihak kita masih bergantung terlampau besar terhadap keuangan dari pusat kalau kita bandingkan dengan total pendapatan seluruhnya yang akan digunakan untuk belanja itu 1,2 triliun pada tahun 2019 itu 74% nya itu kita mengharapkan dana dari pusat. Jadi tersiksanya sekitar 15 persen itu dari pajak dan 8persen dari pendapatan lainnya. Jadi kita memang di bandingkan dengan daerah lain tentu kontribusi pajak terhadap total pendapatan di Kota Kupang itu masih kecil sekitar 15 persen , “tegasnya.

oleh sebab itu kesempatan ini
Saya pikir kesempatan yang sangat baik baik. Bapak ibu tolong manfaatkan itu dengan baik sehingga apa yang di berikan kepada pemerintah, kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah untuk pembangunan dan lain sebagainya. Pelaksanaan pemerintahan di Kota Kupang ini dalam dua hari ini bisa di diskusikan dengan teman-teman. Apa saja kewajiban dan hak dari bapak ibu dan yang perlu di ketahui adalah sejauh mana peran bapak ibu terhadap pelaksanaan dari kontribusi.

Baca Juga :  Kota Kupang Uji Coba Kota Tangguh Bencana

kepala bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Keuangan Daerah Kota Kupang Serlin Marlis Tiro dalam laporan panitia mengatakan dasar pelaksana undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tentang BPHTB. Peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

“Maksud pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan daerah tentang Pajak Daerah bagi wajib pajak dalam wilayah kota Kupang adalah sebagai berikut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak daerah.untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada wajib pajak di bidang perpajakan. Adapun Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan Pendapatan asli daerah guna percepatan pembangunan kota Kupang, “katanya.

Ia.menjesakan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah bagi wajib pajak dalam wilayah kota Kupang dilaksanakan selama dua hari mulai dari 28–29 November 2019.
Peserta yang di undang pada kegiatan sosialisasi peraturan daerah tentang Pajak daerah bagi wajib pajak dalam wilayah kota Kupang tahun 2019 sebanyak 1020 orang yang terbagi dalam dua kategori yaitu kategori pertama di hari pertama bagi wajib pajak hotel restoran reklame dan hiburan sebanyak 510 orang kategori kedua di hari kedua bagi wajib pajak PBB P2 sebanyak 510 orang.(lya)

Comments

comments