BPJamsostek Lindungi Petugas Sensus NTT dengan Dua Program

0
146

KIBLATNTT.COM, KUPANG — BPJAMSOSTEK NTT berikan perlindungan kepada Petugas sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Timur, Selasa (1/9/2020).

Kartu peserta BP JAMSOSTEK bagi Petugas Badan Pusat Statistik Provinsi NTT diserahkan langsung oleh Kepala BPS Provinsi NTT Darwis Sitorus yang didamping oleh Kepala BPJAMSOSTEK NTT, Armada Kaban dan Kepala BPS Kota Kupang, Ramly Kurniawan. Pada acara kunjungan kerja di Kantor Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Kupang (2/9/2020)

Kepala BPS Nusa Tenggara Timur, Darwis Sitorus, menyampaikan terimakasih kepada BPJAMSOSTEK NTT yang telah memberikan perhatian dan kepedulian kepada para pekerja khususnya petugas sensus dan honorer di Kantor Badan Pusat Statistik NTT dalam perlindungan program BPJAMSOSTEK.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BPJAMSOSTEK NTT Armada Kaban menyampaikan bahwa petugas sensus BPS yang telah terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek dilindungi dalam 2 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Manfaat yang akan diterima setiap peserta BP Jamsostek sesuai amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 yang dituangankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Baca Juga :  Wali Kota Kupang Laksanakan Dialog Publik Terkait Pedoman Fasilitasi Pendirian Rumah Ibadat

Program Jaminan Kecelakan Kerja yang biasa disebut JKK memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi. Risiko kecelakaan kerja yang dimaksud, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi, pulang dan ditempat kerja serta perjalanan dinas, serta penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Biaya perawatan dan perobatan karena kecelakaan kerja ditanggung tanpa batas, sesuai kebutuhan medis. Perawatan dan perobatan yang dimaksud adalah berupa penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja antara lain: pemeriksaan dasar dan penunjang; perawatan tingkat pertama dan lanjutan; rawat inap dengan kelas ruang perawatan yang setara dengan kelas I rumah sakit pemerintah; perawatan intensif (HCU, ICCU, ICU); penunjang diagnostic; pengobatan dengan obat generik (diutamakan) dan/atau obat bermerk (paten); alat kesehatan dan implant; jasa dokter/medis; operasi; transfusi darah (pelayanan darah); dan rehabilitasi medik.

Selain itu, tenaga kerja akan mendapatkan santunan uang berupa seperti penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan; Untuk angkutan darat/sungai/danau diganti maksimal Rp5.000.000,– (lima juta rupiah), angkutan laut diganti maksimal Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan angkutan udara diganti maksimal Rp10.000.000 (sepuluhh juta rupiah).

Baca Juga :  Tambah 3 dari Klaster Gowa di Ende, Pasien Terkonfirmasi Positif di NTT jadi 71 Orang

Selama tenaga kerja tidak mampu bekerja diberikan santunan STMB (sementara tidak mampu bekerja). Santuan ini akan diberikan kepada tenaga kerja sebaga pengganti upah yang diberikan selama tidak mampu bekerja sampai tenaga kerja sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat. Santunan STMB diberikan 100% untuk 12 bulan pertama dan bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50% dari upah.

Masih banyak lagi santunan dalam program JKK. Dalam hal kecelakaan kerja bisa menyebabkan cacat fungsi atapun cacat anatomis. Santunan cacat akan dibayarkan sesuai jenis dan besar persentase kecacatan yang dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter penasehat yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI setelah peserta selesai menjalani perawatan dan pengobatan. Tabel kecacatan diatur dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Santunan Kematian bukan karena Kecelakaan Kerja berupa manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Total Manfaat diterima sebesar Rp 42 juta dengan rincian : santunan kematian sebesar Rp 20 juta ditambah santunan berkala 24 bulan sebesar Rp12 juta yang dibayar sekaligus dan biaya pemakaman sebesar Rp10 juta.

Baca Juga :  Pemkot Tata Infrastruktur Kota Kupang

Disamping itu, BP Jamsostek memberikan beasiswa kepada anak bagi peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan yang telah memiliki mas iur paling singkat 3 tahun. Besaran beasiswa bisa mencapai Rp 174 juta.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJAMSOSTEK sangat mengharapkan Kantor BPS Kabupaten se-Provinsi NTT kiranya segera mendaftarkan petugas sensusnya dalam program BP Jamsostek. “Setiap pekerjaan memiliki potensi resiko. Resiko itu melekat dalam setiap aktivitas. Resiko tidak dapat dihilangkan. Namun, dampaknya dapat diminimalisir. Lebih baik diantisipasi,” ujarnya. (*/lya)

Comments

comments