BPJamsostek Mabar Lindungi TKD

0
48

KIBLATNTT.COM, LABUAN BAJO — BPJamsostek Cabang Manggarai Barat Labuan Bajo berikan perlindungan kepada Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 1173 Tenaga kerja dari 2435 Tenaga Kerja yang masih dalam proses pengumpulan Data.

Hal tersebut telah di Sahkan oleh Bupati Manggarai Barat Drs. Agustinus Ch. Dula Dalam acara “Launching Penerapan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah secara Elektronik, Cash Manajemen Sistem Layanan Keuangan Daera, Pemberian Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kontrak Daerah di Kabupaten Manggarai Barat atas Kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan PT. Bank NTT, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan” yang berlangsung di aula kantor Bupati Manggarai Barat dan dihadiri oleh Kepala SKPD, Camat dan Lurah. (20/10/2020).

Pada acara tersebut Bupati Manggarai Barat Drs. Agustinus Ch. Dula menyerahkan secara Simbolis Kartu Peserta BPJamsostek kepada lima Orang dari lima Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam kata sambutannya Agustinus mengatakan kami sangat peduli dengan perlindungan tenaga kontrak supaya dilindungi waktu bekerja dan memiliki jaminan sosial. Beliau juga mengatakan bahwa perlindungan kepada guru komite dan tenaga medis sukarela juga sangat dibutuhkan dan agar bisa disiapkan anggaran di tahun 2021 untuk mendaftarkan mereka dalam progran JKK dan JKM BPJamsostek

Baca Juga :  Mindset Harus Global, Tetapi Harus Tetap Cerminkan Jadi diri Lokal

Dalam kesempatan yang sama Kepala Kantor Cabang Manggarai Barat Ardi Nugraha Harahap berharap kedepannya bukan hanya Tenaga Kontrak saja, masih banyak yang harus dilindungi seperti Guru Komite, Perawat Sukarela, Juru Parkir, Buruh Bongkar Muat agar dilindungi Pemerintah Daerah yang sama halnya seperti Tenaga Kontrak Daerah.

Ardi menyebutkan Tenaga Kontrak Manggarai Barat telah terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek yang dilindungi dalam dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Manfaat yang akan diterima setiap peserta BP Jamsostek sesuai amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 yang dituangankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Program Jaminan Kecelakan Kerja yang biasa disebut JKK memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi. Risiko kecelakaan kerja yang dimaksud termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi, pulang dan di tempat kerja serta perjalanan dinas, serta penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Biaya perawatan dan perobatan karena kecelakaan kerja ditanggung tanpa batas, sesuai kebutuhan medis. Perawatan dan perobatan yang dimaksud adalah berupa penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja antara lain: pemeriksaan dasar dan penunjang; perawatan tingkat pertama dan lanjutan; rawat inap dengan kelas ruang perawatan yang setara dengan kelas I rumah sakit pemerintah; perawatan intensif (HCU, ICCU, ICU); penunjang diagnostik; pengobatan dengan obat generik (diutamakan) dan/atau obat bermerk (paten); alat kesehatan dan implant; jasa dokter/medis; operasi; transfusi darah (pelayanan darah); dan rehabilitasi medik.

Baca Juga :  Gubernur NTT: Kerja Fokus adalah Cara untuk Keluar dari Permasalahan

Selain itu, tenaga kerja akan mendapatkan santunan uang berupa seperti penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan; Untuk angkutan darat/sungai/danau diganti maksimal Rp5.000.000,– (lima juta rupiah), angkutan laut diganti maksimal Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan angkutan udara diganti maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
Selama tenaga kerja tidak mampu bekerja diberikan santunan STMB (Sementara Tidak Mampu Bekerja).

Santuan ini akan diberikan kepada tenaga kerja sebagai pengganti upah yang diberikan selama tidak mampu bekerja sampai tenaga kerja sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat. Santunan STMB diberikan 100% untuk 12 bulan pertama dan bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50% dari upah.
Masih banyak lagi santunan dalam program JKK. Dalam hal kecelakaan kerja bisa menyebabkan cacat fungsi atapun cacat anatomis, santunan cacat akan dibayarkan sesuai jenis dan besar persentase kecacatan yang dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter penasehat yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI setelah peserta selesai menjalani perawatan dan pengobatan. Tabel kecacatan diatur dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Baca Juga :  Ketua DPD JOIN: Jadi Penguasa Jangan Anti Kritik

Santunan Kematian bukan karena Kecelakaan Kerja berupa manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Total manfaat diterima sebesar Rp 42 juta dengan rincian: santunan kematian sebesar Rp 20 juta ditambah santunan berkala 24 bulan sebesar Rp12 juta yang dibayar sekaligus dan biaya pemakaman sebesar Rp10 juta Dalam kesempatan terpisah Kepala BP Jamsostek NTT Armada Kaban mengharapkan tenaga kontrak baik Kabupaten / Kota se-Provinsi NTT kiranya segera mendaftarkan dalam program BP Jamsostek. Setiap pekerjaan memiliki potensi risiko. Risiko itu melekat dalam setiap aktivitas. Risiko tidak dapat dihilangkan, namun dampaknya dapat diminimalisir. Lebih baik diantisipasi, “ujarnya. (*/lya)

Comments

comments