Bupati Manggarai Timur Serahkan Santunan Kematian THL yang Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

0
81

KIBLATNTT.COM, BORONG — Bupati Manggarai Timur Bapak Andreas Agas Serahkan langsung Santunan Jaminan Kematian Pekerja Tenaga Harian Lepas yang dilindungi BP Jamsostek. Penyerahan santunan diberikan dalam acara Upacara Peringatan Hari Pahlawan yang diselenggarakan di Kantor Bupati Manggarai Timur.

Bupati Manggarai Timur Andreas Agas menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada keluarga yang di tinggalkan, dan kami memberikan ucapan terima kasih kepada BP Jamsostek Manggarai Barat Labuan bajo yang telah peduli dalam melindungi para pekerja, baik Pekerja Formal maupun informal yang berada di Manggarai Timur. Santunan yang diberikan kepada ahli waris semoga dapat membantu meringankan beban keluarga dan dapat digunakan dengan sebaik – baiknya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Kantor Cabang Manggarai Barat Ardi Nugraha Harahap mengatakan turut berduka kepada yang ditinggalkan dan ini merupakan salah implementasi bahwa Negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja. Saya berharap kedepannya bukan hanya Tenaga harian lepas saja yang dapat merasakan manfaatnya tetapi seluruh pekerja yang berada di manggarai timur harus mendapatkan manfaat dari program BP Jamsostek.

Saya berharap kedepannya seluruh tenaga kerja yang berada dibawah beban pembiayaan pemerintah daerah selain tenaga harian lepas, seperti guru komite, tenaga ahli di dinas sosial, tenaga medis sukarela dapat juga terlindungi sebagai peserta bpjs ketenagakerjaan..Demikian pula para pekerja formal dan informal lain seperti pekerja di toko, pegawai di perkantoran, maupun tenaga buruh bongkar muat, petani ,nelayan dll di wilayah matim dapat menjadi peserta yang memiliki hak yang sama sebagai pekerja.

Baca Juga :  Moratorium Buruh Migran Perlu Dilakukan

Ardi menyebutkan peserta BP Jamsostek yang dilindungi dalam dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Manfaat yang akan diterima setiap peserta BP Jamsostek sesuai amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 yang dituangankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Program Jaminan Kecelakan Kerja yang biasa disebut JKK memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi. Risiko kecelakaan kerja yang dimaksud termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi, pulang dan di tempat kerja serta perjalanan dinas, serta penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Biaya perawatan dan perobatan karena kecelakaan kerja ditanggung tanpa batas, sesuai kebutuhan medis. Perawatan dan perobatan yang dimaksud adalah berupa penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja antara lain: pemeriksaan dasar dan penunjang; perawatan tingkat pertama dan lanjutan; rawat inap dengan kelas ruang perawatan yang setara dengan kelas I rumah sakit pemerintah; perawatan intensif (HCU, ICCU, ICU); penunjang diagnostik; pengobatan dengan obat generik (diutamakan) dan/atau obat bermerk (paten); alat kesehatan dan implant; jasa dokter/medis; operasi; transfusi darah (pelayanan darah); dan rehabilitasi medik.
Selain itu, tenaga kerja akan mendapatkan santunan uang berupa seperti penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan; Untuk angkutan darat/sungai/danau diganti maksimal Rp5.000.000,– (lima juta rupiah), angkutan laut diganti maksimal Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan angkutan udara diganti maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Baca Juga :  Sengketa Tapal Batas SBD-SB Tuntas

Selama tenaga kerja tidak mampu bekerja diberikan santunan STMB (Sementara Tidak Mampu Bekerja). Santuan ini akan diberikan kepada tenaga kerja sebagai pengganti upah yang diberikan selama tidak mampu bekerja sampai tenaga kerja sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat. Santunan STMB diberikan 100% untuk 12 bulan pertama dan bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50% dari upah.

Masih banyak lagi santunan dalam program JKK. Dalam hal kecelakaan kerja bisa menyebabkan cacat fungsi atapun cacat anatomis, santunan cacat akan dibayarkan sesuai jenis dan besar persentase kecacatan yang dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter penasehat yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI setelah peserta selesai menjalani perawatan dan pengobatan. Tabel kecacatan diatur dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Santunan Kematian bukan karena Kecelakaan Kerja berupa manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Total manfaat diterima sebesar Rp 42 juta dengan rincian: santunan kematian sebesar Rp 20 juta ditambah santunan berkala 24 bulan sebesar Rp12 juta yang dibayar sekaligus dan biaya pemakaman sebesar Rp10 juta.

Baca Juga :  Wakil Wali Kota Kupang Buka Rangkaian Kegiatan HUT DWP

Dalam kesempatan terpisah Kepala BP Jamsostek NTT Armada Kaban mengharapkan seluruh tenaga kerja kabupaten/kota se-Provinsi NTT kiranya segera mendaftarkan dalam program BP Jamsostek. Setiap pekerjaan memiliki potensi risiko. Risiko itu melekat dalam setiap aktivitas. Risiko tidak dapat dihilangkan, namun dampaknya dapat diminimalisir. Lebih baik diantisipasi, ujarnya. (*/lya)

Comments

comments