DAS Adalah Unit Pembagi Seluruh Ekosistem

0
107

KIBLATNTT.COM, KUPANG — Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah unit utama pembagi ekosistem di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena semua ekosistem akan kembali bertemu dalam DAS, sehingga harus diatur dan dilaksanakan dalam rangka perlindungan yang maksimal.

Demikian diungkapkan Dewan Pakar ForDAS Nasional, Laksmi Dhewanthi, Jumat (18/10) di Hotel Sotis Kupang, dalam diskusi umum di wilayah Timor dalam rangka persiapan penyusunan draf Ranperda pengganti Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan DAS Terpadu.

Ia mengatakan kita tahu bahwa dari aturanlah kebudayaan manusia itu tumbuh dan berkembang kalau dilihat dari sejarah, hampir semua kebudayaan-kebudayaan besar itu muncul di daerah yang berdekatan dengan sumber air terutama sungai, kalau di lihat dari kacamata kultural.

Laksmi mengatakan, “Kalau dari kacamata perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentu saja satuan DAS merupakan satuan yang paling penting untuk bisa menjadi resultstante semua intervensi-intervensi kebijakan dan program. kenapa di katakan resultstante karena hampir semua kebijakan dan program pemerintah dari sektor mana pun itu akan bertemu dalam satuan DAS ada sektor kehutanan, sektor perindustrian, sektor transportasi dan semua sektor pasti akan melakukan aktivitasnya di dalam hamparan DAS sehingga pengelolaan DAS menjadi penting,” katanya.

Baca Juga :  Pemkot Dukung Aksi Bersih-bersih Pantai dan Laut

Menurutnya, langkah awal untuk penyusunan draf Raperda tentang pengelolaan DAS Terpadu.

“Saya sudah sampaikan tentang pentingnya DAS dan sekarang kata kunci berikutnya Terpadu . Kenapa terpadu menjadi perlu disini Terpadu disini adalah sebetulnya tidak hanya melibatkan berbagai macam sektor, berbagai macam pemangku kepentikan tapi juga mempertimbangkan berbagai macam kepenting-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan lintas sektoral, lintas generasi dan bahkan lintas daerah dan lintas negara jadi keterpaduan ini menjadi sangat penting dalam kontes pengelolaan DAS dan perlu kita pahami bahwa keterpaduan ini bukan satu-satunya kata kunci kita perlu mengembangkan beberapa kata kunci yang harus masuk atau yang perlu masuk kedalam pengaturan,” ujarnya.

Untuk bisa mencapai satu kesalahan dan kesepakatan yang paling penting adalah kepemilikan bersama ini menjadi modal penting dalam pelaksanaannya nanti. Pengelolaan DAS sendiri sudah menuntut kita untuk bisa secara fleksibel.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT, Ferdy Kapitan mengatakan rencana untuk merevisi Perda Nomor 5 Tahun 2008, karena perda ini merulakan sebuah perda yang terlahir dan memberikan kebanggaan bagi NTT. Karena menjadi daerah yang pertama menerbitkan peraturan daerah terkait pengelolaan DAS terpadu.

Baca Juga :  KPK RI Gandeng LKPP Gelar Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP

“Saya kira erat kaitannya dengan kebijakan baru berbagai regulasi terbaru mengharuskan kita untuk melakukan kembali penyesuaian terhadap perda yang sudah ada, setidaknya kita mengetahui secara persis bahwa adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan isyarat bahwa ada pengalihan kewenangan bukan berarti tanggung jawab dari para pihak menjadi hilang tapi ini karena pengatur regulasi yang mengisyaratkan bahwa urusan lingkungan hidup dan kehutanan di dalamnya ada pengelolaanya DAS yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sesuai dengan kewenangan dalam undang-undang tersebut,” katanya.

Oleh karena itu, dibutuhkan ada penyesuaian terhadap perda yang sudah dihasilkan terlebih dulu. Ada catatan penting yang disampaikan ibu Laksmi, yaitu banyak hal yang butuh keterpaduan koordinasi kemudian pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip.

“Saya kira ini mesti menjadi roh dari pada perda yang akan kita hasilkan Karena kita tidak sekedar untuk menghasilkan sebuah dokumen dan kemudian kita bangga karena menghasilkan dokumen. Tapi implementasi dari pada dokumen perda itu seperti apa,” ujarnya.(lya)

Comments

comments