Dinas P3A Kota Kupang Terus Bentuk Gugus Traffiking

0
65

KIBLATNTT.COM, KUPANGĀ  — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Kupang membentuk gugus traffiking di tingkat kelurahan. Saat ini sudah terbentuk di 39 kelurahan, dan diharapkan tahun 2020 mendatang, 51 kelurahan di Kota Kupang sudah memiliki gugus traffiking untuk pencegahan dini.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Kupang, C.R.Nuri Soengkono, Selasa (19/11/2019) di Aula Garuda Kantor Wali Kota Kupang. Ia mengatakan secara regulasi dari pusat pengurusan gugus tugas TPPO menempatkan Dinas P3A Kota Kupang sebagai ketua tim teknis dengan membawahi lima sub tugas mulai dari pencegahan, hingga rehabilitasi, sesuai dengan SK gugus TPPO tahun 2018 lalu.

“Hari ini kita merefresh kembali untuk mensinergikan, agar jangan sampai ada yang berjalan sendiri-sendiri. Karena Kota Kupang ini banyak korban dari luar kabupaten dan juga dari luar provinsi. Kami lebih banyak upaya pencegahan, dan itu kami lakukan dari kelurahan-kelurahan. Sekarang kami membentuk bentuk gugus tugas Kelurahan Community Work,” katanya.

Menurutnya tahun ini sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga jumlah kelurahan yang sudah memiliki gugus traffiking sebanyak 39 kelurahan, dibandingkan dengan tahun 2018 lalu yang baru ada di 12 kelurahan.

Baca Juga :  Wakil Wali Kota Terima Kunjungan ANRI

“Kami sudah sosialisasikan dan kami inginkan tahun 2020, 51 kelurahan sudah terbentuk community work karena untuk mendeteksi dini masyarakat yang lebih tahu. Kami di tingkat atas ini kadang-kadang juga tidak tahu pergerakan dibawah jadi nanti 2020 kami akan melakukan pelatihan kepada ketua RT dengan membuat satu SOP bagaimana sehingga mereka lapornya tidak berbelit-belit. Karena kadang-kadang sudah dibiarkan terlalu lama mereka kos mereka banyak orang bahkan bisa satu RT itu dalam jumlah yang banyak kadang-kadang pak RT juga tidak mengetahui bahwa itu sebenarnya mereka dalam rangka untuk tenaga kerja keluar daerah. Jadi kita perkuat dilapangan dengan membentuk community work,” tegasnya.

Karena itu, pihaknya sengaja mengundang pihak kelurahan dan para gugus traffiking untuk membangun sinergi, termasuk dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang. Karena rata-rata yang menjadi korban perdagangan orang adalah tenaga kerja dan tenaga kerja wanita. Karena itu sinergitas dengan Dinas Tenaga Kerja yang hampir setiap tahun melakukan kunjungan ke PJTKI di Batam maupun Jawa Timur, dan Jakarta untuk deteksi ini bisa semakin menurunkan angka korban traffiking.

Baca Juga :  BKD Kota Kupang Sosialisasikan Pajak Daerah Bagi Wajib Pajak

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Gubernur NTT yang sudah moratorium pengiriman tenaga kerja non trampil untuk mencegah terus jatuhnya korban, yang sudah dimulai sejak tahun 2018 lalu. Walau demikian, Masih ada yang lolos berangkat, sehingga dibutuhkan sinergi sampai ke tingkat RT, untuk meminimalisir adanya korban.

Ia menjelaskan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 juga sudah dibuat, dan saat pihaknya sedang menyusun draft Peraturan Wali Kota untuk pelaksanaanya dan Pol PP bisa melaksanakan.

“Sekarang baru 39 kelurahan dan mudah-mudahan tahun depan sudah 51 kelurahan memiliki gugus traffiking, sehingga aemua kita bisa bergerak untuk deteksi dini,” tandasnya.(lya)

Comments

comments