DPRD Nilai Program Bedah Rumah Pemkot Kupang Terkesan Amburadul

0
95

KIBLATNTT.COM, KUPANG — Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai program bedah rumah yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) terkesan amburadul dan ada unsur politis.

Demikian dikatakan Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang, Tellend Daud, saat Monitoring Evaluasi bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Rabu, (15/7/2020).

“Pemerintah amburadul dan terkesan ada unsur politis di dalam. Tidak bisa seperti itu, datang tunjuk ini itu, rumah sudah jadi tinggal masuk, semua masyarakat Kota Kupang berhak terima bantuan ini tentu sesuai juknis, banyak persoalan disini,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakanalokasi dana bedah rumah sebesar Rp50 juta. Pasalnya saat pembahasan anggaran disepakati dana bedah rumah hanya sebesar Rp10 juta per rumah.

“Pemerintah sepihak merubah apa yang disepakati, kita sudah bahas satu rumah Rp10 juta, kenapa menjadi Rp50 juta. Bahkan disesuaikan dengan luas tanah, dasar dan kajiannya apa?,” tanya

Dia menjelaskan, dana program pengembangan perumahan khusus kegiatan rehabilitas rumah tidak layak huni bagi warga berpenghasilan rendah saat pembahasan di DPRD dialokasikan Rp7,5 milliar.

Baca Juga :  Layani Ramadan dan Idul Fitri,Telkomsel Bangun 12.000 BTS Multi-band LTE

Sedangkan untuk peningkatan kualitas rumah dengan anggaran sebesar Rp5 milliar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan bedah rumah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Program peningkatan kualitas rumah sasarannya masyarakat penerima sebanyak 500 penerima dengan besaran yang diterima masing-masing sebesar Rp10 juta rupiah.

Namun dalam perjalanan program terjadi rasionalisasi dana guna penanggulangan Covid-19 sehingga sesuai instruksi Menteri Keuangan, dana DAU mengalami potongan 50 persen, sehingga total Rp2,5 milliar dengan jumlah besaran yang sama sebesar Rp10juta diperuntukan bagi 250 penerima, namun masih dirasionalisasi lagi hingga tersisa Rp750 juta.

Sedangkan dana DAK tidak mengalami pemotongan, namun masuk dalam kas daerah sejumlah sebesar Rp2,5 milliar bagi 145 penerima manfaat yang masing-masing akan menerima sebesar Rp17,5 juta.

Kepala Dinas PRKP Kota Kupang, Beni Sain mengakui telah merubah secara sepihak hasil kesepakatan anggaran yang ditetapkan bersama DPRD dari dana bedah rumah sebesar Rp10 juta menjadi Rp50 juta tiap rumah.

“Saya mohon maaf, kami sudah keliru, sehingga kami mengambil keputusan sepihak, dan memang kami akui kami melakukan langkah yang salah. Kami harapkan pertemuan ini ada solusi atau jalan keluar terbaik, sehingga pekerjaan ini menjadi bermanfaat,” tutup Beni. (lya)

Baca Juga :  Wakil Wali Kota Kupang Serahkan Standing Wastafel ke Gereja

Comments

comments