DPRD Setujui Anggaran Rp 2 Juta/Pohon Sesuai Penjelasan Pemerintah

0
204

KIBLATNTT.COM, KUPANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang menyetujui anggaran dua juta lebih per pohon itu dengan catatan-catatan yang diberikan oleh pemerintah.

Demikian dikatakan Anggota Komisi III DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli, Senin (5/10/2020) di Ruang Fraksi PDIP.

“Kita menyetujui dengan catatan bahwa pohon itu diambil diameternya 60 centi dan barangnya ada disuatu tempat di Jawa yang sudah jadi dan kemudian dikirim dari Jawa ke Kupang maka ongkos kirim dan seluruh pendukung menjadi mahal, “katanya.

Ia menjelaskan, pogram kegiatan penanaman pohon tahun 2020 awalnya di angggarkan Rp 4 miliar tetapi kemudian Badan Anggaran (Banggar) rasionalisasi menjadi tiga miliar untuk 1309 terdiri dari pohon terdiri dari pule 200, Angsana 107, beringin 105, Sepe 654, Ketapang kencana 80, trambesi 156 total 1.308 pohon.

“Pada saat pembahasan di komisi itu penjelasan pemerintah lewat Kadis Kebersihan bilang satu pohon itu diatas dua juta dengan diameter 60 centi. Pada waktu itu teman-teman komisi mempertanyakan pohon harganya ko sampai dua juta lebih penjelasannya adalah bahwa pohon itu diambil dari Jawa ada suatu tempat di Kediri yang pohonnya sudah siap dibawa saja Kenapa harganya sampai dua juta karena biaya operasionalnya tinggi barang sudah jadi, berkualitas kemudian dikirim lewat pakai kontainer dan datang langsung ditanam. Barang sudah jadi makanya harganya begitu dua jutaan, “ungkapnya.

Menurutnya, kalau sekarang kondisinya ambil di mana kami DPRD sudah tidak tau lagi. Nanti kami melaksanakan fungsi pengawasan karena ketika jadi anggaran itu kewenangannya ada di Pemerintah untuk mengeksekusi anggaran itu.

“Kita setujui anggaran kemudian pemerintah mengeksekusi harus sesuai dengan apa yang dijelaskan. Kalau seandainya tidak sesuai tanggungjawab yang melaksanakan. Kami DPRD sudah menyetujui anggarannya. Sehubungan dengan kondisi sekarang faktanya seperti itu banyak pohon yang mati. kalau kita lihat pohon sepe sekitar 75 persen mati. ada yang sudah di taman mati dan ada yang tanam baru sekarang. Ada banyak yang sudah mati dan sementara ada lokasi-lokasi baru lagi yang ditanam sampai dengan Tenau, “katanya.

Baca Juga :  Tjahjo : Saya Berharap Belu dan Malaka Dapat Bersaing Dengan Daerah Lain

Sehingga dalam kondisi seperti ini sebagai anggota DPRD di komisi III kami berpegang pada penjelasan pemerintah sehingga kami menyetujui anggaran yang dua jutaan itu dengan catatan bawah pohon ini di ambil dari Jawa kemudian dikirim dan siap jadi dan tinggal ditanam saja tapi kalau dalam kenyataannya pohon itu banyak yang mati karena tidak diambil dari Jawa nanti tinggal dijelaskan oleh pemerintah seperti apa.

“Kita setujui anggaran kalau dalam kenyata ternyata tidak sesuai. Inikan akan berproses terus fungsi pengawasan akan berjalan terus kami akan jalan dan melihat kondisi dan nanti pada saat pertanggungjawaban anggaran ditahun depan kami akan lihat apakah sudah sesuai atau tidak yang dilaksanakan oleh pemerintah. Apakah ambil dari Jawa atau tidak dan apakah pohon-pohon itu hidup atau tidak disitulah kami akan melaksanakan fungsi anggaran dan pasti ada rekomendasi dari DPRD baik itu dari Komisi III maupun Banggar dan DPRD secara lembaga. Pasti ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan kemudian pengawasan itu juga akan dilakukan oleh pihak-pihak lain BPK dan lain-lain semua orang termasuk masyarakat.

“Masyarakat juga mengawasi setelah kami menjelaskan bahwa pohon ini harga dua jutaan dengan begini-begini masyarakat akan mengawasi. Seluruh komponen masyarakat mengawasi bahwa betul dilaksanakan sesuai aturan atau tidak. Sesuatu yang dibuat salah pasti ada dampak hukumnya. Kalau kita bicara dampak hukum itu tugas dari institusi yang lain. Mungkin saja institusi yang lain melihat ini dan kemudian dia menyandingkan dengan apa yang disampaikan oleh DPRD dan fakta dilapangan dan keluhan masyarakat itu bisa saja itu urusan teman-teman penegak hukum kami DPRD tidak masuk disitu, “jelasnya.

Baca Juga :  Tenun Ikat Sumba Menjadi Kekuatan Ekonomi Kreatif

Ia mengatakan vang kami akan masuk itu adalah menanyakan bahwa pelaksanaan ini sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Persoalan yang akan ditanyakan oleh DPRD. Pelaksanaan kegiatan ini sudah sesuai dengan apa yang kita tetapkan, apa yang sudah disepakati atau tidak kalau tidak sesuai dengan apa yang disepakati pastikita akan berikan rekomendasi-rekomendasi baik dari komisi, Banggar maupun DPRD secara keseluruhan dan itu tahapan-tahapan persidangan akan berjalan terus

“Silakan saja kalau Pemerintah tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang disepakati itu urusan pemerintahan kalau dia merasa tidak perlu mengikuti apa yang disepakati itu urusan pemerintahan. Kami tidak ikut di dalam tapi ingat persoalan hukum kalian yang tanggungjawab bukan kami karena ketika ditanya kami menjawab seperti itu. Harusnya apa yang sudah disepakati apa yang sudah ditetapkan yang masuk ke APBD itu yang dilaksanakan seperti, “tegasnya.

contoh bedah rumah kemarin kami menyatakan tidak ikut bertanggung jawab karena keluar dari apa yang sudah disepakati. Kalau pohon dia tetap melaksanakan tetapi dia tidak melaksanakan sesuai spesifikasi yang ada kalau bedah rumah memang asli keluar tapi ini dia melaksanakan sekian banyak pohon tetapi tidak sesuai dengan spesifikasiyang telah kita tetapkan untuk mendapatkan 1 pagu anggaran itu kan ada tahapan-tahapan ada komponen-komponen pendukung.

“Kalau saya melihat ini bukan pembangkangan tapi dia tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati pemerintah dalam hal ini dinas teknis tidak melaksanakan apa- apa sesuai dengan yang sudah disepakati sehingga kalau dia tidak melaksanakan itu urusan dia kami sudah tetapkan anggarannya untuk kemudian dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kalau dia tidak melaksanakan sesuai yang kita tetapkan di luar dari spesifikasi itu dan kemudian terjadi persoalan hukum dia tanggungjawab tetapi yang rugikan kita masyarakat karena tanam pohon ini menunjang visi pemerintah kota Kupang tahun 2020. Kupang hijau Kenapa kita setujui karena itu visi misi Wali Kota dan itu masuk di RPJMD maka harus kita setujui untuk kota ini menjadi hijau dalam pelaksanaan kalau tidak sesuai ya yang pertama pasti melaksanakan bertanggung jawab kemudian masyarakat dirugikan belum lagi kita lihat penempatannya di tempat-tempat yang tidak lewat perencanaan. Tanam di bawa tiang listrik padahal kita tahu aturan itu jarak antara pohon dengan tiang listrik harus tiga meter pohon saja sudah begitu besar kemudian dia berkembang akan membuat persoalan baru. Terus tanam di daerah damija, tanam di Jalan provinsi suatu saat kalau pemerintah provinsi membuat drainase dia cabut saja tidak ada urusan karena kita tanam di daerahnya dia. Hal-hal teknis yang tidak diperhatikan, “ungkapnya.

Baca Juga :  Pemerintah Terus Mendorong Petani Perluas Lahan Tanam

Ia juga mengatakan contoh di median jalan bundaran kantor wali kota.

“Kalau pendapat saya secara pribadi Itu juga salah karena median jalan itu kecil pohonnya besar di situ ada lampu-lampu hias kenapa kita tidak tanam pohon-pohon yang pendek bunga dan lain-lain tidak perlu tanam pohon karena tanam pohon itu membuat kabel-kabel disitu putus dan lampu mati, “katanya. (lya)

Comments

comments