Garamin NTT Selenggarakan Webinar Adaptasi Kebiasaan Baru

0
222

KIBLATNTT.COM, KUPANG — Garamin NTT menggelar webinar mwngenai Dampak Pandemi Covid – 19 bagi Penyandang Disabilitas dan Mempersiapkan adaptasi kebiasaan baru yang Inklusi di NTT. Kegiatan ini bertujuan mempersiapkan Penyandang Disabilitas melakukan adaptasi kebiasaan baru yang Inklusi dengan Dukungan Seluruh elemen Masyarakat dan OPD yg masuk dalam Jaringan OPD Respon Covid-19 yang diselenggarakan Jumat (24/7/2020).

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam Sambutannya yang diwakili Pejabat Dinas Sosial NTT, turut memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang dilakukan oleh jaringan organisasi disabilitas di tingkat Nasional dan wilayah NTT dalam memetakan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam masa pandemi covid-19.

Apresiasi juga patut diberikan kepada Garamin NTT yang menjadi inisiator dalam acara ini, menghadirkan Bappeda, Dinas Sosial, Kemendes, Komisi V DPRD, BPS, organisasi difabel, masyarakat untuk mewujudkan NTT Inklusi.

Para Nara Sumber dalam webinar ini adalah M Joni Yulianto (InisiatorJaringan DPO Respon Covid-19), Ishak Salim (Peneliti Diperdik Makassar Ketum Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Perdik), Berti S.D.Malingara (Founder Garamin NTT/Koordinator Forum Tanggap Covid-19 NTT Inklusi) dan Imanuel Nuban (Ketua Kipda TTS) dipandu Moderator : Ana Djukana (Aktivis Perempuan)

Baca Juga :  Wali Kota Kupang Lantik Fahrensy Funay Jadi Sekda

Inisiator Jaringan DPO Respon Covid-19, Ishak Salim Berti Malingara menyampaikan hasil survey bulan April tentang perlunya dukungan semua elemen masyarakat bagi disabilitas dalam era new normal.

Sementara itu Staf Khusus Gubernur NTT Bidang Disabilitas, Dina Noach yang telah bekerja sejak Senin lalu, menjelaskan ini menjadi bukti keterlibatan disabilitas dalam dunia politik dan pemerintah menjadi contoh nyata pemenuhan Hak Disabilitas.

Perwakilan Bappelitbangda NTT Jhony Ataupah menyampaikan bahwa data yang akurat dan akses bagi semua disabilitas akan menjadi tolok ukur perencanaan pembangunan baik tingkat desa, kabupaten dan pusat.

Adapun juga Komisi V DPRD NTT diwakili Ibu Kristin, akan mengupayakan realisasi payung hukum bagi disabilitas, mau menjembatani advokasi kawan pergerakan demi terciptanya Perda dan Pergub.

Kepala BPS Darwis Sitorus menyampaikan BPS menjadi bank data siap memberikan ruang dan wadah dalam mengumpulkan data difabel dan di lain pihak Biro Humas dan Protokol NTT siap memberikan fasilitasi dalam publishing kegiatan berkaitan isu disabilitas.

Seorang penyandang tuna netra yang mengikuti kegiatan ini menyatakan bahwa data akurat difabel ini bukan saja pekerjaan dinas sosial tetapi anggota difabel di desa perlu saling mendata dan menuliskan berapa jumlah difabelnya, kalau sudah ada, sampaikan ke pendamping desa sehingga desa punya data valid. Dari desa data itu disampaikan ke kabupaten sehinga nanti program yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah sudah berdasarkan data akurat nan mutakhir dari seluruh desa.

Baca Juga :  Perusahan Diwajibkan Bayar THR

Dari hasil kaji cepat ditingkat nasional, lokal dan di TTS mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas semuanya mengalami dampak covid 19 baik itu secara ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan dalam hal mengakses informasi akan tetapi Penyandang disabilitas juga ikut berkontribusi menanggulangi dampak persoalan dimaksud dengan membuat gerakan bersama seperti berbagi masker dan juga mendorong teman-teman dengan mengupayakan kursi roda dan tongkat.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan pada prinsip-prinsip inklusif seperti Data terpisah, aksesibilitas, partisipasi aktif dari penyandang disabilitas, peningkatan kapasitas, prioritas perlindungan bagi penyandang disabilitas.

Diskusi dalam Webinar membuktikan semua pihak baik pemerintah atau warga sipil termasuk penyandang disabilitas mampu menyampaikan aspirasi dengan kondisi yang nyata disertai dengan solusi. Praktik kerja sama, kerja bareng, kerja gotong royong sekilas ditampilkan selama webinar. Hal ini mestinya ditangkap semua pihak yang terlibat dalam diskusi, yakni isu disabilitas, pemenuhan hak tidak bisa kerja sendirian mesti bergandengan tangan sehingga terealisasi NTT inklusi. (*/lya)

Baca Juga :  30 Wartawan Media Daring Ikuti Aksi Pengutamaan Bahasa Negara bagi Lembaga Swasta

Comments

comments