Ibu Hamil-Menyusui dan Anak Harus Dimuliakan

0
72

KIBLATNTT.COM/ISTIMEWA

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena memberikan hadiah door prize kepada peserta kegiatan di SBD, Minggu (25/10/2020).

 

KIBLATNTT.COM, TAMBOLAKA — Ibu hamil – menyusui dan anak dibawah lima tahun (Balita) harus dimuliakan dengan cara memberikan asupan makanan yang bergizi. Karena dengan asupan gizi yang baik, akan lahir, tumbuh dan berkembang generasi-generasi unggul di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan hal ini saat tampil sebagai panelis dalam acara sosialisasi advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang diselenggarakan BKKBN Pusat bekerja sama dengan Komisi IX DPR RI dan berlangsung di Aula SMA Thomas Aquinas Sumba Barat Daya (SBD), Minggu (25/10/2020) petang.

Ditegaskannya angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi diatas angka Stunting global, dan Provinsi NTT juga menjadi salah satu provinsi yang berkontribusi besar dalam menyumbang jumlah anak dengan kondisi stunting. Karena itu, semua pihak harus ikut mengambil bagian di dalamnya, agar masalah stunting di Provinsi NTT dapat ditekan angkanya.

Baca Juga :  Wali Kota Kupang Apresiasi Layanan Lapak Asik BP Jamsostek

“Ibu hamil-menyusui dan anak Balita harus diberikan gizi yang cukup. Karena 1.000 hari pertama kehidupan sangatlah menentukan bagaimana pertumbuhan seorang anak nantinya,” tegas Ketua DPD Golkar Provinsi NTT ini.

Menurutnya permasalahan stunting di NTT sangatlah berhubungan dengan angka kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, kehidupan sosial budaya dan juga kebijakan politik pemerintah dalam melaksanakan arah pembangunan di tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

“Kita harus ubah pola hidup kita, kehidupan sosial budaya kita mengikuti perkembangan zaman, sehingga pendidikan dan kesehatan mendapat perhatian dari setiap keluarga,” tegasnya.

Melki Laka Lena juga mengapresiasi program pemerintah Republik Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga Pemerintah Provinsi NTT dibawah pimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat. Karena masalah stunting mendapatkan perhatian serius untuk ditangani hingga ke permasalahan utamanya.

“Kita bersyukur karena perjuangan bersama kami di DPR dengan teman-teman di BKKBN, Presiden Jokowi sudah menyetujui agar BKKBN menjadi penanggung jawab utama penanganan stunting di Indonesia. Jadi teman-teman BKKBN bisa bekerja lebih serius untuk ini (penanganan stunting),” ujarnya.

Baca Juga :  TP-PKK Kota Kupang Gelar Pelatihan Kapasitas Guru PAUD

Pemateri dari BKKBN Provinsi NTT, Margaretha Imelda Rumondas, S.Sos., MM., dalam materinya menegaskan kepada kaum muda untuk menghindari beberapa hal diantaranya menghindari pernikahan dini, seks bebas dan juga menghindari merokok serta minum minuman keras. Karena perilaku-perilaku tersebut hanya akan merugikan diri sendiri dan merusak masa depan.

“Yang nona-nona tolong jaga kehormatan kalian, jangan baru kenal sudah lakukan hal-hal yang belum pantas,” ajaknya.

Kepada keluarga-keluarga muda yang masih masuk dalam kelompok Pasangan Usia Subur (PUS), Margaretha menegaskan untuk menjaga betul jarak kelahiran dan juga membatasi jumlah anak dalam satu keluarga dengan mengikutkan diri dalam program KB. Karena dengan demikian, setiap anak yang lahir dalam keluarga, akan bertumbuh menjadi anak dan generasi yang unggul.

“Bagi yang perempuan minimal usia 21 tahun baru berpikir untuk merencanakan pernikahan. Rencanakan baik-baik, sehingga keluarganya bisa menjadi keluarga yang sehat dan tidak terjerat dengan kemiskinan,” urainya.

Menurutnya masalah kemiskinan di Provinsi NTT saat ini masih cukup sulit diatasi karena angka kelahiran bayi dari keluarga-keluarga di desa-desa masih cukup tinggi, dan juga terjadi dalam jarak kelahiran yang sangat pendek.

Baca Juga :  Serapan Tenaga Kerja di Sumba Timur Meningkat

“Seharusnya anaknya masih menyusui karena masih dibawah dua tahun. Tetapi karena ibunya sudah hamil lagi, ASI nya menjadi kering dan anaknya terpaksa harus minum susu sapi,” jelasnya.

Untuk itu, kepada semua PUS yang menjadi peserta dalam kegiatan kerja sama antara BKKBN Nasional dan Komisi IX DPR RI ini untuk bisa merencanakan kelahiran anak dengan jarak minimal dua tahun, sehingga anak-anak bisa tetap mendapatkan ASI yang cukup dan tidak bertumbuh menjadi anak stunting.

Kegiatan ini sendiri dibuka oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan BKKBN Kabupaten Sumba Barat Daya, drh. Octavina Samani. Kegiatan ini juga diisi dengan sejumlah kuis dan door prize kepada para peserta.(*/lya)

Comments

comments