Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2019 Naik 4,71 Persen

0
8

KIBLATNTT.COM, KUPANG — Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2019 naik 4,71 persen tahun 2018 IKP 69,00 persen (sedang) dan tahun ini naik menjadi 73,71 persen( baik). Sedangkan Nusa Tenggara Timur tahun 2018 IKP 66,84 dan pada tahun 2019 naik 73,80 (+6,96)

Demikian dikatakan Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, Jumat (29/11/2019) di Hotel Aston Kupang. Ia mengatakan syarat bagi berlangsungnya kehidupan negara dan masyarakat yang demokrasi, melengkapi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang secara bersama -sama memperoleh mandat untuk mengelola kekuasaan negara bagi kepentingan rakyat

“pers harus bebas dari tekanan negara maupun kelompok kelompok kepentingan kuat secara politik ataupun ekonomi termasuk kepentingan pemilik perusahaan pers sendiri, “katanya.

praktik kebebasan pers masih Mengalami berbagai hambatan Oleh sebab itu kebebasan pers perlu terus dikawal dan dijaga agar tidak bergerak mundur dalam konteks inilah pemantauan terhadap kondisi kebebasan atau penting dilakukan.sebagaimana diamanatkan UU pers dewan pers mempunyai fungsi melindungi dan mengembangkan Kemerdekaan pers dengan dasar amanat undang-undang ini dan melihat kondisi Kemerdekaan pers di Indonesia yang menuntut upaya perbaikan dan menginisiasi penyusunan indeks Kemerdekaan pers di Indonesia

Baca Juga :  BPS NTT Expose Data Pariwisata NTT

tujuan penyusunan yakni untuk memetakan dan memantau perkembangan pelaksanaan Kemerdekaan pers di Indonesia sehingga bisa diidentifikasi persoalan-persoalan yang menghambat pelaksanaan Kemerdekaan pers untuk dilakukan perbaikan-perbaikan penyusunan juga dimaksudkan untuk memberi kontribusi bagi peningkatan kesadaran publik akan Kemerdekaan pers serta menyediakan bahan bahan kajian empiris bagi upaya advokasi Kemerdekaan pers di Indonesia

“Survei KPK tahun-tahun sebelumnya dilakukan secara swakelola oleh dewan pers survei KPI tahun 2016 2017 dan 2018 dilakukan tim peneliti dewan pers bekerja sama dengan lembaga-lembaga peneliti perguruan tinggi di daerah-daerah lokasi survei tujuan pelaksanaan survei KP tahun 2019 yaitu untuk menyusun indeks Kemerdekaan pers tahun 2019 yang merupakan gambaran kondisi Kemerdekaan pers di 34 provinsi di Indonesia di sepanjang tahun sebelumnya yaitu dari Januari hingga Desember 2018,” ujarnya.

Adapun pelaksanaan survei IKP tahun 2019 ini dilakukan di 34 provinsi yang berada di wilayah Indonesia. Dari hasil survei IKP tahun 2019 bisa dihimpun kesimpulan sebagai berikut status Kemerdekaan pers di Indonesia.
Pers di Indonesia meningkat menjadi baik atau cukup bebas di tahun 2019 dengan indeks 74,2 di mana di tahun 2018 hanya mencapai agak bebas dengan indeks 69,00. dari KP 2016 2017 2018 dan 2019 tergambar bahwa intervensi ruang redaksi tidak lagi tinggal ditentukan oleh kekuasaan negara seperti zaman otoritarian melainkan juga oleh polusi kekuatan negara dengan bisnis misalnya antara pemerintah Pemerintah Daerah dengan pemilik perusahaan pers melalui perjanjian kerjasama atau bauran antara kekuatan negara dan kekuatan bisnis lainnya misalnya pemilik perusahaan pers adalah juga pendiri atau pimpinan partai politik ketegangan mempertahankan batas antara peran ruang redaksi dan peran pemilik pengelola media pers semakin tinggi. implikasinya hidup matinya dan watak ruang redaksi yang independen dan berorientasi pada publik digantungkan pada komitmen sosok-sosok pemilik pengelola media pers di satu sisi dan redaktur di sisi lain untuk memanfaatkan Kemerdekaan pers bagi semakin berkualitas nya demokrasi dan pencarian kebenaran.

Baca Juga :  Tielman : Setiap Hari Rabu, Kami Belajar Bahasa Inggris

“Dari hasil survei KPI tahun 2019 ini diperoleh tiga isu utama yaitu independensi dari kelompok kepentingan yang kuat kesejahteraan karyawan pers dan kesetaraan hak sebagai kelompok rentan, ” tegasnya.(lya)

Comments

comments