Ini Enam Rekomendasi Hasil Analisa Persoalan Anak di NTT

0
175

Kupang — Dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2019, Forum Komunikasi Wilayah (Forkonwil) Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Nusa Tenggara Timur (NTT)
mendemonstrasikan hari anak dengan mengusung tema “Keluarga Sebagai Penopang Perlindungan Anak”.

Ketua PUSPA NTT, Elizabeth Rengka mengatakan isu yang di angkat dalam kampanye Hari Anak Nasional adalah aku tahu aku mampu dan wujudkan lingkungan bersih dan keluarga ramah anak.

“Kita di gugah dengan berbagai peristiwa pelanggaran terhadap hak anak yang akhir-akhir ini sangat mengejutkan. Diantaranya kekerasan seksual dan fisik, kekerasan secara hukum dalam mendapatkan keteraksesan anak memperoleh akte anak kelahiran, anak putus sekolah, gizi buruk yang sebabkan stunting, perdagangan anak, anak berhadapan dengan hukum, penelantaran anak dan eksploitasi anak dalam berbagai aspek,” kata Elizabeth di Rujab Wakil Wali Kota Kupang, Selasa (23/7/2019).

Ia menjelaskan, Forum ini belum setahun berdiri, tetapi ingin mengembangkan diri ke kabupaten lain dalam rangka ikut berkontribusi dalam meminimalisir masalah kekerasan terhadap anak di NTT.

Baca Juga :  Kota Kupang Ujung Tombak Pariwisata NTT

Katanya, sudah ada payung hukum yang memberi perlindungan terhadap hak anak, baik secara nasional dan internasional, bahkan di tingkat daerah seperti di tingkat internasional adalah Konversi Hak Anak, UU 1945, UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU Traficking, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Perda (Perda No.7/2012 tentang Perlindungan Anak dan Perda No.9/2012 tentang Perlindungan Anak Yang Bekerja).

“Hal lain yang dapat memberi perlindungan terhadap hak anak NTT yang sangat kaya dengan nilai agama dan budaya serta kearifan lokal yang sangat mendukung upaya perlindungan anak. Namun faktanya masih banyak terjadi situasi perlindungan anak di NTT yang sangat memprihatinkan, jika merujuk pada kasus-kasus yang sudah terjadi dan sedang terjadi dan mungkin akan terus terjadi, semua elemen jika tidak segera bertindak bersama-sama melakukan sebuah gerakan meminimalisir bahkan meniadakan semua sisi negatif dan minim pada anak, maka anak NTT tetap ada dalam situasi tekanan,” katanya.

Menurut Elizabet, ada enam rekomendasi hasil analisa persoalan anak di NTT oleh Forkomwil PUSPA NTT yaitu:

Baca Juga :  Pemkot Terapkan Aturan Baru Pengadaan Barang Dan Jasa

1. Negara harus hadir dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada anak seperti pengalokasian anggaran terhadap penanganan isu anak, ketersediaan ruang dan fasilitas publik yang ramah anak, penguatan kapasitas tentang pelayanan berprespektif/ramah anak terhadap aparat penegak hukum, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta tenaga lain yang bersentuhan langsung dengan isu anak.

2. Lembaga agama perlu memberi perhatian khusus terhadap isu anak lewat mimbar agama, konseling pastoral terhadap keluarga korban dan pelaku, kurikulum pendidikan informal dan sekolah minggu pada masing-masing lembaga agama yang berprespektif ramah anak.

3. Lembaga adat harus mempromosikan nilai-nilai budaya yang memberi perlindungan terhadap anak dan menghapuskan praktik-praktik yang diskriminatif.

4. Private sector tidak boleh mempekerjakan anak, CSR dari private sector didonasikan untuk kerja-kerja perlindungan anak.

5. Media massa dalam pemberitaannya tentang anak harus berdasar pada Kode Etik Jurnalistik dan pediman Pemberitaan ramah anak.

6. FORKOMWIL PUSPA NTT mengajak publick dan seluruh keluarga untuk lebih memberi perhatian dna bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak sebagai inplementasi komitmen perlindungan hak-hak abak dna kepentingan terbaik anak. (lya)

Baca Juga :  224 Calon Jamaah Haji Siap Menunaikan Rukun Islam ke-5

Comments

comments