Jamsostek dan Pemerintah Harus Sinergi Dorong Pekerja Informal jadi Peserta

0
227

KIBLATNTT.COM, KUPANG — Kedepan kita mesti rubah dengan kesatuan kerja. Saya ingin BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) dan pemerintah daerah mendorong masyarakat pekerja informal bergabung ke Jamsostek. Dengan gerakan bersama maka saya yakin sejuta masyarakat pekerja informal dapat ikut asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)”, kata Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) ketika menerima Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan Kanwil Bali, Nusa Tenggara dan Papua di Ruang Kerja Gubernur NTT, Jumat (14/08/2020).

Menurut VBL, dengan BPJS Ketenagakerjaan kita bisa gerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sektor lainnya, melalui keikutsertaan masyarakat pekerja informal. Harus ada perencanaan dan kesamaan mindset (cara pikir) antara masyarakat pemerintah dan dunia usaha sehingga bisa meningkatkan kepesertaan Jamsostek.

“Gerakan mengikuti Program Jamsostek dapat dilakukan dengan kerjasama dan kesatuan kerja bersama unsur pemerintah daerah, para kepala daerah dan pihak keagamaan untuk mendukung dan memberikan motivasi pada pekerja informal agar mau menjadi anggota Jamsostek, karena Jamsostek memiliki asuransi yang kuat di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan sektor lainnya, “ungkap VBL.

Baca Juga :  Pasangan ULP-YHW adalah Paket yang Lengkap

Masyarakat dilatih kemampuannya di sektor yang dibutuhkan. Masyarakat dilatih agar memiliki kemampuan dan keterampilan kerja di bidangnya. Pelatihan bagi masyarakat dapat dilakukan di dalam daerah atau bahkan ke luar negeri untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerjanya sehingga ketika kembali, mereka sudah bisa bekerja secara profesional bahkan bisa membuka usaha mandiri.

VBL mengatakan, harus didesign produk yang akan dibuat dan dihasilkan Jamsostek sehingga orang terarik ikut Jamsostek. Kita bisa kirim 1 atau 2 orang ke luar negeri karena ada insentif-insentif yang diperoleh ketika mengikuti Jamsostek. Jadi ada jualan produknya. Mereka akan merasa memiliki untuk terlibat dan ikut serta dengan program Jamsostek yang ada.

Jamsostek perlu memperkenalkan produk-produk menariknya kepada para bupati,/walikota dan pimpinan OPD terkait sehingga Jamsostek menjadi kuat di NTT, karena memiliki produk jaminan masa tua dan adanya insentif-insentifnya. “Jadi siapkan produknya dan ada insentif-insentif sehingga masyarakat merasa tertarik pada produk tersebut, “ujar VBL.

Dalam mewujudkan keikutsertaan masyarakat pekerja informal, BPJS Ketenagakerjaaan tidak hanya membuat masyarakat mengetahuinya tetapi masyarakat juga harus mengerti dan memahami produk Jamsostek sehingga ikut dan merasa memiliki terhadap produk Jamsostek tersebut. Khusus di NTT apabila Jamsostek mendesign produk secara bagus tentu akan mendapatkan banyak peserta. BPJS Ketenagakerjaan mendesign program, kegiatan dan produknya bersatu dengan pemerintah daerah.

Baca Juga :  KASAD Gelar Coffee Morning dan Olahraga bersama Petinggi Media

“Disiapkan anggarannya, dilakukan pendampingan oleh pemerintah bersama Jamsostek, disiapkan tim kerjanya sehingga ada ikatan emosional ketika orang mengikuti Jamsostek di NTT. Dengan demikian keikutsertaan peserta bisa meningkat, bisa mencapai 1 juta peserta, “kata VBL.

VBL selanjutnya mengatakan, produk BPJS Jamsostek harus disampaikan kepada gubernur, wakil gubernur, bupati/walikota, pimpinan OPD provinsi maupun kabupaten/kota terkait, camat dan para kepala desa guna mendapatkan dukungan dan apabila mencapai target tetentu maka ada insentif-insentif yang akan diperolehnya. Keberhasilan BPJS Jamsostek di NTT dapat dicapai dengan melibatkan semua stakeholder untuk mendukungnya baik pemerintah, dunia usaha, unsur pendidikan, unsur agama dan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Suhuri selaku Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan Kanwil Bali-Nusa Tenggara-Papua menyampaikan adanya sejumlah kebijakan dan regulasi yang disiapkan terkait relaksasi keikutsertaan peserta Jamsostek di masa pandemi covid-19 yang meringankan masyarakat pekerja informal.

BPJS Ketenagakerjaan telah merealisasikan anggaran sebesar 99 milyar untuk melayani klaim atas jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP) sejak Januari 2020 s/d Agustus 2020.

Baca Juga :  Penerimaan Cata TNI-AD Ikut Terganggu Penyebaran Covid-19 di Indonesia

“Kita terus meningkatkan pelayanan kita. Satu orang petugas Jamsostek bisa melayani beberapa orang peserta. Kita selalu mencari solusi untuk meningkatkan kualitas layanan sehingga hak-hak pekerja tetap terpelihara”, ujar Suhuri.

BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembayaran subsidi upah 600 ribu per bulan selama 4 bulan dengan potensi sebesar 73 milyar dari anggaran pemerintah.

“BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program vokasi, terus melakukan kerjasama dengan UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi NTT untuk menciptakan kualitas dan keterampilan masyarakat pekerja sektor informal melalui pelatihan-pelatihan, “ungkap Suhuri.

Turut hadir dalam audiens tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi NTT (Benediktus Polo Maing), Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan Kanwil Bali-Nusa Tenggara-Papua (Suhuri), Kepala BP Jamsostek NTT (Armada Kaban), Kasie Pengawasan Ketenagakerjaan, Pengupahan dan Jamsos pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT (Victor Adoe). (*/lya)

Comments

comments