Ketua DPD JOIN: Jadi Penguasa Jangan Anti Kritik

0
42

KIBLATNTT.COM, KUPANG —

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Online Indonesia (DPD JOIN) untuk Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua, Yoseph Pito Atu menegaskan kepada Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu jika ingin menjadi Penguasa jangan Antik Kritik.

Hal itu ditegaskan Yoseph Atu, saat diketahui Pemred Media Online Berita NTT dipolisikan akibat dugaan pencemaran nama baik bupati Rote Ndao.

“Wartawan atau pekerja media maliput dan memberitakan kebijakan Pemerintah itu hal yang biasa, kenapa harus takut untuk di kritik, mau jadi penguasa jangan anti kritik,” ujar Pimpinan Redaksi Pena Nusantara ini, Rabu, 19 Agustus 2020.

Laporan Polisi yang dibuat Bupati Rote Ndao merupakan upaya kriminalisasi mengancam pekerja Pers di Kabupaten Rote Ndao.

“Kalau semua kritik yang dilontarkan lalu di lapor polisi, ini sudah tidak wajar dalam sebuah pemerintahaan, Pemerintah harus dewasa menerima semua kritik baik itu pekerja Pers, Aktivis dan masyarakat lainnya,” jelas Pito Atu.

Ditambahkan Yoseph Atu, Penyelesaian sengketa Pers, sudah ada jalur yang disiapkan oleh Negara. Ada perangkat hukum yang mengatur itu sehingga jika karya jurnalistik diselesaikan diluar Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Baca Juga :  Wakil Wali Kota Terima Kunjungan ANRI

Untuk itu, perlu dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah lex specialis (hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga dalam hal terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers.

Hendrik Geli melalui realesnya kepada media ini, Rabu (19/08/2020) menjelaskan, laporan Bupati tersebut buntut dari Pemberitaan Media Online Berita NTT.com pada Tanggal 23 Desember 2019 dengan Judul

“Demi Suami, Bupati Rela Korbankan APBD Tahun Anggaran 2020”. Dalam beritanya Media Online Berita NTT.com mengupas soal sikap pemerintah yang melakukan aksi walk-out dari ruang sidang paripurna DPRD saat pembahasan anggaran untuk Tim Percepatan Pembangunan yang diketuai oleh Suami dari Bupati Rote Ndao, Leonard Haning.

Menurut Hendrik, dalam sidang yang digelar di ruang paripurna DPRD pada bulan Desember 2019 lalu, sejumlah anggota DPRD mempertanyakan soal kewenangan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan yang dinilai melampaui kewenangan Bupati dan Wakil Bupati, namun dalam kesempatan itu pemerintah tidak mampu memberikan argumen yang bisa diterima oleh para anggota DPRD Rote Ndao, sehingga DPRD menolak anggaran TBUPP. Akibat ditolaknya anggaran tersebut, Pemerintah Walk-out dari ruang sidang, dan tidak melanjutkan sidang sampai dikeluarkannya Perkada APBD TA.2020.

Baca Juga :  DJP Tambah Keringanan Pajak PPh 25 Menjadi 50 Persen

“Dewan menilai, aksi Walk-out yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan tindakan yang tidak elok, beberapa anggota DPRD juga meminta agar Bupati Rote Ndao tidak mengorbankan kepentingan masyarakat hanya karena tidak diakomodirnya anggaran TBUPP yang diketuai oleh suaminya,” ungkap Hendrik yang kembali menjelaskan narasi dalam pemberitaannya.

Mendengar pernyataan yang dikeluarkan oleh beberapa anggota DPRD, Hendrik Geli yang juga Pemred Berita NTT yang saat itu melakukan peliputan langsung mendalami pernyataan para anggota DPRD dengan melakukan wawancara terhadap tiga orang Anggota DPRD Rote Ndao, diantaranya Wakil Ketua DPRD Paulus Henuk, Ketua Komisi A Feky Boelan dan Ketua Komisi C Petrus Pelle.

Usai mewawancarai tiga narasumber tersebut, Pemred Berita NTT kemudian meramunya menjadi sebuah berita dan dimuat pada Media Online BeritaNTT.com. Namun kemudian berita tersebut justru berhujung pada Laporan Polisi oleh Bupati Rote Ndao terhadap Pemred Berita NTT.

Untuk diketahui, Belum lama ini Polisi telah memeriksa Pemred Berita NTT.com dan rencananya pada Rabu, 19 Agustus 2020 penyidik juga akan memeriksa tiga orang anggota DPRD yang menjadi narasumber dalam berita tersebut. (*/lya)

Baca Juga :  Danramil Alak Pelopori Karya Bakti Bersama Masyarakat

Comments

comments