Ketua DPRD Kota Kupang Minta Wali Kota Harus Tegas

0
132

KIBLATNTT.COM, KUPANG — Terkait surat edaran yang batalkan semua pesta dan dalam waktu beberapa jam surat edaran berubah bahwa pesta-pesta di bolehkan Wali Kota Kupang harus tegas sebagai pemimpin harus tegas Wali Kota Kupang yang punya rakyat.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Yeskial Loedoe, Kamis (24/9/2020) malam. Ia mengatakan tidak bisa seenaknya membatalkan mengeluarkan surat edaran hari ini tidak bisa besok membatalkan

“Karena kami masyarakat seperti saya sudah mengalami batalkan pernikah semua untuk sementara saja saya sudah sekitar 7–8 acara pesta pernikahan yang sudah dibatalkan jadi tidak segampang itu surat hari ini dibuat besok dibatalkan sedangkan orang sudah batalkan semua pesta-pesta termaksud pak Jefta Soai sebagai anggota Dewan sudah batalkan acara pesta nikah, “katanya.

Menurutnya, jangan permainkan begitu seharusnya pemerintah harus tegas kalau memang tidak boleh tidak boleh jangan hari ini keluarkan surat edaran dilarang adakan pesta besok berubah ini persoalan. Akhirnya masyarakat jadi bingung. Masyarakat bingung dengan masalah pembatalan.

Baca Juga :  Presiden Minta Semua Elemen Ikut Berusaha Hidupkan Kembali Ekonomi Nasional

“Tapi Pemerintah Kota Kupang harus tegas kita kan otonomi kita yang punya rakyat. Sekarang okelah kita hubungan kerja oke kita ikut, setelah ini besok berubah kita juga tidak harus seenaknya harus ikut kita otonomi dan kita punya rakyat yang punya rakyat ini masyarakat kota Kupang, Wali Kota Kupang begitu jadi jangan sampai perintah begini-begini boleh-boleh saja tapi kalau hal-hal lain jangan membingungkan masyarakat nanti masyarakat datang disini jadi tidak hari ini kasih keluar surat untuk pesta-pesta di batalkan dalam hitungan jam keluar lagi surat baru untuk pembatalan maka saya bilang ke pak Wali Kota supaya Wali Kota harus tegas pemimpin harus tegas tidak boleh takut, “tegasnya.

Ia menjelaskan, bayangkan ini dalam beberapa waktu orang sudah batalkan semua pesta pernikahan bukan masalah apa-apanya tapi kami juga jangan di permainkan sekarang atas dasar apa pertimbangan apa mereka sampai bisa keluarkan tidak boleh bikin pesta lalu pertimbang apa lalu tiba-tiba boleh dia adakan pesta.

Baca Juga :  Menkominfo dan Wagub Pimpin Rakor Pembangunan Infrastuktur Telekomunikasi

“inikan tidak bisa begitu dan kita bilang ke Wali Kota kita tetap pada prinsip kenapa musti takut kita juga berpedoman dari atas ada surat kita ikut tapi tidak segampang itu yang menjelaskan kepada masyarakat itu kami jadi jangan sampai pikir yang seenak-enaknya saya tidak setuju saya jujur kami taat walaupun kami bukan bawahan Gubernur tapi kami mau dengar harus ada hubungan atas dan bawah tapi jangan hari ini keluar surat pembatalan pesta-pesta lalu surat baru langsung pesta di perbolehkan dalam hari yang sama, “ungkapnya.

ia mengatakan berarti birokratnya seperti apa. sekarang kalau Sekda yang tanda tangan berarti tidak koordinasi dengan Gubernur kalau itu sudah terjadi bayangkan seperti apa kalau sudah begini

“Wali kota harus tegas dia yang punya rakyat. yang punya rakyat Wali Kota jadi Wali Kota harus tegas paling kurang ada senggan waktu sedikit paling kurang 14 hari istilahnya baru keluarkan surat edaran baru bayangkan kalau saya buat saya tetap saya bilang pada Wali Kota saya tidak mau kalau begitu. Jangan seenak-enaknya besok buat begini lusa buat begini, “tegasnya.(lya)

Baca Juga :  Bupati Geram, Banyak ASN dan TKD Tak Hadiri Natal Pemkab

Comments

comments