KIP NTT Perkenalkan diri Kepada Masyarakat

0
86

KIBLATNTT.COM, KUPANG — Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (KIP NTT) yang baru terbentuk beberapa waktu lalu, terus memperkenalkan diri kepada masyarakat NTT. Masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan kehadiran KIP NTT untuk mendapatkan informasi publik sebesar-besarnya.

Ketua KIP NTT, Pius Rangka menguraikan hal ini dalam kegiatan pengenalan KIP NTT di Aula Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi NTT, Jumat (11/10/2019). Diuraikannya, keberadaan KIP NTT memiliki tugas pokok untuk menjembatani kebutuhan informasi dari masyarakat terhadap program-program pemerintah yang selama ini terkesan menjadi konsumsi pihak-pihak tertentu, dan sulit diakses masyarakat luas.

“Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi keberadaan KIP NTT karena memang baru terbentuk. Jadi kami harus memperkenalkan keberadaan lembaga ini kepada masyarakat secara intens, karena komisi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008, yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang menjalankan keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi,” jelasnya.

Baca Juga :  Korem 161/Wira Sakti dan Jajarannya Lakukan Karya Bhakti

“Kami ingin publik NTT tahu, bahwa telah ada satu komisi yang fokus urusanya perihal informasi publik agar mudah mendapatkan informasi bagi siapa saja,” katanya

Karena itu, sebagai komisi yang memiliki tugas pokok untuk hal tersebut, pihaknya akan terus memasyarakatkan KIP NYLTT, agar masyarakat NTT yang memiliki hak untuk dapat mengakses berbagai informasi program kerja dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dapat memanfaatkannya, agar tidak lagi memberi kesan bahwa berbagai program yang bersentuhan dengan kepentingan warga hanya dirasakan pihak-pihak tertentu.

Sementara itu Kepala Diskominfo NTT, Aba Maulaka pada kesempatan tersebut mengatakan keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di NTT saat ini masih berada pada level yang cukup rendah. Karena itu, diharapkannya kehadiran KIP NTT bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bisa mengakses berbagai program kerja pemerintah, terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan dan berbagai kebijakan pemerintahan di NTT masih sangat rendah. Jadi semoga dengan terbentuknya KIP NTT ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih banyak,” harapnya.

Baca Juga :  Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Sebesar 89,30 Persen

Wakil KIP NTT, Maryanti Luturmas Adoe pada saat itu menambahkan, UU menyatakan KIP dibentuk disetiap propinsi dan kabupaten/kota. Namun karena KIP NTT baru saja terbentuk, sehingga tanggung jawab KIP NTT untuk membantu masyarakat kabupaten/kota se-NTT untuk bisa mendapatkan kami informasi publik secara maksimal, termasuk dengan keberadaan PPID Desa.

“ini juga menjadi tugas kami bagaimana kami bisa memantau PPID-PPID yang ada di desa -desa tentunya kami harus mendapatkan dukungan dari pemerintah berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan,” katanya.

Menurutnya, untuk tahun 2019 KIP NTT akan terus melakukan sosialisasi secara optimal melalui berbagai media, agar masyarakat NTT tahu keberadaan dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) hadirnya KIP NTT.

“Kami mengucapakan terima kasih kepada RRI yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk lakukan sosialisasi. Kami menunggu informasi dari Trilolok dan kami berharap bisa mendapatkan ruang, karena kami belum memiliki anggaran dan kami hanya mengandalkan ketulusan hati kami mensosialisasikan keberadaan KIP NTT,” ujarnya.

Baca Juga :  Pelayanan KTP di Kota Kupang Sangat Cepat

Menurutnya, masyarakat NTT membutuhkan informasi mengenai hak hak mereka untuk dapat mengakses informasi mengenai program kegiatan pemerintah. Karena itu, KIP NTT akan selalu membuka pintu bagi masyarakat NTT agar berkonsultasi guna bisa mengetahui cara-cara bagaimana mendapatkan informasi-informasi yang selama ini masih terkesan eksklusif bagi sejumlah kalangan.

“Sekarang ini sudah era digitalisasi dan semua sudah dilakukan secara online. Jadi kami berharap PPID yang sudah berada ini bisa berfungsi secara baik bisa melengkapi informasi-informasi publik melalui website yang mereka miliki, agar daftar Informasi publik di update secara berkala, sehingga saat masyarakat mencari informasi, data yang diperoleh adalah data terbaru, dan bukan data dari tahun-tahun sebelumnya,” tandasnya.(lya/eho)

Comments

comments