Komonitas Driver Online Kota Kupang Tuntut Grab Kembalikan Skema Insentif

0
387

KIBLATNTT.COM, KUPANG — Komunitas Driver Online Motor dan Mobil Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menuntut pihak perusahaan PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) mengembalikan skema insentif seperti pada tahun 2018.

“Kami sebagai elemen masyarakat yang tergabung dalam komunitas mitra online motor dan mobil menuntut pihak grab kembalikan skema insentif yang telah diubah secara sepihak dan merugikan kami,” kata salah satu driver online, Bobby saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Kupang, Jumat, 18 September 2020.

Ia menjelaskan, semenjak beroperasinya aplikator Grab di Kota Kupang pada 2018, para driver diikat dalam hubungan kemitraan, bukan hubungan ketengakerjaan. Karena iitu posisinya sebagai mitra dari perusahaan Grab bukan karyawan, namun pada kenyataannya terjadi praktek kesewenangan oleh pihak perusahaan dengan mengubah penambahan biaya jasa, perubahan skema insentif hingga penambahan biaya asuransi tanpa kesepakatan dua pihak dan tidak transparan

Adapun skema insentif pada 2018 yakni 18 kali perjalanan insentif sebesar Rp215 ribu, 16 perjalanan Rp195 ribu , namun dari 2019 hingga Agustus 2020, pihak Grab telah melakukan beberap kali pemotongan sepihak.

Baca Juga :  Albert Riwu Kore Pimpin INI wilayah NTT

Adapun potongan yang diberlakukan saat ini yakni sebesar 20 persen ditambah insentif 5 persen dikali total pendapatan ditambah biaya jasa sebesar Rp3 ribu dan asuransi sebesar seribu rupiah.

“Semua perubahan adalah kemauan sepihak dan tanpa pernah sekalipun melibatkan driver sebagai mitra, perubahan dan penambahan biaya juga tidak pernah dijelaskan manfaat dan peruntukannya bagi mitra,” tambah Bobby.

Selain skema insentif yang dituntut, komunitas driver online juga menuntut dua hal lain yakni pihak perusahaan Grab dapat memberikan penjelasan secara akurat mengapa ada tambahan biaya jasa pemesanan yang dibebankan pada masyarakat pengguna jasa dan menjelaskan biaya asuransi yang dipakai, serta hal apa saja yang dilindungi ketika para driver melakukan aktivitas

Saat RDP di DPRD Kota Kupang, pihak perusahaan GRAB tidak satupun yang menghadiri untuk memberi konfirmasi atas tuntutan para driver online.

Sementara itu Sekretaris Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Jefta Soai mengatakan mereka ini adalah Ojek online yang tergabung dalam grabcar maupun grab bike datang untuk menggerakkan asprqsi tapi tertunda karena grab tidak hadir oleh karena itu kita memberi waktu ruang untuk 10 hari kedepan untuk kita bikin rapat dengar pendapat gabungan gabungan komisi 1, komisi 2, dan komisi 3, dan Komisi 4.

Baca Juga :  Gubernur Prihatin Bendungan Lambo belum Terealisasi

Komisi 1 akan berbicara tentang perizinan komisi 2 tentang pendapatan daerah Komisi 3 dengan Perhubungan dan Komisi 4 itu dengan Dinas Tenaga kerja. Pada dasarnya grap-grap ini mempertanyakan perijinan juga kontribusi yang didapat oleh Pemkot Dengan hadirnya grab ini kontribusi apa yang didapat.

“Mereka juga mempertanyakan tentang insentif ataupun potongan yang diambil oleh grab juga ada beberapa item seperti biaya pemesanan rp3.000 per 1 kali trip juga biaya asuransi rp1.000 dan ada lagi potongan biaya lain-lain itu yang dipertanyakan oleh para sopir grab juga masyarakat pada umumnya, “katanya.

Karena masyarakat ini ternyata tidak teredukasi dan tidak mengetahui bahwa adanya potongan seperti itu oleh karena itu kita DPRD berkewajiban untuk memanggil grab untuk memberi penjelasan mendengar penjelasan dari grab sehingga kita bisa menentukan arah apakah ini ada kesalahan di aplikasi grab ataukah sudah sesuai aturan

“Apabila tidak sesuai aturan maka kita bisa pastikan bahwa pemotongan pemotongan itu itu adalah masuk di dalam pungli Oleh karena itu DPR berkewajiban untuk lindungi masyarakat daripada pungli sehingga apabila ternyata ada pungli maka kita serahkan kepada yang berwajib, “tegasnya

Baca Juga :  999 Mahasiswa Baru Undana Ikuti Tes Narkoba

Ia juga menjelaskan, pengelola grab tidak hadir dan tidak ada konfirmasi sehingga apabila nanti di RDP kedua nanti apabila dia tidak hadir lagi mungkin kita akan mengambil langkah-langkah khususnya dari pemerintah terhadap Grab.

“Kunjungansudah kita juga sudah memberikan surat panggilan surat undangan tapi sampai saat ini dia tidak mengindahkan kan untuk ikut hadir rapat dengar pendapat ini, “ujarnya (lya)

Comments

comments