Kunker ke Dinas Pendidikan, Komisi IV DPRD Kota Kupang Apresiasi Go WTP

0
106

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinas Pendidikan Kota Kupang, Jumat (5/3/2020). Rombongan Komisi IV DPRD Kota Kupang ini diterima Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, Dumuliahi Djami di aula kantor tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang Alferd Djamiwila, Jumat (5/3/2020) di Aula Dinas Pendidikan Kota Kupang mengatakan memberi apresiasi, kepada Kepala Dinas pendidikan karena go WTP.

“Mungkin hal-hal apa saja yang harus terus dilakukan sehingga Dinas Pendidikan bisa meraih WTP, “katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Kota Kupang, Dumuliahi Djami menjelaskan memang sejak tahun 2017-2018 itu khusus untuk dana BOS manajemennya tidak terurus secara baik sehingga antara saldo yang ada disekolah, saldo yang ada di dinas, saldo yang ada di keuangan itu beda.

“Istilah Wakil Walikm Kota Kupang Dinas pendidikan ini masak satu periuk tapi ada beras yang jadi bubur, ada yang jadi nasi goreng, ada yang jadi nasi kuning itu sebuah keanehan yang ada di dinas pendidikan. Itu menurut saya sebagai tamparan dan ujian bagi kami yang ada di Dinas Pendidikan oleh karena kita mohon bantuan dari PPK dan keuangan untuk bagaimana kita bisa duduk bersama kalau sekolah kerja sendiri, keuangan kerja sendiri, Dinas kerja sendiri pasti ini yang terjadi maka kita bekerja kurang lebih empat hari dan itu secara jujur saya boleh katakan tidak ada dana untuk kita melaksanakan kegiatan ini tapi memang kita mau tekad karena informasi yang sangat menyakitkan adalah WTP ini tidak bisa kita Pemerintah kota capai di karenakan tiga dinas besar, “ungkapnya.

Baca Juga :  Perusahan Diwajibkan Bayar THR

Menurutnya, tiga dinas besar tersebut adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR terakhir yang kita dengar bahwa PUPR dan Dinas Kesehatan sudah clear maka kita pakai cara itu.

“Ada 104 sekolah yang terdiri dari 84 Sekolah Dasar (SD) dan 20 SMP. Kita informasikan untuk rekon keuangan kita sudah mencapai 100 persen sementara di reviu oleh inspektorat karena setelah kita kerja Dinas pendidikan keuangan dengan PPK tapi BPK minta perlu ada reviu lagi oleh inspektorat sementara ini lagi di reviu sebagai syarat yang harus kita penuhi atas permintaan BPK. Kemudian yang masih belum 100 persen adalah aset

“Kita memang ada temui kendala karena ada beberapa sekolah kita belum memiliki sertifikat kemudian dengan pemahaman yang kurang dari teman-teman disekolah misalnya mereka membeli laptop mereka hanya bukukan sebuah laporan merk apanya,. spesifikasinya apa itu menjadi tuntutan dari BPK harus kita rincikan dengan badan aset mudah-mudahan kalau bisa dalam minggu-minggu depan itu selesai.

Baca Juga :  Danrem 161 Pimpin Anjangsana ke Rumah Veteran

Menurutnya sebelumnya BPK sudah melakukan pra audit untuk melihat secara global dan telah memberi sejumlah catatan untuk diperbaiki. Nantinya April 2020 mendatang, BPK akan melakukan audit yang lebih mendalam sampai kepada substansi pekerjaan.

Karena itu, pihaknya sedang membenahi semua yang menjadi catatan BPK dalam audit permulaan, agar nantinya tidak lagi ditemukan pada audit mendalam.(lya)

Comments

comments