Menpan RB Kunjungi Labuan Bajo

0
47

KIBLATNTT.COM, LABUAN BAJO — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo melakukan Kunjungan Kerja di Labuan Bajo-Kabupaten Manggarai Barat didampingi Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nai Soi dan Bupati Manggarai Barat, Gusti C.H. Dulah, Jumat (23/10/2020).

Dalam Kunjungan Kerja pada hari pertama, Menteri PANRB mengunjungi Unit pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Polres Manggarai Barat. Menpan tekankan, ia ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk memonitor dan membina daerah tujuan wisata.
“Labuan Bajo sudah jadi tujuan internasional maka pemda, kepolisian, dan semua pihak harus siap melayani,” ujar Menteri Tjahjo. kamis (22/10)

Peninjauan layanan publik itu diharapkan mendorong peningkatan indeks pelayanan publik di dua unit layanan masyarakat tersebut. Pasalnya, berdasarkan evaluasi tahun 2019 yang dilakukan unit kerja Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, DPMPTSP Kabupaten Manggarai Barat meraih kategori C- (Cukup). Unit tersebut mendapat nilai 2,48 dari skala 5.

Ada enam aspek yang dinilai, yakni inovasi, konsultasi dan pengaduan, sistem informasi pelayanan publik, sarana prasarana, profesionalisme SDM, serta kebijakan pelayanan.

Baca Juga :  Gubernur VBL Hadiri Pemakaman Eduard Nabunome

Nilai tertinggi yang dicapai DPMPTSP Kabupaten Manggarai Barat ada pada kebijakan pelayanan, yakni 2,95 dari skala 5. Sedangkan yang terendah ada pada aspek inovasi, dengan nilai 1,5.

Menteri Tjahjo juga mengapresiasi beragamnya pelayanan yang diberikan Pemkab Manggarai Barat. Namun ia menegaskan, agar penyelenggara tetap taat pada hukum dan menghindari suap atau gratifikasi.
“Di sini sudah cukup bagus pada 2019, ada 1.082 perizinan. Ini sudah merupakan daerah terbuka tapi juga harus ketat dengan aturan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wagub NTT, Josef Nae Soi menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan di Flobamorata khususnya Labuan Bajo-Manggarai Barat yang telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi Wisata Super Premium.

“Dulu sebelum Pak Joko Widodo menjadi Presiden, daerah ini (Manggarai Barat-Labuan Bajo) kurang diminati, tapi setelah menjadi Presiden, Beliau menetapkan Labuan Bajo sebagai Destinasi Wisata Super Premium. Saya bersama Pak Gubernur turut berbangga atas kebijakan tersebut. Selamat datang Pak Menteri bersama rombongan dan selamat menikmati alam NTT,” jelas Wagub Josef.

Baca Juga :  Riset Ilmiah Harus Berkontribusi Terhadap Pembangunan NTT

Manggarai Barat juga menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang didalamnya termasuk wilayah Taman Nasional Pulau Komodo. Perkembangan KEK menjadi sebuah harapan pemulihan ekonomi nasional pasca-krisis. Pengembangan pariwisata di daerah menjadi prioritas untuk meningkatkan ekonomi daerah yang selanjutnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kunjungan Kerja pada hari ke dua, Kementrian PANRB melakukan Kegiatan Raker Paguyuban Kementrian PANRB dalam rangka Akselerasi Reformasi Birokrasi. Jumat (23/10)

Pada Kegiatan tersebut, Wagub JNS dalam sambutanya menyapaikan apreasiasi kepada Menteri PANRB dalam pelaksanaan Raker tersebut di Labuanbajo.

“Atas nama Rakyat NTT, saya bersama Pak Gubernur menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Pak Menteri yang telah mendukung mewujudkan daerah ini sebagai Destinasi Wisata Premium dengan menentukan Labuanbajo sebagai lokasi Raker Paguyuban Kementrian PANRB dalam rangka Akselerasi Reformasi Birokrasi di Indonesia,” Jelas Wagub Josef.

Selanjutnya Menteri PANRB dalam sambutannya tegaskan, hasil evaluasi terhadap Birokrasi, ada dua hal penting yang menjadi perhatian bersama yaitu berkaitan dengan menjaga ketahanan nasional dan Tata Kelola Pemerintahan untuk mencapai akselerasi Reformasi Birokrasi.

Baca Juga :  Gubernur Ajak Semua Perangkat Pemerintah Bersama Bangkitkan NTT Menuju Sejahtera

“ASN mesti profesional dan melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.Hasil evaluasi terhadap birokrasi, ada 2 hal yang menjadi perhatian yakni ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan akselerasi Reformasi Birokrasi,,” tegas Menteri Tjahyo. (*/lya)

Comments

comments