Pemerintah Diminta Konsisten dalam Reforma Agraria

0
36

KIBLATNTT.COM, KUPANG — Akademisi dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang dan Pengamat hukum Unwira Kupang, Mikael Feka mengatakan pemerintah sebagai representasi dari negara diminta untuk konsisten melaksanakan reforma agraria secara holistik (menyeluruh) sesuai amanat undang-undang pokok agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960, Pasal 33 UUD 1945, Tap MPR nomor 09 tahun 2001, dan Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma agraria, Rabu (23/9/2020) dalam kegiatan diskusi agraria yang digelar DPW PKB NTT di Kupang.

Reforma agraria di Indonesia mulai sejak 24 September 1960 bersamaan lahirnya undang-undang pokok agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960. kebijakan reformasi agraria sampai hari ini belum diikuti kebijakan penegakan. Walaupun, kebijakan itu sudah diatur dalam alinea keempat UUD 1945.

Dalam konteks reforma agraria maka pemerintah sebagai representasi dari negara harus memberikan perlindungan dan melaksanakan reforma agraria secara menyeluruh agar benar-benar dinikmati oleh rakyat.

“Kalau kita lihat dari kebijakan dalam perundang-undangan itu sudah sangat baik. Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana eksekusi dari Undang-undang agraria itu,” tandasnya.

Feka mengungkapkan, undang-undang yang bertahan lama di Indonesia adalah Undang-undang pokok agraria (UUPA). Berbeda dengan undang-undang pemilu yang tidak bertahan sampai 10 tahun.

Baca Juga :  Wakil Wali Kota Pantau Aktivitas Bekas Lokalisasi Karang Dempel

Produk UUPA sampai saat ini, jelas dia, belum diganti satu pasal pun. UUPA adalah produk anak bangsa yang lahir untuk menantang aturan pemerintah Hindia Belanda. Karena, politik Hindia Belanda kala itu adalah politik investasi dan permodalan.

“Artinya dari aspek kebijakan itu sudah clear. Kita merdeka dari kolonialisme itu pada 17 Agustus 1945 tetapi kita merdeka dari aspek agraria baru pada 24 September 1960.” tegasnya.

Ia mengaku jika reforma agraria intinya adalah petani diberikan hak atas tanah supaya ketahanan pangan itu mulai dari bahwa. Bertahannya suatu negara itu tergantung ketahanan pangan juga. Kalau ketahanan pangannya labil maka ketahanan sebuah negara itu akan goyah.

“Negara yang kuat adalah harus memiliki persenjataan dan tentara yang kuat, pemerintahan yang bersih, dan masyarakat harus sejahtera. Tujuan dari reforma agraria sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, “katanya.

Masih menurut dia, UUPA itu sangat bagus. Namun, pada masa orde baru itu dibentuklah undang-undang penanaman modal asing dan undang-undang kehutanan yang berusaha menggeser UUPA.

“Sesuai UUPA Masyarakat harus dijadikan sebagai subyek pembangunan bukan obyek pembangunan. Tetapi setelah orba ini penjajahan dibuat dalam kebijakan legislasi yang sangat berpotensi menggeser UUPA yaitu Undang-undang kehutanan dan Undang-undang penanaman modal asing.” tandasnya.

Baca Juga :  DPRD Kota Kupang Pantau Proyek Penanaman Pohon Tahun 2019

Lanjut dia, datang lagi di orde reformasi bermasalah juga dengan hadirnya Undang-undang Minerba dan Undang-undang perkebunan kelapa sawit dimana petani dijadikan sebagai buruh bukan pemilik.

“Konstitusi pasal 33 itu negara menguasai dan masyarakat itu yang memiliki. Negara baru terbentuk 1945 sedangkan masyarakat sudah hadir dan memiliki tanah sebelum negara ada. Hak milik dari masyarakat itu lebih kuat dibanding hak menguasai yang dipegang negara.” cetusnya.

Di era pemerintahan Jokowi banyak melakukan sertifikasi tanah perlu diapresiasi, tetapi menurut dia, agenda reformasi agraria itu adalah pendataan dan inventarisasi.
Ia menyimpulkan bahwa belum ada kemauan pemerintah dari pemerintah secara komprehensif menyeluruh untuk melakukan reforma agraria. Memang sudah ada reforma agraria tetapi sifatnya masih parsial.

Ketua DPW PKB NTT, Yucundianus Lepa mengatakan jelang peringatan hari Tani besok (hari ini) maka PKB NTT berinisiasi menggelar diskusi itu agar membahas masalah agraria yang berkaitan erat dengan petani.

Menurut PKB, kata Yucun, masalah tanah muncul karena ada nilai ekonomis di atas tanah itu. Jika tanah tidak ada nilai ekonomis maka tentunya tidak ada masalah apapun.

Baca Juga :  65 Warga Kota Kupang Terindikasi Memiliki Kontak Erat dengan Pasien Positif Covid-19

“Contohnya dulu pembangunan PT Semen itu banyak yang datang klaim bahwa ini tanah miliknya, begitu juga di Besipae ketika pemerintah ingin membangun maka klaim itu muncul.”ungkapnya.

Lebih lanjut Yucun menegaskan, konflik agraria terjadi ketika ada konflik antara masyarakat dan masyarakat. Konflik antara masyarakat dan pemerintah. Konflik antara masyarakat dan pengusaha.

“Terkadang pengusaha bersembunyi dibalik pemerintah. Namun, Ada juga konflik pemerintah dan pemerintah juga, dan ada konflik pemerintah dan pengusaha. Sesuai pasal 33 UUD 1945 pemerintah itu hanya menguasai tetapi hak milik adalah masyarakat.” tukasnya

Masih menurut Yucun, diskusi itu sangat penting lantaran berhubungan dengan petani. Petani bagi PKB adalah penghasil pangan dan pakan bagi negeri. Hasil diskusi itu menjadi catatan bagi pemerintah agar membenahi pelayanan di bidang agraria.

Selain itu, ungkap Yucun, hasil diskusi itu menjadi masukan bagi DPW NTT yang akan direkomendasikan kepada DPP PKB dalam rangka memperjuangkan UUPA jika masuk dalam agenda Omnibus Low.

Ia berharap pemerintah NTT menjadikan pertanian dan ketahanan pangan menjadi urusan wajib dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Ini diskusi awal saja, kita akan lanjut diskusi pada awal Oktober mendatang dengan pemateri dari Jakarta. “ujarnya. (lya)

Comments

comments