Pemkot Terapkan Aturan Baru Pengadaan Barang Dan Jasa

0
208

Kupang — Pemerintah Kota Kupang menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengadaan barang dan jasa bagi Pemerintah Daerah (Sirup, Aplikasi SPSe versi 4:3 dan pedoman perencanaan pengadaan) di lingkup Pemerintah Kota Kupang.

“Dengan di berlakukan peraturan presiden No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa, maka Pemerintah Kota Kupang melalui pengadaan barang/jasa Kota Kupang melaksanakan bimtek pengadaan barang/jasa di lingkup pemerintah kota Kupang,” Demikian dikatakan Kepala bagian pengadaan barang dan jasa Hanli Hidayat dalam laporan panitia, Rabu (7/11/2018) di Hotel Sylvia.

Dikatakannya, sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagai upaya untuk memaksimalkan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka pemerintah Kota Kupang memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif, dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang baru.

“Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini agar dapat meningkatkan pemahaman untuk seluruh unsur pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan efektif, efisien, kompetitif dan berkeadilan, serta menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap yang di belanjakan, di ukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. untuk meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa dan memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa,” katanya.

Baca Juga :  Wagub Lepas 27 Pengungsi Afganistan

Meburutnya kegiatan itu dilaksanakan selama tiga hari yaitu dari tanggal 7-9 November 2018 bertempat di hotel Sylvia Premier. Hari pertama materi pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah (peraturan LKPP No. 7 tahun 2018) dan penyerapan aplikasi SIRUP untuk PA/KPA dan PPK. Hari kedua materi pengenalan aplikasi SPSe versi 4:3 dan pelelang cepat, peserta PPK dan POKJA. Hari ketiga materi e-purchasing dan e-kontrak non tending, peserta PPK dan POKJA. Peserta yang mengikuti kegiatan bimtek kurang lebih 158 orang.

Wakil walikota Kupang, Hermanus Man mengatakan ada tujuh isu yang menyebabkan Republik ini index korupsinya tinggi. Pertama, perencanaan APBD titik rawan yang utama, kedua dari penarikan pajak dan retribusi, ketiga perjalanan dinas perjalanan dinas fiktif atau perjalanan dinas yang memanipulasi tiket, keempat pengadaan barang/jasa, hibah dan bansos. Korupsi itu terjadi karena adanya budaya mutasi jual beli jabatan dan terakhir perijinan.

“Kita tidak mau terseret. Karena itu saya minta pimpinan OPD hadir sekaligus untuk berhati-hati sebab versi yang akan di pakai sudah di rubah sama sekali tidak ada lagi versi yang lama seperti yang sekarang. Jadi kalau sekali kita sudah memakai sistem internet jangan coba-coba kita rubah lagi dengan manipulasi yang menyebabkan ketahuan dan saya ingatkan saudara-saudara yang PPK hati-hati kalau sudah masuk dalam sistem ini, siapa pun yang menekan hati-hati, sistem memberitahukan sendiri,” paparnya.

Baca Juga :  Telkomsel Sukseskan Pawai Obor Asian Games 2018 di Mataram

Dikatakannya kedepannya akan merubah prosedur tender pengadaan barang dan jasa melalui E-tendering, E-kontrak, E-processing, E-lelang cepat dari versi sekarang.

“Narasumber pasti akan jelaskan semuanya. Modelnya seperti apa nanti akan kita ketahui bersama. Bimtek ini menuju pada tiga E, yakni efisien, efektif dan ekonomis. Saya berharap dengan sistem ini, tender-tender kita di tahun 2019 tidak ada masalah lagi karena makin bermasalah tender itu, penyerapan anggaran makin lambat. Kalau satu daerah penyerapan anggaran berkurang, pemerintah pusat menilai daerah tidak mampu mengelola keuangan,” imbuhnya. (lya/qi)

Comments

comments