Pemprov NTT Sosialisasikan Paritrana Award 2020

0
74

KIBLATNTT.COM, KUPANG — Paritrana Award merupakan penghargaan yang diserahkan Presiden RI kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota dan Pelaku Usaha yang telah melaksanakan dengan baik Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi warganya dan atau tenaga kerjanya.

Paritrana sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti perlindungan.

Sosialisasi Paritrana Award 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur dan melalui webinar kepada 22 Pemerintah Kabupaten/Kota pada hari Rabu (21/10/2020). Melalui kata sambutannya, Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Silvia Peku Djawang, menyatakan menyambut baik dilaksanakanya Sosialisasi Paritrana 2020 ini.

Beliau mengharapkan dua hal melalui sosialisasi Paritrana Award yaitu sinergi antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu, “NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kedua adalah masyarakat pekerja di Provinsi mendapatkan haknya yaitu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Baca Juga :  Nilai Ekspor NTT Capai 1,5 Juta Dolar di Bulan Juli 2020

Melalui kata sambutannya Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua, Deny Yusyulian, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh jajaran Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dukungannya dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Beliau mengharapkan, BP Jamsostek dapat berkontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelayanan BP Jamsostek dapat diakses di 6 Kantor Cabang dan 12 Unit layanan yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur dan memastikan jajarannya siap memberikan pelayanan prima, tambah beliau.

Pada kesempatan yang sama, melalui webinar, Beliau menjelaskan ada 4 indikator Indikator penilaian terhadap Pemerintah Daerah yakni:
Kebijakan pemerintah daerah dalam hal penerbitan regulasi yang mendukung optimalisasi perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan
implementasi kebijakan melalui peran, komitmen dan inisiatif dari pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan program jaminan Sosial Ketenagakerjaan termasuk perlindungan pegawai non Aparatur Sipil Negara (Non – ASN) dan pekerja rentan
kinerja yang dimaknai dengan peningkatan coverage peserta yang mendapat perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Narasumber yaitu keterlibatan Pemerintah Daerah menjelaskan kepada tim penilai terkait implementasi penyelenggraan Jamninan Sosial di daerahnya.

Baca Juga :  GrabCar Protect Segera Hadir di Kota Kupang

Menurutnya dari ke-empat indikator diatas salah satu parameter yang perlu disiapkan yaitu adanya perlindungan pekerja rentan, yang bisa dialokasikan oleh pemerintah provinsi. Sebab sebagian kecil tenaga kerja yang terdampak pandemi Covid-19, masih melakukan aktivitas bekerja, tapi jaminan sosialnya tidak bisa mereka akses, karena mereka punya keterbatasan membayar iuran. Hal ini seharusnya bisa tanggulangi oleh pemerintah provinsi.

Begitupula bagi pemerintah kabupaten/kota dengan hal yang sama, yaitu melalui peraturan daerah seperti peraturan bupati atau peraturan walikota. Bagaimana memberikan kontribusi melindungi sebagian kecil masyarakat yang disebut pekerja rentan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial di 2 program.
Paritrana Award merupakan indikator kepatuhan terhadap peraturan jaminan sosial ketenagakerjaan, sekaligus meningkatkan kepedulian pemerintah untuk mewujudkan hadirnya negara bagi pekerja.

“Salah satu pilar kesejahteraan rakyat adalah jaminan sosial. Paritrana Award adalah salah satu alat bagi pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan kesejahteraan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan,” paparnya. “Kami harapkan komitmen pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota di NTT untuk mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan,” harapnya.

Baca Juga :  Menhub Pastikan Dukung Pengembangan Bandara El Tari jadi Bandara Internasional Terintegrasi

Sementara itu Asisten Deputi Bidang Kepesertaan Skala Menengah Direktorat Kepesertaan BPJamsostek Deni Suwardani menjelaskan, Anugerah Paritrana tahun 2020 tetap diklasifikasikan dalam empat kategori. Empat kategori itu meliputi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perusahaan Besar, dan Perusahaan Menengah. Periode penilaian dari Januari 2020 sampai nanti akan berakhir di 31 Desember 2020. Salah satu kriteria penilaian kita di Paritrana Award tahun 2020 ini khususnya untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota itu salah satunya adalah adanya perlindungan pekerja non ASN di tempatnya masing-masing. (*/lya)

Comments

comments