Rencana Pembangunan Bendungan Temef Masih Dalam Proses Pembebasan Lahan

19
187070

Kupang — Rencana pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang merupakan salah satu dari rencana Tujuh Bendungan di NTT, hingga saat ini masih dalam proses pembebasan lahan.

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, (BWS-NT II) Kementerian PU PR, Marten Tella mengatakan, saat ini pihak BWS NT II masih melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan terkait pembebasan lahan.

Untuk rencana pembangunan bendungan Temef, Luas lahan seluruhnya mencapai 600 hektarare yang terdiri dari lahan kehutanan dan lahan milik warga. Untuk lahan kehutanan, saat ini juga sedang diproses pembebasannya di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta.

“Tidak semua lahan yang akan digunakan untuk pembangunan bendungan milik warga. Ada sebagian yang merupakan hutan negara milik Kehutanan”, ungkap Marten Tella, Selasa (17/4/2018) di Kupang.

Secara Nasional ada 65 bendungan yang akan di bangun di seluruh Indonesia. Namun saat ini ada terjadi revisi terhadap PSN sehingga ada kemungkinan terjadi pengurangan jumlah proyek bendungan termasuk bendungan Kolhua di Kota Kupang.

Baca Juga :  Pondasi Pasar Radamata Retak, Vincent : Campuran Tidak Sesuai Spek

Sedangkan untuk rencana pembangunan bendungan Kolhua di Kota Kupang, pihak BWS kembalikan kepada masyarakat setempat, khususnya pemilik tanah yang lahannya akan dibangun bendungan.

“Prinsipnya pemerintah melalui Kementerian PU PR sebagai pihak yang mengelolah hanya menunggu penyerahan lahan dari pemilik lahan untuk dibangun Bendungan”, jelas Tella.

Namun untuk rencana pembangunannya nanti, sambung Marten Tela tentu harus dimulai dengan berbagai tahapan awal karena rencana pembangunan Bendungan Kolhua sudah didesain sejak tahun 1990 an bersamaan dengan pembangunan bendungan Tilong di Kabupaten Kupang.

Sementara terkait dengan surat permohonan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya ke Menteri PU PR agar pembangunan bendungan Kolhua dipindahkan ke Kabupaten Belu, hingga saat ini belum ada surat jawaban dari Menteri PU PR. (lya/qi)

Comments

comments