Sambut HPI, Sejumlah Elemen di Kupang Kampanyekan Stop Perkawinan Anak

0
336

Panitia bersama sekolah perempuannya Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Perkumpulan Pondok Pergerakan, Rumah Perempuan, Institut Hak Asasi Perempuan, remaja Mesjid, pemuda remaja GMIT Silo, dan GMIT Kota Kupang, dengan mendapat dukungan dari Institut KAPAL Perempuan Jakarta melalui program Gender Watch dan juga dukungan dari mitra-mitra lokal lainnya seperti DPRD Kabupaten Kupang menyelenggrakan Kampanye publik “Stop Perkawinan Anak” memperingatkan Hari Perempuan Internasional (HPI) yang jatuh pada tanggal 8 Maret

Demikian dikatakan Penanggung jawab Kegiatan, Delmyser Maka Ndolu, Sabtu (7/3/2020) di depan Kantor Bupati Lama Kota Kupang. Ia mengatakan tahun 2020 ini tema yang diusung dalam peringati HPl adalah kesetaraan dalam keluarga, sumber daya dan kepimpinan.

“Kasus pernikahan dini di Nusa Tenggara Timur sebanyak 20,5 persen sekitar 500 perempuan dari keseluruhan perempuan di NTT. Usia 18 tahun kebawah dan kebanyakan di angka usia 15 tahun terus yang sebagian lagi di angka 18 tahun kebawah, “katanya.

Ia menjelaskan biasanya begini kalau di pedesaan umumnya alasan ekonomi jadi misalnya kalau ada anak perempuan maka mereka lebih baik di nikahkan supaya mengurangi beban ekonomi jadi motif ekonomi itu berada di balik tapi sebenarnya itu tidak betul karena mengurangi kemiskinan bukan dengan menikah anak perempuan tapi itu justru membawa perempuan di eksploitasi seksual dan sebagainya karena itu pemerintah harus lebih banyak melakukan sosialisasi.

Baca Juga :  Jumlah ODP di NTT Menurun Cukup Signifikan

“Apalagi tahun lalu undang-undang no 16 tahun 2019 sudah menaikkan usia perkawinan 18 ke 19 kalau dulu perempuan bisa nikah di usia 16, laki-laki di usia 18 kalau sekarang dua-duanya sama itu artinya kita semua punya tanggung jawab untuk mengatakan kepada masyarakat bahwa usia 19 adalah usia yang tepat untuk menikahkan anak karena apa secara sosiologis, secara fisik, dia bisa melakukan pernikahan dan bisa memahami cara-cara untuk mengurus rumah tangga dan sebagainnya, “tegasnya.

Menurutnya,.kalau Pemerintah sudah seharusnya melakukan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan anak tapi juga sebenarnya juga bentuk komunitas-komunitas peduli anak di masing-masing wilayah kalau kita LSM memang selama ini kan kita masuk di sekolah perempuan bagaimana mama-mama ini educasi kembali kekeluargaan jadi memang peran perempuan itu harus kita tunjuk supaya laki-laki juga tau bahwa perempuan punya kapasitas melakukan perubahan sosial salahnya adalah menyangkut perkawinan anak

Otomatis kalau kita bicara sosialisasi pasti ada pendamping memang kita berharap kedepan pembentukan kelompok-kelompok support poin di masyarakat itu di perbanyak karena mereka masuk dalam Kelompok lebih mudah untuk diorganisar ketimbang misalnya door to door kemampuan untuk mengorganisir Mereke ini menjadi penting bagi pemerintah LSM atau siapa saja yang peduli terhadap anak.

Baca Juga :  588 Penerima Dana Bantuan RT/RW dan Posyandu Belum Membuka Rekening

“Kalau saya tidak dengan anggaran sekolah perempuan ini kita awalnya saja kita transport sekarang sudah tidak karena apa kita dorong sampai ada persediaan jadi ke Desa Mata air dan Desa Noelbaki disitu perempuan-perempuannya matang sudah ada persediaan partisipasi perempuan, ada musrembang perempuan jadi mereka ini penggerak di desa masuk memantau masalah-masalah KDRT juga perkawinan anak jadi sebenarnya kemampuan kita mengedukasi masyarakat bahwa ini nantinya menyelesaikan masalahmu bukan masalah orang dengan begitu orang terpanggil, “ujarnya. (Lya)

Comments

comments