Sebagai Pilar Demokrasi, Media Pers Sejajar dengan Tiga Pilar Lainnya

0
95

KIBLATNTT.COM, KUPANG — Bila Media terintimidasi apalagi masyarakat awam. Pillar Demokrasi Executive, Legislative, Yudikative dan Jurnalistic Adalah sejajar.

Demikian dikatakan Ketua Fraksi Partai Hanura Kabupaten Rote Ndao, Erasmus Frans Mandato, Kamis (3/9/2020) malam. Ia mengatakan yang namanya kebebasan untuk berekspresi itu memang undang-undang menjamin yang kita melihat adalah bahwa ketika terjadi sesuatu yang kemarin terjadi terus dilaporkan yang pertama media resmi yang kedua wartawan juga resmi

“Maka yang dia lakukan itu adalah bukan membuat opini sendiri atau buat investigasi sendiri dan membuat satu tulisan dia mengakomodasi pendapat dari hasil persidangan disitulah di rangkum dan menjadi sebuah tulisan. Kalau menjadi sebuah persoalan berarti turut bersama-sama juga yang memberikan informasi bukan hanya Hendrik Geli saja, “katanya.

Terkait dengan aturan mau pakai aturan mana kita lihat dari teman-teman media sudah melakukan upaya yang sangat peduli sekali terhadap kemerdekaan pers.

“Kita dukung tapi satu hal yang pasti bahwa dari perspektif media tadi itu tidak harus dibiarkan karena kita bicara soal regulasi aturan semua tatarannya lex specialis semua ada tatarannya. kebebasan sudah pasti dijamin itu yang pertama terkait dengam teman kita tadi itu bukan hal yang luar biasa terjadi sudah terjadi ulang-ulang. Sedikit harapan di era reformasi ini tidak ada lagi yang namanya penutup terhadap koridor informasi, “ujarnya.

Baca Juga :  NTT Jadi Contoh Kehidupan Bertoleransi di Indonesia

Menurutnya, media adalah sebagai pilar demokrasi kalau kita bilang pemerintahan yang pas.Dengan adanya laporan pasti ada oknum, ada korban yang merasa bahwa dia dicemarkan nama baiknya

“Saya tidak tahu kalau laporan itu adalah laporan pribadi atau laporan atas nama jabatan tapi mau pribadi dilaporan pun tetap melekat jabatan mau dilaporkan suami atau istri pun melekat jabatan antara Bupati dan Ketua Tim Penggerak PKK berarti tidak bisa dipisahkan, “tegasnya.

Ia menjelaskan harusnya kalau memang itu menjadi sebuah kerugian yang dialami secara nama baik maka janganlah bersangkutan yang melapor tetapi yang melapor adalah komunitas masyarakat karena masyarakat merasa salah bahwa dia punya bupati di hina dia harus melapor. contoh konkrit apakah Jokowi pernah melaporkan seseorang karena dihina selama ini. Tetapi kepedulian itu datang dari masyarakat sehingga kita mau bilang bahwa ini bukan upaya untuk menyumat atau menghadang kebebasan ekspresi juga terbukti karena dia laporkan secara personal dan tertulis sebagai pengadaan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan di Rote Ndao.

“Yang harus terlapor itu seperti tadi saya bilang ini bukan sosial media yang orang sebarkan berita-berita yang tidak benar. Ada narasumbernya laporkan juga seluruh narasumber tadi. Kenapa saya sebagai ketua Fraksi Hanura menyampaikan ini karena kronologi semua saya tau jadi itu bukan soal penyampai lisannya coba di cek di risalah dan kalau mau menginvestigasi cek di risalah rapatnya dan ada satu surat. Kejadiannya di bulan Desember kenapa sekarang ini baru di laporkan. Saya juga bisa melihat ini suatu bentuk tebang pilih terhadap proses, “ungkapnya.

Baca Juga :  Gubernur NTT ajak Bupati/Wali Kota jangan Takut Berlebihan terhadap Covid-19

Menurutnya, kepolisian ini lembaga yudikatif tetapi bukan peradilan dia penegakan hukum jadi dia yang memproses sesuatu di awal. Sebagai warga negara apapun itu case nya ketika di lapor itu dia buat laporan polisi ada tahapannya terus di sandingkan dengan revernsi yang lain kalau dia masuk tidak ranahnya untuk pidana atau perdata. Artinya kalau tidak cukup bukti polisi bisa menghentikan perkara ini dengan buatkan SP3 atau merekomendasikan ini bukan ranah polisi

“Kita juga berikan kesempatan bahwa polisi profesional tetapi satu hal masyarakat lagi menunggu siapa yang berkomentar dari kepolisian juga harus berbicara, dari pemerintah juga dan yang terlapor juga harus berbicara supaya tidak membuat masyarakat bertanya-tanya ada apa di balik ini. Kalau orang bilang ada sebuah niat mengkriminalisasi atau lain-lain. Orang punya kebebasan untuk berekspresi dia punya estimasi yang sama. Seseorang yang ketika dia sudah terlapor dilapor itu asas praduga tak bersalah terus orang juga yang melapor itu bukan benar-benar dia sudah menjadi korban kan tidak mungkin juga. Kalau seperti ini maka kita mereview ke belakang ada hal-hal yang memang jangal terhadap pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Baca Juga :  Lakukan Baksos, Kowad Garnizun Kupang Bagikan Sembako

Sebagai seorang pemimpin kalau saya ingat satu kutipannya Chris More salah satu penulis “Kepemimpinan itu dekat dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kejujuran untuk mau menyampaikan kekurangan dia” artinya kalau seseorang bisa legowo untuk menyatakan bahwa dia punya kelemahan maka dia akan mendapatkan kebenaran disitu.

Harapan kita kalau ini sudah memenuhinya unsur polisi juga jangan berlama-lama lakukan saja proses lanjutan kalau tidak memenuhi kita juga berharap berikan suatu kepastian kepada masyarakat dan sekaligus peringatan kepada kita semua bukan saja pemerintah tetapi DPRD juga dan saya sebagai ketua Fraksi merasa bahawa kita berada dalam tataran yang tidak boleh yang punya peluang untuk memberikan informasi kepada siapa pun karena kapasitas, atau pelayanannya masyarakat pula perlu menyampaikan dia punya kebebasan berekspresi apalagi media

“Ketika ada aksi demo oleh Insan Pers dan Media maka ada Proses Penegakan hukum yang menimbulkan tanda tanya, kepada penegak hukum yakni Polres Rote Ndao. Diharapkan berada sebagai Pengayom yang Netral, Institusi yang disegani dengan mengedepankan Hukum Sebagai Instrumen Yang paling tinggi oleh karena Hal ini menjadi atensi besar yang dinanti masyarakat, Kita Yakini Polres Rote Ndao Dapat Menuntaskan Polemik ini, “tegasnya.(lya)

Comments

comments