Sistem Perekrutan Calon TKI Harus Diubah

432
3680

Kupang — Pemerintah harus mengubah sistem perekrutan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) beserta regulasinya.

“Regulasi itu mengatur tentang sistem perekrutan TKI yang dilakukan dari bawah yakni atas izin orang tua, kepala desa, dan pemerintah tingkat kecamatan agar tidak terjadi pengiriman ilegal,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Timur, H. Abdul Kadir Makarim di Kupang (31/3/2018).

Menurut Makarim, mekanisme rekrutmen itu sangat baik karena apabila dikemudian hari terjadi persoalan atau masalah terhadap TKI, camat dan kepala desa juga ikut bertanggung jawab karena telah mengeluarkan izin.” Tidak ada alasan bahwa camat dan kepala desa tidak tau karena sebelum keluar tinggalkan desa sudah ada izin dari pemerintah,” tegasnya.

Sampai saat ini masalah kematian TKI asal NTT sangat banyak dan selalu menempati urutan pertama jika dibanding dengan TKI asal daerah lain yang bekerja diluar Negeri. Kematian dengan tidak wajar juga tinggi jika dibanding dengan TKI yang legal atau resmi.

Hal teraebut katanya menggambarkan sistem perekrutan yang salah sehingga yang bekerja di luar negeri adalah sebagian besar TKI ilegal. Karena itu, tugas pemerintah adalah mengubah sistem perekrutan sesuai regulasi yang kuat.

Baca Juga :  Si Jago Merah Hanguskan 20 Rumah Warga

Menurutnya, tanpa diminta pun tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat di NTT selalu berperan aktif dalam mengawasi TKI. Namun yang harus lebih berperan aktif adalah pemerintah, karena pemerintah telah membentuk satuan tugas pengamanan pengiriman TKI disetiap pintu keluar.

Sebelumnya Gubernur NTT Frans Lebu Raya meminta semua elemen baik tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak terkait lainnya untuk sama-sama mengawasi warga yang bepergian ke luar negeri secara ilegal.

Bagi gubernur, Pemerintah tidak melarang setiap orang untuk bepergian. Tetapi bagi setiap orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri tetapi harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi sesuai prosedur. (lya/qi)

Comments

comments