Tidak Urgen, Tujuh Usulan Ranperda Kota Kupang Ditunda

0
77

KIBLATNTT.COM, KUPANG — Sangat disesalkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Kupang tanpa melalui proses dan mekanisme yang jelas.

Demikian dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Adrianus Talli saat sidang III tahun 2019/2020, Senin,(21/9/2020).

“Dengan sidang hari ini, terbuka bahwa pemerintah mengajukan ranperda tanpa melalui proses. Ini tidak boleh terjadi, karena ranperda akan menjadi peraturan daerah. Suatu produk yang dihasilkan dengan proses yang tidak jelas, maka hasilnya juga tidak jelas, “katanya.

Menurut dia, pengajuan tujuh ranperda usul Pemkot Kupang tersebut perlu ditunda pembahasannya, karena dilihat dari sisi urgensi sangat tidak mendesak, karena ijin trayek sudah ada dan telah berjalan.

Adapun alasannya hanya perlu revisi pada perda sebelumnya terkait retribusi, sedangkan untuk usulan ranperda persampahan sudah memiliki dua perda yang mengatur tentang persampahan.

“Kita tunda saja pembahasan pengajuan ranperda pada sidang dua tahun 2021, ini tidak menjadi sesuatu yang urgen,” tambah Adrianus.

Wakil Walikl Kota Kupang, dr. Hermanus Man mengatakan urgensi sebuah ranperda dilihat dari waktu, jika dalam tempo 17 hari ke depan tidak ada keadaan yang mendesak, maka pemerintah siap menunda.

Baca Juga :  BPS Adakan Survei Teroris Di Kupang dan Mabar

“Urgensi suatu ranperda di lihat dari waktu, jadi sudah benar kalau di tunda. Sudah selesai jadi tidak usah di bahas,” kata Herman Man.

Adapun pengajuan tujuh ranperda tersebut yakni retribusi ijin trayek, retribusi penyedotan kakus, retribusi layanan persampahan, pedoman teknis pengelolaan barang milik pemkot Kupang, perubahan atas perda Nomor 16 tahun 2007 tentang dana santunan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun, wafat dan cacat permanen, pencabutan Perda Nomor 9 tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, pencabutan perda Nomor 6 tahun 2011 tentang ijin usaha industri dan tanda daftar industri.(lya)

Comments

comments