TPPO Adalah Masalah Kompleks Beragam Modus

0
53

KIBLATNTT.COM, KUPANG — Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan kemanusiaan dengan akar permasalahan yang kompleks dan beragam modus, yang terus berkembang. Untuk itu  upaya memberantas TPPO di Indonesia harus disinergikan sampai ke tingkat keluarga, agar permasalahan TPPO dapat dicegah sejak hulunya.

Pihak lain yang juga harus ikut mengambil bagian dalam pemberantasan TPPO di Indonesia adalah masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, hingga lembaga pemerintah di tingkat desa/kelurahan, kecamatan kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat.

Demikian dikatakan Deputi bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R Danes, Selasa (15/10/2019) pada saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) tahun 2019 yang berlangsung di Hotel Aston Kupang, Senin (14/10/2019).

Rakornas tahun ini mengangkat tema “Mari Bersama Kita Berantas TPPO” rakornas diselenggarakan sebagai wadah berbagi informasi tentang kebijakan dan membahas isu-isu terbaru yang muncul dalam PP TPPO, evaluasi kelembagaan gugus tugas TPPO modus-modus TPPO terkini dan langkah strategis pencegahan dan penanganan serta mencari solusi bersama yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.

“Pada Agustus 2019 GT PP-TPPO juga telah terbentuk di 32 provinsi dan 244 kabupaten/kota pada tahun 2019 ini gugus tugas TPPO telah berhasil memenangkan puluhan perempuan yang di trafficking ke Tiongkok dengan modus pengantin pesanan, penangkapan jaringan besar pelaku trafficking dengan modus pekerja migran ke negara Timur Tengah, penangkapan pelaku trafficking dengan modus pemberian beasiswa ke luar negeri, penangkapan pelaku trafficking untuk tujuan eksploitasi seksual antar provinsi atau di dalam wilayah tertentu di Indonesia yang korbannya sebagian masih usia anak,” katanya.

Baca Juga :  Wajib Pajak Dihimbau Taat Bayar Pajak

Ia menjelaskan, selama tahun 2018 Bareskrim Polri menerima 95 laporan polisi terkait TPPO dengan jumlah korban sebanyak 297 orang yang terdiri atas perempuan dewasa 190 orang (64%), anak perempuan 18 orang (6%), laki-laki dewasa 79 orang (27%), dan anak laki-laki 10 orang (3%). Fenomena TPPO yang sering terungkap dalam persidangan adalah sebagian besar korban diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedofilia) dan eksploitasi tenaga kerja baik di dalam dan di luar negeri bekerja di tempat-tempat kasar dengan upah rendah seperti pekerja rumah tangga, perkebunan, buruh dan lain-lain.

“Bareskrim Polri mengidentifikasi ada 10 rute perdagangan orang, Malaysia dan Singapura menjadi tempat transit dengan negara tujuan timur tengah dengan rute, Jakarta- Malaysia -Timur Tengah, Jakarta -Batam -Malaysia -Timur Tengah Jakarta -Medan -Malaysia -Timur Tengah, Jakarta -Batam -Singapura -Timur Tengah, Bandung- Batam- Malaysia -Timur Tengah, Surabaya -Jakarta -Batam -Malaysia -Timur Tengah, Surabaya -Batam- Malaysia Timur Tengah , Nusa Tenggara Barat- Surabaya- Jakarta -Pontianak -Malaysia -Timur Tengah, Nusa Tenggara Barat -Surabaya -Batam -Malaysia -Timur Tengah, Nusa Tenggara Timur -Surabaya -Batam -Malaysia- Timur Tengah,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pemkot Kupang Yakin PSKK Bawa Pulang Trofi ETMC

Menteri Luar Negeri melaporkan pada tahun 2018 menangani 162 kasus warga negara Indonesia korban TPPO di luar negeri dan rincian Timur Tengah 74 orang, Asia Timur dan Asia Tenggara 47 orang, Afrika 39 orang, serta Asia Selatan, Asia Tengah, Amerika Utara dan Amerika Tengah masing-masing satu orang. Sementara itu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memulangkan pekerja migran Indonesia bermasalah (PMI-B) karena menjadi korban perdagangan orang sebanyak 31 orang, indikasi TPPO seperti dokumen tidak lengkap sebanyak 85 orang, dan calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ilegal sebanyak 21 orang.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ghafur Dharma Putra mengatakan, usaha penanganan TPPO memerlukan strategi dan struktur-struktur dan saling bersinergi antara sektor. Dinana beberapa hal yang juga perlu diperhatikan yaitu penguatan kelembagaan, penguatan sistem, penegakan hukum, koordinasi dan kerjasama lintas sektor, peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberi informasi awal kepada penegak hukum terkait indikasi terjadinya TPPO juga menjadi kunci utama dalam memerangi tindak kejahatan secara umum.

Baca Juga :  Pesparani Gereja Katolik Akan Digelar di Kupang

“Walaupun sudah banyak kebijakan dan yang dihasilkan namun implementasinya masih menjadi tantangan dalam pencegahan TPPO, pemberian perlindungan bagi kehidupan dan penegakan hukum bagi pelaku TPPO. Dari sisi pemerintah tantangan yang dihadapi adalah masih kurang dan beragamnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang kebijakan yang ada dan juga kurangnya kapasitas dan kapabilitas kepentingan di daerah,” katanya.

Sementara itu Staf Ahli Gubernur NTT, Bidang Politik dan Pemerintahan, Samuel Pakereng pada kesempatan tersebut mengapresiasi tempat pelaksanaan rakornas GTPP-TTPO 2019 NTT yang menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus perdagangan orang tertinggi di Indonesia yang menjadi tempat transit bagi calon-calon korban perdagangan orang sebelum dikirim ke luar negeri. Dimana kebanyakan dari mereka tidak memiliki keterampilan ataupun pendidikan yang layak, sehingga sangat rentan menjadi korban TPPO.

Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan dengan peningkatan kapasitas perempuan atau sumber daya manusia serta menambah jumlah komunitas atau kelompok anti TPPO untuk mendeteksi adanya potensi TPPO di sekitar mereka.(lya)

Comments

comments