Wajib Pajak Dihimbau Taat Bayar Pajak

0
149

Kupang — Catatan strategis laporan hasil Banggar DPRD Kota Kupang yang berkaitan dengan aset akan ditindaklanjut yakni dilakukan pendataan keabsahan administrasi dan kebenaran keberadaan fisik aset daerah tersebut.

“Dari hasil itu nantinya kami akan lakukan pemilahan akan aset yang hilang, rusak atau tidak dapat digunakan dalam mendukung tugas pokok dari OPD yang bersangkutan guna dilakukan proses penghapusan,”
demikian dikatakan Jefri Pelt, Kamis (4/7) usai sidang paripurna di kantor DPRD Kota Kupang, dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Banggar DPRD Kota Kupang terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD 2018.

Ia menjelaskan untuk aset yang masuk kategori kendaraan, baik roda empat maupun roda dua, akan dilakukan penghapusan dengan cara dilelang. Tahapan ini tentunya agak beda dengan aset pemerintah lainnya.

Sehubungan dengan itu, katanya, ada juga kondisi lain yang harus dilakukan Badan Keuangan terkait dengan piutang pajak yang telah dilakukan verifikasi dilapangan. Kegiatan itu sudah berjalan dalam tiga minggu untuk melakukan pendataan.

“Sesuai UU No. 28 Tahun 2009, kewenangan penagihan daerah diatas lima tahun harus dihapus. Kondisi ini yang sementara dilakukan. Dan terhadap tunggakan yang tidak dapat ditagih karena kadarluasa kewenangan penagihan dari pemerintah yang tempat usahanya tidak ada lagi. Sedangkan piutang yang aktif dapat ditagih dengan proses surat tagih paksa,” tegasnya.

Baca Juga :  Warga Kelurahan Merdeka Keluhkan Tiada E-Warung

Menurutnya, kondisi ini yang sementara dilakukan dilapangan dan tidak segan-segan akan dilakukan pencabutan ijin usaha atau penutupan tempat usaha sementara. Inilah langka tegas yang dilakukan pemerintah melalui badan kauangan dalam pengelolaan pajak daerah.

“Oleh karena itu, saya menghimbau kepada para pengusaha wajib pajak daerah baik hotel, resto, hiburan maupun parkir agar taat membayar pajak daerah. Karena tugas dari pengusaha ini hanya menghimpun pajak yang dibayar oleh masyarakat saat menikmati jasa dari tempat usaha tersebut. Kami sudah membentuk tim dan masih lakukan verifikasi, setelah itu kami melakukan penagihan paksa yang akan melibatkan penegak hukum dalam penagihan paksa ini,” ujarnya. (lya)

Comments

comments