Ada Apa! Ketua KPUD SBD Tak Konsisten

10
2190

Tambolaka — Pilkada Sumba Barat Daya telah berlangsung, namun begitu banyak kejanggalan atau ketimpangan yang diduga dilakukan oleh pihak penyelenggara Pilkada 2018 di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).

Salah satu persoalan dimana, Ketua KPUD Sumba Barat Daya, Mikael Bulu dinilai tidak konsisten dengan pernyataannya yang menyatakan pemungutan suara untuk Cagub/Cawagub dan Cabup/Cawabup di Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT di batalkan atau di tunda, namun entah mengapa ketika hari H pelaksanaan pemungutan suara, justru dilaksanakan.

Dalam rekaman video yang di terima Kiblatntt.com, Ketua KPUD SBD Mikael Bulu menyampaikan bahwa Pilkada di Sumba Barat Daya khusus di Kecamatan Wewewa Timur ditunda dengan mempertimbangkan keluhan KPPS Desa Dede Pada, Kecamatan Wewewa Timur.

“Kepada KPPS, sampai kami harus berkonsultasi dengan KPU Provinsi, maka dengan demikian untuk pemungutan suara di Kecamatan Wewewa Timur saya nyatakan di tunda,” tegas Mikael yang di saksikan oleh Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan tokoh masyarakat di kantor Kecamatan Wewewa Timur, Selasa (26/6/2018) malam.

Baca Juga :  Jelang Pileg,  Partai Perindo Mulai Rapatkan Barisan

Permintaan di tundanya Pilkada di Kecamatan Wewewa Timur oleh pihak KPPS Desa Dede Pada bermula karena pihak KPPS tidak ingin bertanggungjawab jika pemungutan suara mendapat masalah lantaran masih begitu banyak masyarakat di Kecamatan Wewewa Timur yang belum terdaftar di DPT dan tidak mendapat surat panggilan menggunakan hak pilihnya.

“Ketua KPU telah menunda Kecamatan Wewewa Timur ikut serta pemungutan suara. Dan janjinya untuk dibereskan dulu. Tapi nyatanya pemungutan suara tetap dilakukan yang menyebabkan banyak masyarakat tidak ikut menggunakan hak pilihnya. kami nilai ketua KPUD tidak konsisten dan ini yang menjadi persoalan mendasar,” kata KPPS Wewewa Timur Piter Alvian Y. Rewa, Jumat (29/6/2018) malam.

Piter mengaku, persoalan ini telah di laporkan ke pihak Panwas Kabupaten SBD lantaran dirinya merasa dirugikan dan tertekan oleh tuntutan masyarakat yang menuntut hak memberikan hak pilihnya.

“Ya saya sudah adukan persoalan ini ke Panwas, kita tunggu realisasinya lebih lanjut. Saya merasa tertekan akibat tuntutan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Persoalan ini bukannya tidak di ketahui oleh KPU tetapi KPU sendiri yang melanggarnya. Sudah jelas Ketua menyatakan pembatalan, tetapi kenapa pemungutan suara tetap berlangsung. Seharusnya masyarakat menuntut KPU bukan kami KPPS,” imbuhnya. (alf/qi)

Baca Juga :  Dua Desa Di SBD Batal Pilkades

Comments

comments